PENERIMAAN CPNS

Pemerintah kembali buka 254.173 lowongan CPNS

Peserta duduk di ruang tunggu sebelum mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Gedung Serbaguna Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Jumat (26/10/2018).
Peserta duduk di ruang tunggu sebelum mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Gedung Serbaguna Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Jumat (26/10/2018). | Seno /Antara Foto

Pemerintah kembali membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan total formasi sebanyak 254.173 lowongan, dengan alokasi pusat 46.425 dan daerah 207.748.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam akun Twitter resmi @BKNgoid, mengumumkan bahwa jumlah lowongan CPNS yang dibuka mencapai 254.173 lowongan.

"Namun demikian, tetap sabar u/ tunggu pengumuman resmi dr kami ttg kapan, bagaimana, siapa saja, dsb," tulis BKN yang dikutip Beritagar.id, Minggu (9/6/2019).

Meski belum disampaikan kapan waktu pendaftaran dibuka CPNS itu diumumkan, BKN memberi daftar alokasi CPNS 2019 untuk penempatan di pemerintah pusat maupun daerah.

Alokasi untuk pemerintah pusat sebanyak 46.425 lowongan, dan untuk pemerintah daerah mencapai 207.748. Untuk pemerintah daerah, terdiri dari lowongan PNS 62.324 dan untuk PPPK/P3K 145.424.

Kebutuhan pegawai aparatur sipil negara secara nasional.
Kebutuhan pegawai aparatur sipil negara secara nasional. | /BKN.go.id

Pembukaan lowongan CPNS 2019 tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai ASN Secara Nasional 2019.

Berdasarkan usulan kebutuhan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin juga telah menandatangani surat pengadaan ASN (Aparatur Sipil Negara). Surat bernomor B/617/M.SM.01.00/2019 itu diterbitkan pada pada 17 Mei 2019.

Surat tersebut ditujukan pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat atau Kementerian, dan PPK daerah atau Pemerintah Daerah (Pemda).

Syafruddin menuliskan, Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah punya tenggat waktu hingga minggu kedua Juni 2019 untuk menyampaikan usulan kebutuhan pegawai.

"Dalam menyampaikan usulan kebutuhan, untuk pemerintah daerah berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan memperhatikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah, serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar (latsar) bagi CPNS," demikian salah satu poin dalam surat tersebut.

Untuk tahun 2019, pemerintah daerah mendapat alokasi 30 persen untuk CPNS. Alokasi 70 persen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar menjadi prioritas. Dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS.

"Pengadaan ASN diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru."

Usulan kebutuhan ASN untuk pemerintah pusat, tulis Syafrudin, harus memperhatikan peta jabatan yang sudah ditetapkan PPK. Selain itu, jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019 dan ketersediaan anggaran untuk CPNS juga perlu jadi pertimbangan.

Perihal alokasi pegawai pemerintah pusat, 50 persen untuk CPNS, dan 50 persen untuk PPPK. Satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru, jadi prioritas.

Di luar itu, setiap instansi bisa mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional. Jabatan ini bisa diisi PPPK dengan memberi kesempatan bagi pegawai non-PNS yang masih aktif bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Usulan kebutuhan ASN dalam aplikasi e-Formasi kemudian dicetak dan disampaikan secara resmi kepada Menteri PAN RB dan Kepala BKN, diunggah dalam format PDF melalui aplikasi e-Formasi.

"Sesuai amanat UU ASN dan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, setiap tahun instansi memang wajib menyampaikan rencana kebutuhan pegawai dan disampaikan kepada MenPAN RB dan Kepala BKN," jelas Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan BKN (Badan Kepegawaian Negara), Mohammad Ridwan.

Kementerian PAN RB dan BKN akan menyusun rumusan prioritas penerimaan CPNS lewat analisis mendalam, dilanjutkan site visit. Baru kemudian Kementerian PAN RB memberi persetujuan formasi CPNS di masing-masing instansi.

Sebelumnya, Syafrudin sudah mengonfirmasi pembukaan rekrutmen ini. "100 ribu seluruhnya tapi kan belum diatur‎. Seluruh Indonesia. Tetap guru honorer yang lebih diutamakan," ujarnya di Jakarta, Kamis (9/5).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR