KARHUTLA

Pemerintah turut andil membuat kebakaran hutan

Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dengan cara memukul bara api yang membakar lahan gambut di Kawasan Desa Kuta Padang, Kecamatan Bubon, Aceh Barat, Sabtu (13/7/2019).
Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dengan cara memukul bara api yang membakar lahan gambut di Kawasan Desa Kuta Padang, Kecamatan Bubon, Aceh Barat, Sabtu (13/7/2019). | Syifa Yulinnas /Antara Foto

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi akhir-akhir ini ternyata bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat. Tapi pemerintah juga punya andil. Salah satu pemicu karhutla ternyata adalah aturan yang dibuat pemerintah. Baik peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Eddy Martono, Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), di pemerintah pusat ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 ayat 2 aturan itu memperbolehkan satu keluarga membakar lahan.

"Kenapa karhutla berulang? Satu, pembakaran masih diperbolehkan, regulasi masih memperbolehkan masyarakat adat dengan pertimbangan kearifan lokal boleh membakar dua hektar per KK (kartu keluarga), itu ada di UU 32 pasal 69 ayat 2," kata Eddy saat dihubungi detikcom, Jumat (20/9/2019).

Pasal itu, sebenarnya melarang orang membuka lahan dengan dibakar. Tapi ayat 2 menyebut pengecualian: memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Dalam penjelasannya disebutkan kearifan lokal yang dimaksud adalah membakar lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Nah, pemerintah daerah memakai dasar undang-undang ini membolehkan warganya membakar lahan. Misalnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Lewat Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 15/2010, tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 52/2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat Kalimantan Tengah, mereka memberi izin bagi warga setempat untuk membuka lahan dengan cara dibakar.

Pasal 1 ayat 2 Peraturan itu menyebut, pejabat yang berwenang memberikan izin (pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara dibakar) adalah Bupati/Walikota.

Nah, untuk pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara dibakar, dengan luas sampai 1 hektar dikeluarkan oleh Ketua RT. Sedang untuk luas lahan 1-2 hektar dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa. Sementara untuk luas 2-5 hektar, dikeluarkan oleh Camat. Tapi api menjalar tanpa baca undang-undang.

Maka, undang-undang inilah yang harusnya direvisi. Eddy karena masyarakat akan terus membakar kalau tidak dilarang. "Ini kalau regulasinya tidak direvisi maka akan terus-terusan begini, karena mereka memang diperbolehkan. Kuncinya ini harus dilarang bakar," kata Eddy.

Menurut hitungan Eddy, membuka lahan tanpa dibakar memang mahal ongkosnya. Apalagi untuk masyarakat kecil, terlbeih masyarakat adat.

"Untuk land clearing tanpa bakar dengan mekanis alat berat itu butuh Rp 6 juta per hektar. Nah masyarakat kalau individu cuma sehektar dua hektar cukup mahal juga," kata Eddy.

GAPKI, bersama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), sebenarnya pernah menggugat undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi pada 2017. Saat itu mereka menilai merusak geologi dan kesuburan tanah.

Juni tahun itu, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan gugatan itu untuk mencari keadilan terkait pihak yang paling bertanggung jawab dalam kebakaran lahan dan hutan. “Bukan bermaksud mencabut keempat pasal dalam dua UU itu,” katanya. Entah kenapa, mereka malah mundur di tengah proses persidangan dan mencabut gugatan.

Alhasil, tahun ini hutan di Kalimantan dan Sumatera kembali terbakar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sepanjang Januari hingga Agustus 2019 mencapai 328.724 hektare hutan dan lahan terbakar. Area hutan dan lahan terbesar yang terbakar di Provinsi Riau.

Provinsi Kalimantan Tengah, kini juga menetapkan status darurat kebakaran hutan dan lahan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR