Pemerintah pesimistis kejar target pajak

Wajib pajak mengisi data pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Yogyakarta, 19 November 2015. Target pajak nasional, hingga Desember, masih kurang Rp430 triliun.
Wajib pajak mengisi data pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Yogyakarta, 19 November 2015. Target pajak nasional, hingga Desember, masih kurang Rp430 triliun. | Pius Erlangga /Tempo

Pemerintah pesimistis bisa mengejar target pajak 2015. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, dari target penerimaan pajak APBN Perubahan 2015 sebesar Rp1.294 triliun, masih kurang Rp430 triliun. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan baru bisa mengumpulkan pajak sebesar Rp865 triliun.

Padahal 2015 hanya tersisa sebulan lagi. "Kita tidak mungkin bisa mengejar Rp 430 triliun dalam waktu satu bulan," kata Kalla Selasa (1/12), seperti dikutip Merdeka.com.

Untuk itu, menurut Kalla, ada dua opsi yang bisa dipilih untuk menyiasati penerimaan yang minim tersebut, yakni menambah utang atau berhemat.

Opsi paling memungkinkan adalah dengan berhemat. Untuk berhemat, maka Kementerian atau lembaga negara harus mengkaji pengeluarannya.

Pengeluaran yang bukan prioritas harus dipangkas. "Maka dari awal semua harus kencangkan ikat pinggang, kurangi anggaran yang tidak penting," kata Kalla.

Sebulan lalu, Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito jujur mengaku, target pajak 2015 sebesar Rp 1.294,2 triliun sulit dikejar. Dia menuding, ketidakpastian ekonomi global menyebabkan pendapatan pajak tahun ini, jauh dari harapan. Gejolak ekonomi ini di antaranya berdampak pada susutnya setoran pajak pertambahan nilai (PPN). "Pada periode yang sama, PPN turun 12,41 persen. Dari Rp123,601 triliun turun jadi Rp108,261 triliun," kata Sigit awal November, seperti dikutip dari Inilah.com.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, penerimaan pajak sektor korporasi banyak terpengaruh kondisi ekonomi. Padahal, penerimaan pajak korporasi yakni kisaran 80 persen dari keseluruhan pendapatan pajak. Sehingga, jika ekonomi goncang, maka penerimaan pajak juga akan turun.

"Kalau ada goncangan ekonomi, konsumsi tidak banyak berubah, akhirnya penerimaan pajak dari perorangan tidak banyak berubah. Kalau penerimaan didominasi perusahaan, kalau ada perlambatan ekonomi maka penerimaan pajak pasti lambat dan turun," ujar Darmin, Selasa (1/12) seperti dikutip Kompas.com.

Awal November itu, Sigit berjanji akan menjaga jarak kekurangan dari target pajak, tak lebih dari Rp160 triliun. Artinya, pendapatan pajak 2015 minimal harus mencapai Rp1134,2 triliun. "Kami telah memperhitungkan, semaksimal mungkin agar shortfall (jarak) tidak di atas Rp160 triliun," kata dia.

Sisa target pajak versi APBN-P dan target shortfall ini menyisakan ruang Rp270 triliun. Jika melihat waktu tinggal sebulan lagi, ruang ini juga kemungkinan susah dikejar.

Jika gagal, maka pencapaian buruk pemerintah. Jika dibandingkan tahun lalu, realisasi penerimaan pajak mencapai 91,7 persen. Dari target Rp 1.246,1 triliun, pemerintah bisa meraup Rp1.143,3 triliun.

Sigit ternyata malah mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa pagi, (01/12/2015).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR