PEMILU 2019

Pemerintah terus berusaha jaga stabilitas politik dan keamanan

Presiden Joko Widodo (tengah) saat menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/5/2019)
Presiden Joko Widodo (tengah) saat menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/5/2019) | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Pemerintah terus berusaha menjaga stabilitas politik dan keamanan negara pasca-Pemilihan Umum (pemilu) 2019. Upaya itu dilakukan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan menggelar pertemuan bersama sejumlah tokoh bangsa.

Pada Jumat (31/05/2019); Presiden Jokowi bertemu dengan tujuh jenderal purnawirawan TNI di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan selama sekitar 1,5 jam itu, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto serta Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Menurut Wiranto, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menerima masukan dari para purnawirawan yang akan menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan politik nasional.

"Beberapa hari ini, Presiden sudah mendapatkan banyak masukan dari kelompok masyarakat, ormas, DPR, dan DPD. Tentu banyak masukan yang disampaikan para purnawirawan yang notabene punya pengalaman masa lalu," ungkap Wiranto, (31/5).

Moeldoko, menambahkan, pada kesempatan yang sama Presiden juga menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.

"Purnawirawan tersebut adalah senior TNI yang memiliki suara yang sangat kuat di lingkungan TNI maupun purnawirawan. Dengan demikian, para senior tersebut diharapkan bisa menjembatani pemerintah dan para purnawirawan sehingga terjadi pemahaman yang baik," jelasnya.

Dia menandaskan, pemerintah memprioritaskan komunikasi politik dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan polarisasi yang terjadi akibat pemilu 2019. Dengan demikian, elite dan masyarakat diharapkan segera bersatu kembali untuk melanjutkan pembangunan.

Presiden Joko Widodo (kanan) mengantar Presiden ketiga RI BJ Habibie (kiri) usai melakukan pertemuan tertutup membahas pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/5/2019).
Presiden Joko Widodo (kanan) mengantar Presiden ketiga RI BJ Habibie (kiri) usai melakukan pertemuan tertutup membahas pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/5/2019). | Puspa Perwitasari /Antara Foto

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sempat melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie. Usai pertemuan itu, Habibie meminta semua pihak untuk berada dalam satu gelombang perdamaian yang sama demi mempertahankan keutuhan berbangsa dan Tanah Air.

"Dalam hal ini kita sepakat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta stabilitas, proses pemerataan, dan masa depan bangsa Indonesia tidak ada tawar menawar," imbau Habibie di Istana Merdeka, Jakarta, (24/5).

Begitu juga Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh di Kediaman Dinas Wapres di Jakarta, Kamis (23/5) malam. Dari hasil diskusi selama tiga jam tersebut, para tokoh bangsa optimistis rekonsiliasi akan terwujud.

Hormati proses hukum

Terkait beberapa purnawirawanTNI yang diduga terlibat kasus melawan hukum, Wiranto menegaskan, pemerintah akan tetap menegakkan hukum. Mantan Panglima ABRI itu mengimbau semua pihak menghormati proses hukum dan jangan berspekulasi.

"Harus ada konsistensi penegakan hukum sampai konstruksi hukumnya muncul sehingga jangan sampai masyarakat berspekulasi. Banyak pendapat sana-sini tapi permasalahan utamanya tidak paham. Kita tunggu saja proses hukum sampai konstruksi hukumnya lengkap," tegas Wiranto.

Dia juga optimistis purnawirawan TNI solid. Perbedaan pilihan politik yang terjadi selama pemilu 2019 tidak akan sampai memecah belah purnawirawan lantaran mereka memegang doktrin Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Satu di antaranya, sebut dia, TNI selalu menjadi bhayangkari atau penjaga negara dan bangsa Indonesia. Ini berlaku saat masih aktif maupun setelah menjadi purnawirawan.

Sementara itu, Advokat Senopati-08 mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayor Jenderal Purnawirawan Soenarko.

Dugaan penyelundupan senjata dan makar yang dituduhkan kepada Soenarko menurut Advokat Senopati-08 (kelompok pengacara yang mendampingi Soenarko) tidak benar.

"Soenarko tidak pernah memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, dan mempergunakan senjata M16 A1 maupun M4 Carbine. Selain itu, beliau juga tidak pernah melakukan, menyuruh, atau pun terlibat kericuhan dalam aksi massa kemarin," ungkap Wakil Ketua Umum Advokat Senopati-08 Ferry Firman Nurwahyu, Jumat (31/5).

Selain Ferry, dalam jumpa pers itu dihadiri juga Letnan Jenderal TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo, Mayor Jenderal TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim, dan Kolonel Infanteri (Purn) Sri Radjasa Chandra.

Advokat Senopati-08 juga menyampaikan keprihatinannya terhadap penangkapan Soenarko. Pemberitaan berbagai media dinilai telah mengabaikan prinsip cover both sides.

"Ini telah mendahului proses penyelidikan, sehingga lahirlah apa yang disebut trial by the press yang merugikan nama baik Pak Soenarko," ujar Ferry.

Soenarko ditangkap polisi dan Polisi Militer Kodam Jaya pada Selasa (21/5). Mantan Danjen Kopassus itu kemudian ditahan di Rumah Tahanan Militer, Guntur, Jakarta.

Adapun soal senjata yang disebut milik Soenarko dan ditampilkan kepada publik saat jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, 22 Mei lalu, berjenis M4 Carbine.

Sri Radjasa Chandra membantahnya. Senjata yang diperintahkan Soenarko untuk dikirim dari Aceh ke Jakarta kata dia, jenis M16 A1.

Radjasa menegaskan, pengiriman senjata tersebut bukan penyelundupan. "Kalau penyelundupan, pasti akan ditutup-tutupi, pakai terigu misalnya. Tapi kan ini pengirimannya pakai prosedur resmi. Lagipula hanya satu pucuk," kilahnya.

Selain itu, rencana pengiriman senjata M16 A1 tersebut sebenarnya sudah direncanakan sejak 2009. Namun, baru terlaksana pada 15 Mei 2019 yang dikirim oleh Heriansyah yang diperintah langsung oleh Soenarko.

Ia juga mengaku pernah mendapat perintah langsung dari Soenarko untuk mengirimkan senjata M16 A1 pada 2018. Namun tidak terlaksana karena dirinya telah berada di Jakarta.

Sementara menurut pengakuan Zacky Anwar Makarim, senjata M16 A1 itu akan diperbaiki lantaran ada kerusakan pada alat bidik. Senjata rencananya akan diperbaiki dan diletakkan di Museum Markas Komando Kopassus Cijantung, Jakarta Timur.

Dia menjelaskan, senjata tersebut berasal dari kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM menyerahkannya ke aparat keamanan saat Pemerintah RI dan GAM menandatangani nota kesepakatan damai di Helsinki, Finlandia pada Agustus 2005 lalu.

Tetapi, karena banyak modifikasi terhadap senjata tersebut dan membuatnya unik, tambah Zacky, membuat Soenarko tertarik memilikinya.

"Senjata M16 A1 sudah dipakai selama 35 tahun dalam perang di berbagai negara. Jadi bisa dikatakan, itu adalah senjata rongsokan. Enggak mungkin digunakan untuk membunuh pejabat negara," tandasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR