Pemerintah tak bisa kabulkan semua permintaan Inpex

Ilustrasi kilang minyak di darat
Ilustrasi kilang minyak di darat | Olha Mulalinda /ANTARAFOTO

Pemerintah menyatakan belum dapat menyutujui dua permintaan insentif Inpex Corporation untuk pengembangan Blok Masela, Maluku.

Dua permintaan itu disampaikan oleh Inpex melalui pertemuan yang dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, pada Jumat (2/12/2016).

Permintaan pertamanya adalah perihal permintaan moratorium 10 tahun periode 2006-2016 akibat peralihan dari skema LNG Masela dari sebelumnya lepas pantai (offshore) menjadi darat (onshore). Kedua, perihal rencana produksi LNG Masela yang ingin dinaikkan dari 7,5 MTPA (metric ton per annual) menjadi 9,5 MTPA per tahun.

Untuk permintaan pertama Inpex, Luhut mengatakan pihaknya belum bisa memenuhi permintaan moratorium 10 tahun. Namun, Luhut menjanjikan pemerintah akan memberi tambahan durasi kontrak sebagai pengganti waktu yang hilang, walau tak sampai 10 tahun.

Dari moratorium ini Inpex bisa memperoleh perpanjangan kontrak selama 10 tahun sehingga durasi kontrak mereka yang akan berakhir di 2028 bisa menjadi 2038. Dengan begitu juga jika Blok Masela mulai produksi tahun 2024, Inpex bisa menikmati masa produksi sampai 14 tahun.

"Tidak mungkin 10 tahun. Tapi mungkin ini kita cari yang pas," ujar Luhut dalam lansiran Katadata di Jakarta, Senin (6/12/2016).

Sementara itu, terkait kapasitas produksi gas dari Masela, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyatakan bahwa pemerintah setuju untuk menaikkannya. Tapi tak sampai 9,5 MTPA seperti keinginan Inpex. "Plan-nya kan 7,5 MTPA, kita lagi hitung butuh tambahan berapa. Lebih dari 7,5 MTPA, tapi nggak sampai 9,5 MTPA," kata Jonan.

Inpex meminta peningkatan kapasitas produksi tersebut agar tingkat pengembalian investasi (Internal Rate of Return/IRR) mencapai 15 persen. Padahal, dalam proposal rencana pengembangan lapangan (PoD) awal, kapasitas produksinya hanya 2,5 mtpa.

Secara terpisah, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, mengungkapkan bahwa pemerintah tak mau memberi perpanjangan kontrak 10 tahun kepada Inpex karena waktu yang hilang akibat pergantian skema pengembangan tidak sampai 10 tahun.

Kajian untuk pengembangan Masela pun tak diulang dari nol hanya karena perubahan skema dari offshore menjadi onshore. Tambahan durasi kontrak akan diberikan pemerintah sesuai dengan lamanya waktu yang hilang akibat pergantian skema tersebut.

"Hitungan kita nggak segitu karena sewaktu di-switch dari offshore ke onshore nggak semuanya hilang, masih banyak komponen yang bisa dipakai sekarang, sebagian besar. Kita akan kasih tapi tidak 10 tahun," terang Arcandra dalam detikcom.

Selain dua permintaan tersebut, sebenarnya Inpex meminta insentif lain seperti penggantian dana yang sudah dikeluarkan untuk studi skema kilang di laut (FLNG). Nilainya mencapai USD1,6 miliar. Kementerian ESDM menganggap mekanismenya sudah ditetapkan yaitu berdasarkan persetujuan SKK Migas. Jadi, rincian biaya proyek yang dapat dikembalikan akan dibahas lebih lanjut oleh SKK Migas.

Lewat permintaan itu, perusahaan asal Jepang itu juga bisa mencapai tingkat pengembalian investasi (IRR) minimal 12 persen atau sesuai target perusahaan yang sebesar 15 persen.

Pemerintah dapat memberikan insentif tersebut, tapi dengan mempertimbangkan IRR pada persetujuan rencana pengembangan (PoD) Blok Masela sebelumnya dan kondisi keekonomian pada saat Final Investment Decision (FID) diputuskan.

Ada pula permintaan penambahan porsi bagi hasil menjadi sekitar 50 - 60 persen. Artinya, bagian yang bakal diterima Inpex dari hasil produksi Blok Masela bakal lebih besar dibandingkan untuk negara.

Permintaan lainnya adalah insentif pajak berupa tax holiday selama 15 tahun. Terakhir, percepatan proses pemberian segala perizinan yang terkait dengan proyek pengembangan Blok Masela.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR