Pemerintah Daerah tak boleh sembarangan bikin Perda

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 13 Juni 2016. Presiden menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri sudah membatalkan sebanyak 3.143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bermasalah.
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 13 Juni 2016. Presiden menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri sudah membatalkan sebanyak 3.143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bermasalah. | Subekti /TEMPO

Pemerintah Daerah (Perda) tak bisa sembarangan membuat Peraturan Daerah (Perda). Jika mereka ngawur membuat Perda, Pemerintah Pusat akan membatalkannya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ingin Pemda konsultasi dulu dengan Pemerintah Pusat sebelum menerapkan sebuah Perda. Pemerintah pusat harus memberikan persetujuan terlebih dahulu.

Menurut Menteri Tjahjo, banyak Perda terbit tanpa sepengetahuan Pemerintah Pusat. Perda macam ini baru diketahui saat Perda tersebut bermasalah, karena dianggap merugikan masyarakat. Tjahjo menunjuk contoh seperti Perda larangan warung makan buka saat puasa seperti di Serang, Banten.

"Perda yang dibuat Pemda, baru kelihatan bermasalah setelah ada kasus seperti ini," Tjahjo seperti dikutip dari Setkab.go.id, Senin (13/6). Perda dimaksud Perda Nomor 2 tahun 2010 tentang Pekat dan Razia, yang diturunkan dalam Surat Edaran Wali Kota Serang tahun 2016 tentang Imbauan Bersama Menyambut Bulan Suci Ramadan.

Berdasar Perda dan Surat Edaran ini, Satpol PP Kota Serang merazia warung yang buka di siang hari. Tjahjo menilai, tindakan Satpol PP di Serang itu represif dan salah. Sebab, dalam menjalankan tugasnya, para petugas penegak Perda ini seharusnya lebih menekankan tindakan simpatik dan penyuluhan, bukannya bertindak berlebihan.

Mendagri menganggap cara Satpol PP menyita makanan dari warung tersebut juga melampaui kewenangan para petugas.

Kementerian Dalam Negeri kini sedang mengkaji Perda tersebut. "Kami sudah kirim tim ke Serang," kata Tjahjo, seperti dipetik dari Detik.com. Yang penting apakah Perda itu bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat.

Tjahjo mengatakan pihaknya tidak serta merta mencabut Perda Kota Serang maupun daerah lain yang punya mengatur hal sama.

Menurutnya, Perda itu disusun berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing. Tapi tetap butuh koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Perda diberlakukan harus ada persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

Bukan berlindung dengan otonomi daerah. Sebab, Kota dan Kabupaten adalah bagian dari NKRI. Aturan macam ini bisa berlaku di Aceh.

"Karena memang otonomi khusus (Aceh) berlandaskan syariat Islam, tidak masalah," ujarnya. Namun kalau di daerah lain yang majemuk, harus menghormati. Warung boleh buka asal tak mencolok, misalnya dipasangi tirai.

Jika Pemda sembarangan membuat Perda, Pemerintah Pusat siap menyapunya. Dari hasil evaluasi Pemerintah Pusat, terdapat 3.143 Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang bermasalah. Ribuan peraturan yang dihapuskan ini meliputi aturan yang menghambat kapasitas nasional dan menghambat kecepatan Indonesia untuk memenangkan kompetisi. Juga aturan yang bertentangan dengan semangat kebhinekaan dan persatuan nasional. Serta aturan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. "Saya sudah perintahkan Kementerian Dalam Negeri hapuskan 3.000 Perda, tak perlu dikaji lagi. Nggak perlu kaji-kajian kalau mau hapuskan," ujar Presiden Joko Widodo, seperti dikutip dari Katadata.co.id.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR