INTERNASIONAL

Pemimpin Hong Kong cabut RUU Ekstradisi yang kontroversial

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam bertemu dengan pembuat petisi di luar kantornya di Hong Kong, China, Selasa (13/8/2019).
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam bertemu dengan pembuat petisi di luar kantornya di Hong Kong, China, Selasa (13/8/2019). | Thomas Peter /Antara Foto//Reuters

Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, akhirnya secara resmi mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) ekstradisi yang kontroversial dan menjadi pemicu rentetan aksi demonstrasi besar dalam 13 pekan terakhir.

"Pemerintah secara resmi akan menarik peraturan tersebut untuk sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran publik," kata Lam dilansir dari The Guardian, Kamis (4/9/2019).

Lam mengumumkan langkah mencabut RUU itu di hadapan sekelompok anggota parlemen pro-Beijing. Ia akan mengonfirmasi pencabutan RUU itu saat parlemen dibuka kembali pada Oktober mendatang.

Dalam pernyataan singkatnya, Lam tidak menanggapi tuntutan lain dari para demonstran. Ia hanya mengatakan pemerintah tidak harus membentuk komite investigasi independen untuk menyelidiki tindakan polisi selama berlangsungnya protes. Padahal ini adalah hal paling krusial yang dituntut oleh para demonstran.

Lam hanya berjanji akan memulai dialog langsung dengan seluruh lapisan masyarakat untuk berbagi pandangan dan menyuarakan keluhan mereka. Pemimpin berusia 62 tahun itu berjanji pemerintahannya akan mematuhi laporan rekomendasi yang dibuat oleh Dewan Keluhan Polisi Independen (IPCC).

"Pemerintah percaya tindakan polisi harus ditangani oleh departemen khusus yang menyelidiki polisi," ujar Lam.

Dia justru mengatakan pemerintah akan mengadili demonstran yang telah menggunakan kekerasan selama aksi demontrasi. Ia bilang kekerasan yang dilakukan para demonstran telah menyalahi aturan hukum dan membawa Hong Kong ke situasi berbahaya.

“Tidak peduli seberapa ketidakpuasan orang, kekerasan bukanlah solusi. Ada urgensi untuk menekan kekerasan dan untuk menegakkan hukum secara serius," lanjutnya.

Dalam pernyataan bernada persuasif, Lam juga menerapkan kebijakan lain untuk meredam pergerakan yang sudah berlangsung sejak Juni itu. Dia mengimbau kepada demonstran menanggalkan kekerasan dan memilih dialog dengan pemerintah.

"Mari ganti konflik dengan dialog dan cari solusinya," katanya.

Penarikan RUU Ekstradisi itu merupakan salah satu dari lima tuntutan utama para pengunjuk rasa, yang turun ke jalan dan melancarkan protes, hingga membawa Hong Kong ke dalam krisis politik terburuk sejak penyerahannya dari Inggris pada tahun 1997. Laporan awal di media lokal tentang penarikan RUU itu membangkitkan harapan untuk dapat membantu mengakhiri krisis.

Menanggapi keputusan pemerintah Hong Kong tersebut, anggota parlemen Pro-Beijing, Regina Ip mengatakan kepada BBC bahwa langkah tersebut adalah langkah maju yang positif.

"Itu tidak akan menenangkan semua orang, tetapi mudah-mudahan itu akan menghapus keraguan yang tersisa di benak beberapa pemrotes damai," katanya.

"Protes telah didorong oleh banyak alasan termasuk kemarahan yang mengakar tentang kesenjangan kekayaan Hong Kong yang melebar, kondisi perumahan dan sistem politik. Saya senang bahwa kepala eksekutif mengatakan bahwa dia akan pergi ke distrik untuk melakukan dialog langsung dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat."

Namun, politisi pro-demokrasi, Wu Chi-Wai, menganggap kompromi Lam sebagai langkah "palsu".

"Kita harus menghentikan kebrutalan polisi. Kalau tidak, protes akan terus berjalan," katanya.

Menjelang pengumuman Lam, aktivis terkemuka pro-demokrasi Joshua Wong mengatakan penarikan RUU itu merupakan langkah yang terlambat. Dalam serangkaian tweet dia mengatakan semua tuntutan pemrotes harus dipenuhi.

Demonstran juga menuntut amnesti bagi mereka yang ditangkap, reformasi politik yang lebih besar dan menuntut para pejabat untuk berhenti melabeli aksi protes sebagai aksi rusuh.

Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok pada tahun 1997 setelah lebih dari 150 tahun berkuasa di Inggris. Negara yang terletak di tenggara Tiongkok itu menerapkan sistem semi-otonom di bawah prinsip "satu negara, dua sistem" tetapi beberapa orang khawatir Tiongkok mencari kontrol yang lebih besar.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR