TENAGA KERJA ASING

Pemerintah tetap kontrol tenaga kerja asing

Tiga pekerja membersihkan kaca gedung bertingkat di Jakarta, Senin (24/8). Pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja sebesar dua juta orang hingga 2016 dengan melakukan sejumlah program seperti percepatan peningkatan kompetensi dan daya saing untuk berkompetisi dengan tenaga kerja asing.
Tiga pekerja membersihkan kaca gedung bertingkat di Jakarta, Senin (24/8). Pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja sebesar dua juta orang hingga 2016 dengan melakukan sejumlah program seperti percepatan peningkatan kompetensi dan daya saing untuk berkompetisi dengan tenaga kerja asing. | Wahyu Putro A /ANTARAFOTO

Kabar yang mengatakan bahwa Republik Rakyat Tiongkok akan mengirimkan 10 juta tenaga kerja ke Indonesia dipastikan bohong belaka.

Dikutip dari Republika Online, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri dalam keterangannya tadi malam mengatakan bahwa angka 10 juta itu adalah target wisawatan asing.

"Itu (kabar 10 juta tenaga kerja Tiongkok) jelas kabar bohong! Angka 10 juta itu adalah target wisatawan asing, bukan target tenaga kerja asing," ujarnya.

Menurut Hanif, angka itu diplesetkan dan diolah untuk nakut-nakuti rakyat akan tenaga kerja asing.

"Entah oleh siapa, yang pasti itu tidak benar. Jangan bodohi dan takut-takuti rakyat dengan sentimen anti-asing, terlebih sentimen anti-China. Itu sangat tidak sehat untuk demokrasi kita dan berbahaya bagi integrasi nasional," tegas Hanif.

Hanif menyatakan rata-rata tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia berjumlah sekitar 70 ribu per tahun, hanya 0,03 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta atau 0,05 persen dari jumlah pekerja nasional yang mencapai 129 juta.

Agar adil, Hanif pun meminta agar jumlah pekerja asing yang ada di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara lain.

"Penduduk Malaysia sekitar 27 juta, Tenaga Kerja Indonesia di sana sekitar 1,2 juta. Penduduk Singapura sekitar 6 juta, dan tenaga kerja asing di sana separuh dari jumlah penduduk," ujarnya seperti yang dirilis CNN Indonesia.

Meski pekerja Tiongkok di Indonesia saat ini paling banyak, namun jumlahnya tidak besar. Tahun ini di RI terdapat 13.034 pekerja Tiongkok, disusul 10.128 pekerja Jepang, 5.384 pekerja asal Korea Selatan, 3.472 pekerja India, dan sisanya dari Malaysia, AS, Thailand, Filipina, Australia, Inggris, dan lainnya.

Angka-angka itu, ujar Hanif, berbanding jauh dengan data jumlah tenaga kerja Indonesia di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, atau Timur Tengah yang total mencapai sekitar 6 juta orang.

Tren penggunaan pekerja asing di Indonesia, menurut Hanif, bahkan cenderung turun. Tahun ini pekerja asing per Agustus berjumlah 54.953, padahal tahun 2014 berjumlah 68.857 orang, tahun 2013 sebanyak 72 ribu, dan tahun 2012 sebanyak 77 ribu.

Seperti diketahui, Pemerintah baru saja menghapus salah satu syarat memperkerjakan TKA yakni harus bisa berbahasa Indonesia dihapus.

Pada 30 Desember 2013, Kemenaker mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenakertrans) No. 12 Tahun 2013 mengatur tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Menurut Diar Riga Pasaribu, Kabag Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Ditjen Binapenta Kemenakertrans, seperti yang ditulis Hukum Online, salah satu aturan baru yang berbeda dari Permenakertrans No. 2 Tahun 2008 adalah pemberi kerja bagi TKA.

Dalam peraturan lama, persekutuan komanditer (CV), misalnya, diperkenankan menggunakan TKA. Dalam beleid baru, kata Diar, tidak diperkenankan lagi sepanjang tak disebut dalam undang-undang.

"Kalau dulu CV boleh pekerjakan TKA. Tepi sekarang harus berbadan hukum," ujar Diar.

Ia menunjuk larangan itu dalam Pasal 4 Permenakertrans No. 12 Tahun 2013. Rumusan ini berarti CV, UD, atau Firma hanya boleh menggunakan TKA jika diatur dalam undang-undang.

Ketentuan lain yang diperbarui adalah izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk empat pekerjaan sementara, yaitu pemasangan mesin, elektrikal, layanan purnajual, dan produk dalam masa penjajakan usaha.

Meski lebih rinci, tidak ada perubahan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk pekerjaan sementara.

Lebih lanjut, sesuai pasal 26 Permenakertrans, TKA harus menunjukkan sertifikat kompetensinya. Syarat ini dicantumkan untuk menindaklanjuti hasil monitoring KPK terhadap lembaga negara termasuk Kemenakertrans.

Menurut Diar, kalau sertifikat kompetensi tak ada, maka TKA harus sudah punya pengalaman di bidang tersebut minimal lima tahun sebelum menduduki jabatan tertentu.

Pemberi kerja juga harus mencermati pasal 32 Permenakertrans TKA yang mengatur tentang besaran kompensasi penggunaan TKA. Menurut Diar besaran kompensasi senilai 100 dolar AS berlaku untuk satu jabatan dan per bulan untuk setiap TKA.

Namun, yang tak kalah penting adalah pengawasan TKA. Kepala Bidang Pengawasan Disnakertrans DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan selama ini pemantauan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKA.

Namun, ia menjelaskan rata-rata perusahaan yang mempekerjakan TKA sudah memenuhi aturan sehingga tergolong minim pelanggaran. Saat pengawas melakukan pemeriksaan ke perusahaan, yang dilakukan adalah pemeriksaan secara umum terkait ketenagakerjaan, termasuk penggunaan TKA.

Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional Sofyan Djalil meminta tenaga kerja asing (TKA) tak dilihat sebagai ancaman.

"Jangan melihat tenaga kerja asing sebagai ancaman, terutama TKA yang punya keahlian. Mereka adalah aset untuk mendidik TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dalam berbagai bidang demi meningkatkan produktivitas nasional," kata Sofyan dalam pesan tertulis kepada CNN Indonesia, Minggu (31/8).

Sofyan mengingatkan, sebagian besar pengusaha dan pekerja profesional yang dimiliki Indonesia pun punya berbagai nilai tambah karena bersentuhan dengan ekspatriat atau tenaga kerja asing.

"(Mantan Dirut Garuda Indonesia) Robby Djohan, pebisnis Tanri Abeng, (Gubernur BI) Agus Martowardojo, (Presdir Bank Mandiri) Budi Sadikin, (Presdir BCA) Jahja Setiaatmadja, dan beribu orang lainnya menjadi profesional karena pernah bekerja bersama ekspatriat, baik di bank asing, perusahaan minyak, konsultan, asuransi, retailer, dan sebagainya," ujar Sofyan.

"Demikian pula orang-orang Astra yang menjadi profesional karena exposure dengan pekerja-pekerja Jepang. Kisah manfaat positif dengan tenaga kerja asing sangat banyak," kata Sofyan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR