OTONOMI DAERAH

Pemerintah moratorium pemekaran daerah baru


Massa dari berbagai daerah bersitegang dengan polisi di DPR September 2014. Dalam aksinya mereka menuntut agar paripurna segera ketuk palu mengesahkan pemekaran terhadap 28 daerah. Pemerintah akan menghentikan pemekaran karena membebani anggaran.
Massa dari berbagai daerah bersitegang dengan polisi di DPR September 2014. Dalam aksinya mereka menuntut agar paripurna segera ketuk palu mengesahkan pemekaran terhadap 28 daerah. Pemerintah akan menghentikan pemekaran karena membebani anggaran. | Dian Triyuli Handoko /Tempo

Pemerintah akan menghentikan sementara (moratorium) pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, kebijakan moratorium ini diambil karena anggaran pemerintah yang terbatas.

Menurut Kalla, pemekaran daerah baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan kondisi keuangan negara masih terbatas. "Kalau itu dipaksakan, (akan jadi) beban pembiayaan ke APBN," kata Kalla, dikutip Kompas.com.

Kalla juga khawatir bila pemekaran daerah baru berdampak buruk kepada daerah lain. Pasalnya, anggaran untuk daerah lain bisa berkurang, karena harus dibagi lebih banyak.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan akan mendiskusikan ide moratorium ini dengan DPR, dalam rapat kerja, Senin (29/2).

Lebih kurang, Tjahjo membeberkan kebutuhan dana yang besar dalam pemekaran. Menurut Tjahjo, bila sebuah pemekaran disetujui, pasti disusul dengan pembangunan kantor polres, kodim, kejaksaan, pengadilan, kantor pemerintah, dan menambah pegawai negeri sipil (PNS) baru.

Adapun pertimbangan fiskal belum memungkinkan penambahan anggaran. Saat ini, anggaran sedang difokuskan untuk membangun infrastruktur dan pembangunan desa yang jumlahnya 74.000. "Jadi belum memungkinkan penambahan fiskal untuk pemekaran baru," kata dia, seperti dikutip BeritaSatu.com.

Sejak Reformasi 1999, pemekaran daerah telah berlipat ganda. Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono, Indonesia hanya dapat menambah 11 provinsi dan 46 kabupaten/kota sampai 2025. Namun hasilnya jauh membengkak. Sejak 1999 sampai 2014 ada 223 DOB dengan rincian, 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota.

Alhasil, kini Indonesia punya 542 daerah otonomi terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Jumlah kecamatan yang dahulu 5 ribu jadi 8 ribu. Desa yang dulu 50 ribu naik jadi hampir 74 ribu.

Tapi usulan pemekaran tak juga berhenti. "Sekarang ini ada usulan 87 daerah untuk dimekarkan," ujar Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kemendagri, Teguh Setyabudi, seperti dikutip Liputan6.com (21 November 2015). Usulan 87 DOB itu terdiri 9 provinsi, 68 kabupaten, dan 10 kota. Dari jumlah itu, 22 usulan yang belum dibahas.

Di atas kertas, pemekaran punya tujuan mulia, meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah. Tapi hasilnya, 58 persen DOB masih mengandalkan dana transfer pusat, karena Penghasilan Asli Daerah (PAD) belum meningkat.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, semakin banyak DOB, ketergantungan daerah kepada pusat pun akan bertambah. Alhasil, kemampuan daerah dalam pembangunan makin berkurang.

Menurut data KPPOD, pada 2009, rata-rata ketergantungan daerah pemekaran kepada pusat 71,2 persen. "Pada 2011 rata-rata ketergantungannya naik jadi 85,2 persen," ujarnya seperti dikutip dari Sindonews.com.

Endi memaparkan, jika merunut standar internasional, daerah dapat dikatakan mandiri jika anggarannya 20 persen dari PAD dan 80 persen kucuran dari pusat. Bila mengacu standar ini, hanya 7 persen yang dapat digolongkan mandiri.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR