Dua tantangan yang dihadapi Ketua MA yang baru terpilih

Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali (tengah) didampingi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial M. Syarifuddin (kiri) dan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Suwardi (kanan) membacakan Laporan Tahunan 2016 dalam sidang pleno di Gedung MA, Jakarta, Kamis (9/2/2017).
Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali (tengah) didampingi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial M. Syarifuddin (kiri) dan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Suwardi (kanan) membacakan Laporan Tahunan 2016 dalam sidang pleno di Gedung MA, Jakarta, Kamis (9/2/2017). | Widodo S Jusuf /ANTARAFOTO

Mahkamah Agung (MA) akan menggelar pemilihan ketua baru untuk periode masa jabatan 2017 hingga 2022, hari ini, Selasa (14/2/2017).

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, M. Syarifuddin mengatakan, proses pemilihannya akan dilakukan terbuka dan dapat dipantau langsung oleh publik.

Dalam pemilihan kali ini, proses tidak akan didahului dengan mekanisme pencalonan nama-nama hakim. Selain itu, hakim juga tidak bisa mencalonkan dirinya sendiri, melainkan harus dicalonkan oleh hakim lain.

"Siapa yang ditulis namanya ya itu (yang dicalonkan). Enggak bisa maju kalau enggak dicalonkan," ujar Syarifuddin dalam Kompas.com, Senin (13/2/2017).

Mengacu pada pasal 8 ayat 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pemilihan hakim MA memang dilakukan secara internal oleh para Hakim Agung. Tata caranya diatur dalam Surat Keputusan Ketua MA Nomor 19/KMA/SK/II/2012 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua MA.

Pemilihan juga dinyatakan sah bila dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah total hakim agung yang saat ini ada sebanyak 48 orang.

Proses pemilihan Ketua MA ini pun menorehkan catatan khusus. Berdasarkan data dari Koalisi Pemantau Peradilan, di bawah kepemimpinan Hatta Ali dalam periode lima tahun ke belakang, sebanyak 18 hakim, baik pegawai dan pejabat di lingkungan peradilan, yang diduga terlibat dan atau diputus terlibat korupsi.

Tak hanya itu, sebanyak 12 orang lainnya disinyalir melakukan pelanggaran etik. Ini juga belum termasuk masalah lainnya seperti, praktik maladministrasi di pengadilan seperti yang diungkap Ombudsman Republik Indonesia.

Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI (MaPPI-FHUI), Aulia Ali Reza, mengatakan calon Ketua MA nantinya akan menghadapi dua tantangan penting. Pertama, membenahi sistem yang mendukung terjadi korupsi di pengadilan, dan kedua masalah internal kelembagaan.

"Harapannya, Ketua MA terpilih bisa mengatasi masalah dan memberikan ide baru terkait reformasi peradilan," ujar Ali kepada Tribunnews.

Ali turut mengkritik. Meski pencalonan yang akan dilakukan diklaim terbuka, namun dalam proses pemilihannya masih dilakukan secara tertutup tanpa ada uji kelayakan dari masing-masing calon yang melibatkan lembaga lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dia menilai, partisipasi publik sebagai pengawas independen merupakan sebuah keniscayaan untuk menghindari dugaan masuknya kepentingan-kepentingan gelap di luar hukum dan penegakan keadilan.

Salah satu contohnya adalah saat MA melakukan mekanisme lelang jabatan ketika memilih Sekretaris MA yang ditinggal oleh Nurhadi. MA saat itu membentuk panitia seleksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Kenapa tidak dilakukan sama dalam hal pemilihan Ketua MA. MA bisa terbuka, setidaknya, lembaga lain, seperti KPK, KY, PPATK untuk lihat apa ada masalah terkait integritas dan capability. Bukan intervensi, tetapi untuk menjamin proses menghasilkan calon terbaik," tegas Ali.

Catatan lainnya juga datang dari peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter. Lola menyayangkan waktu pemilihan Ketua MA yang berlangsung hanya bersela satu hari sebelum pemungutan suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 yang serentak dilaksanakan di 101 daerah.

Lalola khawatir, fokus masyarakat dalam mengawasi pemilihan calon ketua MA teralihkan karena euforia pilkada. Terlebih, MA tidak mengumumkan adanya proses pemilihan jauh hari sebelumnya.

"Jangan sampai ketua MA terpilih prosesnya tidak transparan dan partisipatif. Jangan sampai masyarakat cuma terima jadi," ucap Lalola dalam Tempo.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR