RUMAH MILENIAL

Pemerintah susun skema KPR untuk milenial

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan bersubsidi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan rumah tahun 2019 ini mencapai angka 1,25 juta unit.
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan bersubsidi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan rumah tahun 2019 ini mencapai angka 1,25 juta unit. | Yulius Satria Wijaya /ANTARA FOTO

Harga rumah terus merangkak naik. Sementara ada 81 juta milenial yang belum memiliki hunian.

Kini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menyusun skema bantuan kredit pemilikan rumah (KPR) agar kaum milenial--yang lahir antara tahun 1980 hingga 2000 juga bisa punya rumah.

"Ini lagi digodok skemanya, nanti tunggu yang tepat karena jumlah generasi milenial sangat tinggi sekali, harus dipikirkan," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam Indonesia Housing Forum di Jakarta, Rabu (18/6).

Saat ini 30 persen dari jumlah penduduk di Indonesia adalah kaum milenial. Tahun 2020, jumlah milenial dalam populasi penduduk di Indonesia diperkirakan naik hingga dua kali lipat.

Menurut Susenas BPS per Maret 2017, proporsi belanja kalangan milenial di 17 Kabupaten/Kota besar didominasi kebutuhan konsumsi alih-alih belanja perumahan.

Memiliki hunian adalah sebuah tantangan tersendiri bagi milenial. Pasalnya, menurut data Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Bank Indonesia, rata-rata kenaikan harga rumah di 14 kota besar dalam satu dekade ini mencapai 39,7 persen.

Survei harga properti residensial BI mengindikasikan akselerasi kenaikan harga properti residensial di pasar primer. Hal ini tercermin dari kenaikan IHPR triwulan I 2019 sebesar 0,49 persen (qtq), lebih tinggi dibandingkan kenaikan triwulan sebelumnya 0,35 persen (qtq).

Medan (8,49 persen) adalah kota dengan kenaikan harga rumah tipe kecil tertinggi dibandingkan kota lain. Sementara kenaikan terkecil adalah di Balikpapan yakni 0.04 persen.

Pesatnya kenaikan harga rumah tidak diimbangi dengan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR). Per tahunnya hanya bertambah kurang dari 10 persen.

Kenaikan penghasilan kaum milenial tidak bisa menutupi kenaikan harga rumah. Masih menurut hasil Susenas BPS Maret 2017, hanya 38,2 persen generasi milenial yang sudah memiliki hunian.

Sebanyak 45,06 persen dan sisanya masih mengontrak, kos, menyewa, menghuni rumah dinas, rumah warisan, atau tinggal di pondok mertua indah. Karena itu lah milenial butuh uluran tangan agar bisa punya hunian.

Menurut Khalawi, skema penyediaan rumah yang disusun PUPR membagi milenial menjadi tiga kelompok.

Pertama, usia 25-29 tahun. Pemerintah pusat akan mewujudkannya dalam bentuk rumah susun atau apartemen sewa. "..Saya kira rumah sewa itu paling tepat untuk mereka, di pusat kota karena mereka dinamis, konsumtif dan inginnya full WiFi," ujar Khalawi.

Kedua, kelompok usia 30-35 tahun. Bagi kelompok ini, bantuan dari pemerintah bisa dalam wujud subsidi.

Ketiga, usia di atas 35 tahun. "Kalau milenial 35 ke atas punya pekerjaan tetap dan apartemen yang sesuai dengan gajinya, ini yang kami godok ke depan, bagaimana ke depan bisa layak dan nyaman," tuturnya.

Khalawi sudah mengirim stafnya ke Korea Selatan untuk mempelajari konsep hunian milenial di negeri ginseng tersebut.

Guna mewujudkan rumah untuk milenial, pemerintah tak sendiri. Peran swasta dibutuhkan.

Bentuknya bisa berupa skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan memanfaatkan tanah negara yang tidak terpakai.

Seperti apa persisnya, skema penyediaan rumah milenial masih dibahas Tim 5 Pilar. Termasuk di dalamnya akademisi, swasta, komunitas, dan sebagainya.

Tidak hanya mengurus milenial, sejak 2015 pemerintah menjalankan Program Sejuta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sulitnya mewujudkan program ini terlihat dari target yang tidak pernah tercapai pada 2015 hingga 2017. Realisasinya pada 2015 hanya 699.770 unit, pada 2016 cuma 805.169 unit, dan pada 2017 naik jadi 904.758 unit.

Baru pada 2018, akhirnya program ini tembus target. Sebanyak 1.132.621 berhasil dibangun.

Sejak pertama diluncurkan hingga 31 Desember 2018, pemerintah sudah membangun 3.542.318 unit rumah.

Pada 2019, Ditjen Penyediaan Perumahan punya target membangun 6.873 unit Rusun 206.500 unit Rumah Swadaya, dan 2.130 unit Rumah Khusus. Selain itu juga bantuan Prasarana Sarana Umum untuk 13.000 unit seperti jalan lingkungan, tempat pengolahan sampah, dan jaringan air minum.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR