PELEMAHAN KPK

Pemerintah kompak tak tahu nasib Perppu KPK

Mahasiswa dan pelajar melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/9/2019).
Mahasiswa dan pelajar melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/9/2019). | Novrian Arbi /AntaraFoto

Mulai hari ini, Kamis (17/10/2019), Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi resmi berlaku.

Revisi yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, tepat satu bulan lalu, diklaim belum ditandatangani oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo karena masih banyak typo (salah tik) di beberapa pasalnya.

Dengan atau tanpa tanda tangan Jokowi, RUU secara otomatis tetap berlaku lantaran sudah melewati batas 30 hari. Aturan itu merujuk pada Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jokowi pernah berujar, pihaknya akan mempertimbangkan penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK lantaran penolakan masif dari berbagai kelompok masyarakat.

Jokowi menjanjikan keputusan jadi atau tidaknya dibuat Perppu akan diumumkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Tapi, hingga beberapa jam sebelum UU KPK hasil revisi berlaku, Jokowi tetap tak memberikan kepastian atas janjinya tersebut. Jokowi kerap mengelak setiap ditanyakan perihal nasib Perppu KPK.

Ketika melakukan keterangan pers bersama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, Rabu (16/10/2019), Jokowi tetap bungkam perihal hal tersebut. Bamsoet, sapaan Bambang, justru yang merespons dengan meminta jurnalis untuk menanyakan soal lain di luar Perppu.

Pelaksana tugas (Plt) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Tjahjo Kumolo juga demikian. Kemarin, usai menghadap Jokowi di Istana Merdeka, Tjahjo tegas menyatakan bahwa tidak ada pembahasan berkaitan Perppu KPK dengan presiden.

“Ooh..enggak, enggak. Tadi saya membicarakan tiga sekretaris daerah (sekda),” kata Tjahjo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu petang.

Tjahjo juga tetap tak mengubah jawabannya ketika ditanyakan apakah ada arahan untuk penerbitan Perppu.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta jurnalis untuk menanyakan perihal Perppu KPK kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Tapi Pratikno, kerap melarikan diri setiap wartawan berupaya mendekati dirinya.

Musim korupsi tanpa penindakan

Beragam desakan terus datang kepada pemerintah jelang batas akhir revisi berlaku. KPK bahkan disebut harus puasa penindakan hingga Desember 2019—saat pimpinan baru menjabat—jika UU KPK berlaku tanpa kepastian penerbitan Perppu KPK.

Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menjelaskan hal itu lantaran merujuk UU yang baru, KPK harus mendapat izin dewan pengawas sebelum melakukan penindakan.

Sementara, dewan pengawas KPK baru akan dilantik bersamaan dengan pimpinan KPK terpilih.

“Itu hal yang paling nyata di depan mata, kita bicara kerja penegakan hukum. KPK tidak bisa menyadap, penyadapnya harus izin dewan pengawas. KPK mau menyita, harus izin. Tapi (dewan pengawas) belum ada,” kata Donal dalam keterangan persnya, Senin (14/10/2019).

Sejalan dengan proses itu, KPK bakal terancam digugat oleh pihak-pihak tertentu jika tetap melakukan penindakan kasus korupsi. Pasalnya, tidak ada aturan hukum yang mengatur masa transisi. Padahal, potensi munculnya korupsi cukup besar menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

ICW mencatat, pada Pilkada Serentak 2018, KPK panen operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah hingga 29 orang. Di sisi lain, pada 2020, akan ada pemilihan 270 kepala daerah baru.

Kendati demikian, KPK juga cermat memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum UU KPK baru berlaku.

Sampai 17 September 2019, KPK telah melakukan OTT terhadap 38 orang dari berbagai kalangan --kepala daerah, kepala dinas, dan pihak swasta-- terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh lembaga antirasuah tersebut.

Analisis Beritagar.id menemukan sebanyak 13 di antaranya ditetapkan KPK sebagai tersangka, 15 masih diperiksa, dan 10 orang dibebaskan.

Dari total tersangka yang ditetapkan, mayoritas adalah pihak swasta (4 orang), kemudian kepala dinas (3 orang), dan staf dinas serta kepala daerah masing-masing dua orang, ada pula orang kepercayaan bupati (1 orang), dan direktur BUMN (1 orang).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR