Pemerintah di simpang isu kebebasan berekspresi dan bahaya komunisme

Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta (14 April 2016).
Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta (14 April 2016). | Subekti /Tempo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat agar tidak kebablasan dalam penanganan isu komunisme. Hal itu disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP, di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (12/5/2016).

"Sebelumnya presiden hanya mendengar dari tokoh-tokoh masyarakat, juga dari tokoh-tokoh agama, kemudian menyampaikan ada kekhawatiran bahwa PKI itu akan bangkit, awalnya dari situ," kata Johan Budi, dilansir detikcom.

Presiden, kata Johan, belakangan mendengar pula bahwa yang diakukan aparat di tingkat bawah telah kebablasan. Karenanya, presiden memerintahkan Kepala Polri dan Panglima TNI untuk tetap menghormati kebebasan berpendapat.

Johan lantas mengingatkan isi Ketetapan MPR No. 1/2003, yang turut memuat peninjauan atas ketetapan MPRS No.25/1966 soal larangan penyebaran komunisme, marxisme, dan leninisme.

Pasal 2 ayat 1 dalam ketetapan itu, menjelaskan bahwa penegakan hukum sehubungan ketetapan MPRS No.25/1966 mesti "diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum prinsip demokrasi dan hak asasi manusia."

Kendati begitu, Johan tidak memerinci tindakan kebablasan aparat yang dimaksud Jokowi. "Namun, direction Presiden clear menurut saya, bahwa aparat dalam rangka menertibkan dugaan PKI jangan kebablasan, sehingga kebebasan berpendapat untuk menyampaikan ide-ide jangan sampai diberangus," kata dia dikutip Kompas.com.

Dua hari sebelumnya (10/5), di kantor presiden, Kepala Polri, Jenderal Badrodin Haiti menyampaikan bahwa presiden telah memberikan "arahan jelas" guna menangani peredaran atribut berbau komunisme.

"Beliau (Jokowi) sudah memberi arahan jelas, sekarang banyak kaos palu arit dan merchandise yang dijual (di pasar). Kegiatan-kegiatan seperti itu yang diduga komunisme bangkit kembali," kata Badrodin, dikutip Suara.com. Badrodin pun berkoordinasi dengan TNI, Badan Intelijen Negara, dan Jaksa Agung guna membahas arahan itu.

Pernyataan itu menjadi pembenaran atas aksi penangkapan sejumlah orang di berbagai kota. Penangkapan dilakukan atas dugaan penyebaran ajaran komunisme, karena mengenakan, mengoleksi, atau menjual kaus dan buku-buku yang dianggap berbau komunisme.

Di sisi lain, operasi itu mengundang kritik dari aktivis dan kelompok kalangan masyarakat sipil. Umumnya, mereka berpendapat bahwa penangkapan itu menyalahi asas kebebasan berekspresi, sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Di sisi lain, pernyataan Badrodin dan Johan --yang mengaku mendapat "arahan jelas" dari Jokowi-- itu sedikit banyak mengesankan bahwa pemerintah berada di simpang isu bahaya komunisme, dan kebebasan berekspresi.

Indonesianis, Max Lane, lewat Facebook menyentil situasi dan kecenderungan pemerintah itu. "Hari pertama, melayani masukan dari satu kubu. Hari berikutnya, melayani desakan dari lain kubu. Besok?" tulis dosen Victoria University, Australia itu, Kamis (12/5).

Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Inf Hari Santoso menunjukkan lima judul buku Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disita dari sebuah mal, di Kodim 0712 Tegal, Jawa Tengah, Rabu (11/5).
Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Inf Hari Santoso menunjukkan lima judul buku Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disita dari sebuah mal, di Kodim 0712 Tegal, Jawa Tengah, Rabu (11/5). | Oky Lukmansyah /Antara Foto

Situasi serupa dalam pembubaran acara-acara

Situasi serupa terlihat sejak awal 2016, lewat aksi pembubaran sejumlah acara festival, diskusi, dan kesenian.

Februari silam, acara BelokKiri.Fest ditentang laskar dan kelompok intoleran. Mereka menuding acara itu menyebarkan ajaran komunisme. Festival memang tetap digelar, tapi harus pindah lokasi dari Taman Ismail Marzuki ke kantor LBH Jakarta.

Pemerintah akhirnya merespons kasus ini. Setidaknya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengingatkan aparat agar tidak asal membubarkan acara semacam itu. "Ke depan harus hati-hati (tidak boleh asal membubarkan), selama itu tidak melanggar UU," kata dia, dikutip CNN Indonesia(29 Februari 2016).

Berselang beberapa pekan, muncul lagi aksi pembubaran terhadap sejumlah acara sipil. Misalnya, pemutaran film Tanah Air Beta (Jakarta, 16 Maret), Monolog Tan Malaka (Bandung 23 Maret), dan Lady Fast (Yogyakarta, 2 April).

Pola pembubaran nyaris serupa: kelompok intoleran menyatakan protes karena acara disinyalir membawa muatan komunisme, dan polisi mempertanyakan izin.

Aktivis dan kelompok masyarakat sipil juga mengkritik pembubaran acara-acara itu, karena menyalahi asas kebebasan berekspresi dan mengungkapkan pendapat. Polisi --sebagai alat negara-- juga dianggap mendukung pembubaran-pembubaran itu.

Pada 4 April 2016, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya angkat suara. Luhut mengecam berbagai pembubaran paksa terhadap acara-acara sipil itu.

"Tidak ada pembubaran seperti itu lagi," kata Luhut, dilansir CNN Indonesia (5 April 2016). "Itu (acara diskusi) adalah hak konstitusi, sepanjang tidak membawa ideologi komunis ke Indonesia," ucapnya.

Namun peristiwa serupa masih terulang. Pada 3 Mei, di Yogyakarta, pemutaran film Tanah Air Beta, yang digelar dalam rangka peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia --diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)-- dibubarkan.

Ihwal isu bahaya komunisme, komentar juga datang dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar. Ia menyebut isu itu merupakan upaya penolakan atas rencana pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu.

Menurut Haris, Jokowi mesti menghentikan operasi-operasi (penangkapan) yang terjadi beberapa hari terakhir, sebab bisa memicu konflik dan kekerasan. "Atas nama komunisme, seseorang atau kelompok tertentu bisa melakukan main hakim sendiri," ujar Haris, dikutip Kompas.com.

Sebagai catatan, sejak kampanye Pilpres 2014, Jokowi sudah melempar janji untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Indonesia. April silam, pemerintah juga menginisiasi Simposium 65.

Acara itu membuka kembali kontroversi pelanggaran HAM di sekeliling peristiwa 1965. Sekaligus menggulirkan wacana permohonan maaf pemerintah terhadap korban tragedi 1965.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR