TELEKOMUNIKASI

Pemerintah cabut izin frekuensi First Media

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan sambutannya saat meresmikan pembukaan Diskusi Panel Indonesia Eximbank yang menjadi bagian dari Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10/2018).
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan sambutannya saat meresmikan pembukaan Diskusi Panel Indonesia Eximbank yang menjadi bagian dari Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10/2018). | Wisnu Widiantoro /Antara Foto

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mencabut izin penggunaan frekuensi 2,3 GHz yang diberikan kepada PT First Media Tbk (KBLV), PT Internux (Bolt), dan PT Jasnita Telekomindo, Senin (19/11/2018).

Ketiga perusahaan itu dicabut izinnya karena belum menunaikan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio yang telah jatuh tempo Sabtu (17/11/2018) kemarin.

Setelah pencabutan itu, ketiganya harus mengikuti lelang ulang jika ingin kembali beroperasi.

"Nanti itu dibuka lagi untuk umum. Dilelang ulang lagi. Karena itu, mereka harus bersaing dengan pemain lain," kata Pit Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu dalam keterangan tertulisnya.

First Media, Internux (Bolt), dan Jasnita Telekomindo merupakan pemenang lelang frekuensi 2,3 GHz pada 2009. Pemenang lelang itu, totalnya ada enam perusahaan, dibebankan biaya penggunaan frekuensi setiap 17 November per tahunnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf f Permenkominfo 9/2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, pemegang izin yang selama dua tahun dari tanggal jatuh tempo tak membayar biaya pengguna harus dicabut izin penggunaannya.

Sejak 2016 dan 2017, ketiganya disebut belum membayar tagihan. Total tagihan yang belum dibayarkan First Media adalah Rp364,84 miliar, Internux senilai Rp343,57 miliar, dan Jasnita sebesar Rp2,19 miliar.

"Sudah ada tiga kali Surat peringatan yang kami kirim, terakhir itu pada 9 November, dan sampai jatuh tempo Sabtu kemarin pukul 23:59 kami juga belum menerima pembayaran," kata Direktur Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Dwi Handoko dikutip Kontan.co.id.

First Media dan Internux merupakan perusahaan terafiliasi. Pada 2014, First Media mengakuisisi 69,04 persen saham PT Mitra Mandiri Mantap yang merupakan induk Internux. PT Internux sendiri adalah produsen modem Bolt.

Frekuensi 2,3 GHz milik First Media diselenggarakan di Zona 1 yaitu wilayah Sumatera bagian utara, dan Zona 4 di Jabodetabek, dan Banten. Internux di Zona 4 Jabodetabek dan Banten. Serta Jasnita di Zona 12 Sulawesi bagian Utara.

Sebelumnya, First Media melayangkan surat gugatan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kominfo ke pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat pada 2 November 2018.

Dalam gugatan tersebut First Media meminta pembayaran BHP frekuensi radio yang akan jatuh tempo pada 17 November, ditunda oleh Kominfo. Sidang lanjutan gugatan PTUN PT First Media digelar pada Senin, 19 November 2018.

First Media juga meminta penundaan pengenaan sanksi dalam bentuk apapun sampai keluarannya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atau adanya kesepakatan bersama antara penggugat dengan tergugat.

Dalam pernyataan resmi First Media, menegaskan, perkara frekuensi 2,3 GHz ini tidak akan membuat layanan ke pelanggan terganggu. Sebab selain memanfaatkan Frekuensi 2,3 GHz, layanan First Media juga mengandalkan kabel serat optik.

"Gugatan TUN tersebut tidak berdampak apapun terhadap layanan TV Cable & Fixed Broadband Cable Internet First Media yang disediakan oleh Link," tulis First Media melalui konsultan komunikasinya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR