INDUSTRI PERTAMBANGAN

Pemerintah naikkan tarif royalti batu bara jadi 15 persen

Aktivitas bongkar muat batu bara di salah satu tempat penampungan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (3/10/2018).
Aktivitas bongkar muat batu bara di salah satu tempat penampungan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (3/10/2018). | Irwansyah Putra /Antara Foto

Pemerintah berencana menaikkan royalti perusahaan tambang batu bara skala besar menjadi 15 persen, dari sebelumnya 13,5 persen untuk produksi batu bara dengan tingkat kalori lebih dari 6.100 Kkal/kilogram (kg). Penyesuaian royalti itu diproyeksi menaikkan penerimaan negara hingga $500 juta AS, atau sekitar Rp7 triliun, per tahun.

Perubahan tarif royalti rencananya akan diakomodasi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur mengenai perlakuan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap pertambangan batu bara.

RPP tersebut sudah dibahas oleh pemerintah sejak tahun lalu. Dalam RPP juga diatur mengenai penyesuaian Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari yang berlaku saat ini 45 persen menjadi 25 persen, dan akan bersifat prevailing (mengikuti aturan yang ada).

Menurut Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hufron Asrofi, RPP tersebut telah melewati masa harmonisasi dan finalisasi di Sekretariat Negara (Setneg). Ia optimistis beleid tersebut bisa selesai pekan ini.

Saat ini, lanjut Hufron, RPP tersebut tinggal menunggu paraf dari para menteri terkait. Ia menegaskan bahwa proses di Kementerian ESDM sudah selesai, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan telah membubuhkan parafnya pada RPP tersebut.

Sehingga, saat ini beleid RPP masih menunggu proses tanda tangan di Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Sudah ditandatangani oleh Pak Menteri, (Ignasius Jonan), tinggal menunggu paraf Bu Sri Mulyani (Menkeu) dan Pak Darmin (Menko)," ujar Hufron saat dihubungi Beritagar.id, Rabu (30/1/2019).

Kenaikan harga komoditas pertambangan minyak dan gas bumi (Migas) dan mineral (Minerba) pada akhir tahun lalu menjadi dasar pemerintah menaikkan tarif royalti untuk para perusahaan tambang. Perbaikan harga tersebut pun diklaim oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan, berkontribusi besar terhadap peningkatan penerimaan negara melalui pos PNBP tahun lalu.

Sepanjang 2018, sumbangsih terbesar PNBP sektor ESDM berasal dari sektor migas yang mencapai Rp163,4 triliun, disusul sektor pertambangan minerba sebesar Rp50 triliun. Realisasi PNBP ESDM tahun lalu tersebut berhasil melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp120,5 triliun.

Tahun ini, pemerintah menargetkan PNBP Minerba bisa masuk sebesar Rp32,1 triliun. Jika dirinci, target penerimaan pajak tersebut diproyeksi Rp500 miliar bersumber dari iuran tetap, Rp29,8 triliun dari royalti, Rp19,3 triliun dari penjualan hasil tambang, dan Rp400 miliar dari pendapatan jasa tenaga kerja, pekerjaan, dan informasi.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan tahun ini pemerintah menargetkan PNBP Minerba yang lebih besar dari sebelumnya. Perbaikan sistem pelaporan penerimaan negara diharapkan bisa semakin meningkatkan kepatuhan para perusahaan tambang dalam membayar royalti.

Tahun lalu Kementerian ESDM telah meluncurkan aplikasi Mineral Online Monitoring System (MOMS) dan pelaporan Pendapatan Negara Bukan Pajak secara elektronik (e-PNBP). Sistem ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik.

MOMS merupakan aplikasi pengelolaan data secara real time dan ukuran untuk produksi dan penjualan sektor mineral dan batu bara. Aplikasi ini memudahkan pengendalian dan pengawasan produksi serta penjualan sektor minerba nasional berdasarkan rencana yang telah disetujui.

Aplikasi ini dapat diakses oleh internal kementerian ESDM maupun oleh pejabat dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Sementara, aplikasi e-PNBP Minerba adalah aplikasi online berbasis web yang mampu menghasilkan perhitungan kewajiban perusahaan yang akurat beserta aplikasi untuk pembayaran dan pelunasan PNBP Minerba.

Layanan ini merupakan sebuah integrasi dari layanan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan. Pembayaran e-PNBP dapat dilakukan melalui aplikasi ini.

"Nantinya akan ada sistem e-PNBP saya harap bisa lebih baik lagi," kata Gatot.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR