PEMILU 2019

Pemerintah tetapkan santunan untuk petugas KPPS

Warga melintasi karangan bunga saat aksi dukacita untuk pahlawan demokrasi di Jakarta, Minggu (28/4/2019). Aksi tersebut dilakukan untuk mengenang petugas KPPS/KPU serta anggota Polri yang gugur saat mengawal proses Pemilu 2019.
Warga melintasi karangan bunga saat aksi dukacita untuk pahlawan demokrasi di Jakarta, Minggu (28/4/2019). Aksi tersebut dilakukan untuk mengenang petugas KPPS/KPU serta anggota Polri yang gugur saat mengawal proses Pemilu 2019. | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menyetujui usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan santunan kecelakaan kerja kepada petugas badan ad hoc penyelenggara Pemilihan Umum 2019. Besarnya santunan mulai dari Rp36 juta untuk petugas yang wafat hingga Rp8,25 juta untuk yang luka sedang.

Besaran santunan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan (Menkeu) No. S-316/MK.02/2019 yang ditandatangani Sri Mulyani Indrawati pada 25 April. KPU baru menerima SK Menkeu tersebut pada Senin (29/4) pagi.

Dalam SK itu disebutkan bahwa usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Santunan Kerja Penyelenggara ad hoc KPU pada Pemilu 2019 disetujui dengan rincian sebagai berikut:

  1. Korban meninggal mendapat santunan Rp36 juta per orang,
  2. Cacat permanen mendapat santunan Rp30,8 juta per orang,
  3. Luka berat mendapat santunan Rp18,5 juta per orang,
  4. Luka sedang mendapat santunan Rp8,25 juta per orang.

Besaran santunan untuk petugas ad hoc KPU tersebut dinyatakan berlaku mulai Januari 2019 hingga berakhirnya masa kerja sesuai dengan surat keputusan pelantikan/pengangkatan yang bersangkutan. SK itu juga menyatakan bahwa angka itu adalah besaran tertinggi yang tidak bisa dilampaui oleh keputusan Ketua KPU.

Menurut Sekretaris Jenderal KPU, Arif Rahman Hakim, badan ad hoc yang dimaksud terdiri dari Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Para petugas ad hoc tersebut hanya diberi honor, tanpa ada asuransi kesehatan/jiwa. Akan tetapi, penyelenggaraan pemilu serentak terbukti amat melelahkan fisik dan mental, sehingga banyak dari mereka yang sakit, bahkan meninggal dunia saat bekerja. Petugas KPPS jadi korban terbanyak.

Para petugas KPPS bekerja nyaris 24 jam sejak Rabu (17/4) pagi. Mereka harus menyelesaikan seluruh proses pemilu. Mulai dari pencoblosan, penghitungan surat suara, rekapitulasi laporan, dan berita acara. Bahkan ada petugas KPPS yang mulai aktif sejak beberapa hari sebelumnya untuk mendirikan TPS, pembagian undangan kepada pemilih, hingga sosialisasi.

Untuk semua tugas tersebut, Ketua KPPS mendapat honor Rp550.000, sementara anggota Rp500.000. Setelah dipotong pajak 3 persen, jumlah bersihnya menjadi Rp515.000 dan Rp470.000.

Hingga Senin (29/4/2019) pukul 08:00 WIB, Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, menyatakan bahwa jumlah petugas KPPS yang tewas mencapai 296 orang, sementara 2.151 petugas lainnya sakit (h/t detikcom).

Jumlah korban nan masif itulah yang membuat KPU akhirnya mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi santunan kepada para "pejuang demokrasi" tersebut. Bahkan muncul wacana dari beberapa tokoh politik agar pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tak lagi diselenggarakan secara serentak.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, kepada CNN Indonesia (27/4) menerangkan bahwa Kemenkeu memberikan wewenang kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam hal pencairan dana santunan tersebut.

Arif Rahman Hakim dalam Republika.co.id (29/4), menyatakan KPU tengah menyiapkan revisi anggaran untuk pembayaran santunan tersebut. Besarnya diperkirakan antara Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.

Ia menegaskan KPU tidak meminta tambahan anggaran untuk pembayaran santunan tersebut. Dananya akan diambil dari optimalisasi anggaran yang ada.

"Optimalisasi maksudnya KPU diminta menggunakan anggaran yang sudah ada di KPU sebagai contoh menggeser sisa anggaran tahapan untuk diusulkan sebagai sumber untuk pembayaran santunan," jelasnya.

Saat ini, lanjut Arif, KPU tengah menyelesaikan petunjuk teknis (juknis) yang mengatur syarat penerima santunan. Juknis ini nanti akan ditetapkan oleh Ketua KPU.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR