TRANSPORTASI UDARA

Pemerintah naikkan biaya navigasi penerbangan

Ilustrasi: Sebuah pesawat komersial parkir di dekat kawasan proyek perluasan apron di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Minggu (8/7/2018).
Ilustrasi: Sebuah pesawat komersial parkir di dekat kawasan proyek perluasan apron di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Minggu (8/7/2018). | Nyoman Budhiana /Antara Foto

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk menaikkan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan secara bertahap. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 853 tentang Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP).

Adapun usulan penyesuaian biaya PJNP tersebut meliputi biaya layanan navigasi en-route domestik dari Rp3.000 secara bertahap naik menjadi Rp4.000 per route unit dimulai pada 23 Juni 2018. Kemudian, mulai 21 September 2018 menjadi Rp5.000, mulai 20 Desember 2018 menjadi Rp6.000, dan mulai 1 Januari 2019 menjadi Rp7.000.

Tarif kenaikan ini masih di bawah besaran tarif PJNP untuk penerbangan en-route internasional yaitu 0,65 dolar AS atau sekitar Rp9.100 (kurs Rp14.000).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Agus Santoso, mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan bertahap dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa navigasi penerbangan dengan tetap berdasarkan ketentuan internasional dan prinsip cost recovery.

“Penyesuaian biaya PJNP ini merupakan bentuk dukungan finansial bagi AirNav untuk memenuhi kewajiban serta mengutamakan dan senantiasa meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan bagi para penggunanya,” kata Agus Santoso dalam pernyataan tertulis, dikutip Selasa (24/7/2018).

Agus menyebut, navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem keselamatan operasional penerbangan. Tanpa navigasi yang baik, penerbangan sebuah pesawat sangat berbahaya, apalagi dalam kondisi banyak pesawat yang terbang bersamaan.

Padahal penerbangan harus diselenggarakan secara berkesinambungan dengan selamat, aman dan nyaman.

"Untuk itu performa keselamatan penerbangan perlu dijaga secara berkesinambungan sehingga program Pemerintah itu bisa berjalan dengan lancar," tambah dia.

Selain keselamatan, persetujuan penyesuaian biaya ini telah mempertimbangkan masukan-masukan dari pengguna jasa di mana penyesuaiannya dilakukan secara bertahap.

Penyesuaian biaya PJNP juga merupakan bentuk dukungan finansial bagi Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, AirNav, untuk memenuhi kewajiban serta mengutamakan dan senantiasa meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan bagi para penggunanya.

Ia menilai, sektor navigasi penerbangan nasional yang saat ini diselenggarakan oleh AirNav Indonesia sudah berjalan dengan sangat baik. Keberlangsungan pelayanan navigasi penerbangan tersebut perlu biaya operasional dan investasi yang harus didukung oleh pemangku kepentingan penerbangan yang lain.

"Hal ini mengingat AirNav merupakan entitas yang tidak boleh mengambil keuntungan dari usahanya dan harus menerapkan sistem cost recovery," kata dia.

Kendati demikian, Agus memastikan kenaikan biaya layanan tidak akan membebani penumpang. Pasalnya, biaya tersebut merupakan pengeluaran rutin yang harus ditanggung oleh para maskapai yang beroperasi di Indonesia.

Oleh karena itu, dapat dipastikan juga kenaikan biaya ini tidak berdampak pada harga tiket pesawat. Pasalnya yang mempengaruhi harga tiket, kata Agus, lebih kepada kenaikan tarif layanan penumpang atau Passenger Service Charge (PSC).

"Iya betul dan itu maskapai pesawat terbangnya, karena kalau PSC naik itu kan gede, PJNP ini kecil, kalau PJNP itu kecil tapi dampaknya tinggi (ke safety), ini yang saya dorong," kata Agus seperti dikutip dari Detik Finance, Selasa (24/7).

Penyesuaian biaya itu telah melalui proses dan mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2014 tentang Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 103 Tahun 2015.

Proses dan mekanisme yang dimaksud adalah konsultasi dengan pengguna jasa, telaah dampak usulan penyesuaian biaya, serta evaluasi teknis dan keuangan (cost recovery). Selain itu, AirNav dan INACA juga telah menetapkan suatu Service Level Agreement (SLA) dalam bentuk komitmen peningkatan pelayanan navigasi penerbangan.

Agus meminta masing-masing pihak dapat menepati SLA tersebut. Beberapa upaya yang tengah dilakukan Perum LPPNPI selaku penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia dalam hal peningkatan kinerja pelayanan, seperti peningkatan kapasitas runway, peningkatan penggunaan instrument flight procedure, serta pembentukan unit ATFM dan penggunaan aplikasi Slot Management (Chronos).

Pemerintah berharap AirNav juga melakukan peningkatan status pelayanan dari AFIS menjadi Tower, penambahan jam operasional pelayanan, pemasangan dan penggantian fasilitas navigasi penerbangan, pengadaan dan peremajaan sistem kelistrikan dan mekanis, serta pembangunan menara baru.

Saat ini, Kemenhub bersama-sama dengan instansi terkait tengah berupaya untuk meningkatkan konektivitas melalui pembangunan dan pengembangan bandar udara.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR