INDUSTRI PENERBANGAN

Pemerintah hapus pajak sewa pesawat

Foto ilustrasi. Petugas memeriksa kondisi pesawat saat melakukan "ramp check" di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (4/11/2018).
Foto ilustrasi. Petugas memeriksa kondisi pesawat saat melakukan "ramp check" di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (4/11/2018). | Fikri Yusuf /Antara Foto

Di tengah tekanan publik untuk menurunkan harga tiket pesawat terbang, pemerintah akhirnya memberikan insentif pajak agar beban biaya yang ditanggung oleh maskapai penerbangan bisa berkurang.

Pemerintah melakukan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa persewaan pesawat udara dari luar negeri yang dimanfaatkan oleh maskapai penerbangan nasional.

Namun, kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 yang diundangkan pada 8 Juli 2019 baru mulai berlaku pada 6 September 2019. Peraturan ini merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyatakan peraturan baru ini ditetapkan untuk mendorong daya saing industri angkutan darat, air, dan udara serta untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atas alat angkutan tertentu dan jasa terkait alat angkutan tertentu.

Apabila fasilitas ini disalahgunakan, yaitu apabila alat angkutan digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, maka PPN yang tidak dipungut menjadi wajib dibayar.

"Ketentuan ini tidak berlaku apabila pemindahtanganan dilakukan," ujar Yoga dalam siaran pers dikutip Sabtu (20/7/2019).

Sama seperti pada peraturan sebelumnya, fasilitas tidak dipungut PPN juga diberikan atas impor dan penyerahan alat angkutan tertentu termasuk kapal angkutan laut dan kapal angkutan sungai serta suku cadangnya; pesawat udara dan suku cadangnya, serta kereta api dan suku cadangnya.

Dalam regulasi tersebut, terdapat tujuh kategori alat angkutan tertentu yang biaya impornya tidak dipungut PPN. Di antaranya adalah pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan insentif ini bisa mengurangi beban maskapai. Penurunan beban tersebut diharapkan bisa menyeimbangkan kinerja bisnis para maskapai yang baru saja menurunkan harga tiket pesawat bagi masyarakat.

Meski begitu, Darmin menegaskan struktur biaya maskapai bukan hanya dari pajak.

Kebijakan ini merupakan implementasi dari janji pemerintah yang telah sepakat dengan para maskapai nasional dalam rangka penurunan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Kebijakan tersebut dipilih karena negara-negara lain pun melakukannya.

Konsultan penerbangan dari CommunicAvia, Gerry Soejatman, mengatakan kebijakan insentif dari pemerintah tersebut memang sudah lama diperjuangkan maskapai untuk mampu bersaing di tingkat regional. Ia menyebut banyak beban biaya yang tidak banyak diketahui masyarakat, tapi kontribusinya signifikan kepada operasional maskapai.

Kendati begitu ia menilai kebijakan penghapusan pajak sewa pesawat ini hanya sebatas meningkatkan daya saing bisnis di tingkat regional alih-alih efektif mengurangi biaya operasional maskapai.

"Untuk dampak biaya operasional mungkin tidak akan terlalu signifikan, tetapi secara agregat akan meningkatkan daya saing maskapai kita di skala regional," ujarnya kepada Beritagar.id, Sabtu (20/7).

Gerry menjelaskan rata-rata biaya sewa pesawat untuk tipe Boeing 737-800 atau Airbus 320 mencapai $150.000 AS hingga $450.000 per bulan. Jika dalam sebulan utilisasi pesawat mencapai 300 jam, maka biaya sewa antara $1.000-$1.500 per jam.

Adapun biaya perawatan pesawat sebesar $600-$1.200 per jam, dengan demikian rata-rata total biaya operasional pesawat tersebut senilai $6.000 per jam.

"Kalau pembebasan PPN 10 persen, ya sekitar $100-$150 per jam. Tidak terlalu signifikan kalau per jam, tetapi cukup berpengaruh untuk membantu cashflow," ujarnya.

Namun ia memberikan gambaran berdasarkan sebuah studi bahwa pajak yang dibebankan kepada maskapai atas jasa sewa dan impor bisa mencapai 22,5 persen secara rata-rata. Angka ini terpaut jauh dari besaran pajak yang umumnya berlaku sekitar 10 persen.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR