PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Pemerintah gugat Uni Eropa ke WTO karena diskriminasi sawit

Sejumlah warga menandatangani spanduk petisi yang digagas Perhimpunan Sawitku Masa Depanku (Samade) Riau, di area Car Free Day (CFD) Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (9/12/2018).
Sejumlah warga menandatangani spanduk petisi yang digagas Perhimpunan Sawitku Masa Depanku (Samade) Riau, di area Car Free Day (CFD) Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (9/12/2018). | Hadly V /Antara Foto

Pemerintah Indonesia menyatakan siap melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit selama ini lewat Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Keputusan ini dilatarbelakangangi oleh tindakan Komisi Uni Eropa pada Rabu (13/3/2019) yang akan menghapus secara bertahap penggunaan bahan bakar nabati/BBN (biofuel) berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga 2030.

Parlemen Uni Eropa akan segera melakukan pembahasan terkait Delegated Act yang menyebutkan bahwa produk CPO tidak layak digunakan karena dianggap berisiko tinggi terhadap perusakan lingkungan. Langkah tersebut menghambat masuknya CPO ke benua biru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menilai hal tersebut otomatis akan memberi dampak negatif bagi kegiatan perdagangan CPO dari negara-negara produsen ke Uni Eropa, termasuk Indonesia.

"Kalau Parlemen Uni Eropa sudah menyetujui maka satu Uni Eropa akan mempunyai landasan hukum untuk menjalankan langkah-langkah yang akan merugikan kelapa sawit. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara lain," tutur Darmin, di Jakarta, Senin (18/3).

Darmin menduga rancangan kebijakan ini hanya digunakan untuk menguntungkan perdagangan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh negara-negara di kawasan Eropa.

"Ini adalah tindakan diskriminatif. Kalau mau diuji, mari uji bersama, maka kami akan membawa ke WTO. Biar jelas, apakah langkah ini fair atau hanya protectionism yang dilindungi dengan berbagai macam tuduhan," ujar Darmin.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengatakan pihaknya prihatin dengan keputusan Komisi Eropa yang menghentikan penggunaan sawit untuk bioenergi tersebut.

“Eropa tampaknya tidak memperhatikan kepentingan negara kita bahwa sawit merupakan salah satu perangkat untuk pengentasan kemiskinan. Gapki akan mendukung pemerintah, termasuk kalau akan diajukan ke WTO," ujar Mukti.

Menurutnya Indonesia juga harus lebih gencar melakukan kampanye positif tentang sawit di pasar internasional.

Indonesia harus memicu kesadaran di pasar luar negeri bahwa menghentikan atau mengurangi produk berbahan dasar sawit tidak akan menolong lingkungan. Sebab, lahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan tanaman selain sawit lebih luas.

“Kami juga akan membantu pemerintah menggencarkan pasar baru serta mendiversifikasi pasar ekspor agar tidak tergantung pasar tradisional, seperti Tiongkok, Eropa, dan India. Banyak pasar lain yang lebih kecil tapi terus tumbuh, seperti negara-negara di Afrika dan Asia Tengah,” kata dia dalam keterangan resmi.

Wakil Ketua Umum Gapki Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan, Togar Sitanggang, mengatakan baik pelaku usaha maupun regulator tidak akan dapat berbuat apapun selama Parlemen Uni Eropa belum menyetujui Renewable Energy Directive II (RED II).

Togar menambahkan Indonesia sejauh ini hanya bisa melihat dan menunggu. Setelah draft RED II disetujui baru Indonesia akan mempelajari pasal demi pasal yang memberatkan untuk dimajukan ke persidangan WTO.

"Masih ada waktu dua bulan ke depan, tapi perundingan (Parlemen Uni Eropa) bisa lebih cepat daripada itu. Kami menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah terhadap Uni Eropa atau negara lain yang mengganggu keberlangsungan industri sawit. Apalagi ini sangat penting bagi nilai ekonomi dan jumlah tenaga kerja Indonesia," katanya dalam Bisnis.com.

Togar mengatakan larangan sawit menjadi bahan dasar biofuel berisiko tinggi menimbulkan potensi kerugian hingga $4 miliar AS. Nominal tersebut merupakan nilai ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Di sisi lain, akan timbul isu ketenagakerjaan akan menjadi dampak nonekonomi yang timbul.

Penurunan tersebut menjadi kekhawatiran besar bagi Togar dan pengusaha kelapa sawit. Apabila dibiarkan terus menerus, industri dan petani akan mengalami kerugian. Terlebih, sampai saat ini, Uni Eropa masih menjadi pasar ekspor kedua terbesar komoditas kelapa sawit Indonesia, setelah India.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR