PILPRES 2019

Pemohon minta Jokowi-Amin didiskualifikasi atau pemilu ulang

Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto selaku pemohon membacakan permohonan saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).
Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto selaku pemohon membacakan permohonan saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 di Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Sidang ini digelar lantaran adanya gugatan sengketa PHPU yang diajukan Badan Nasional Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil penghitungan suara pada 21 Mei 2019.

Hasil rekapitulasi dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan penghitungan suara KPU, pasangan calon nomor urut 01, Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara atau sebesar 55,50 persen.

Sementara pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 68.650.239 suara atau 44,50 persen. Total suara sah 153.479.321 atau partisipasi sebanyak 81,97 persen. Selisih perolehan suara keduanya mencapai 16.594.335.

Sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB itu dihadiri oleh pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait lainnya. Pihak pemohon yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga yang diwakili oleh tim hukum di bawah pimpinan Bambang Widjojanto.

Adapun pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seluruh komisioner KPU tampak hadir, didampingi kuasa hukum mereka, AnP Law Firm, yang dipimpin pengacara Ali Nurdin.

Sementara pihak terkait lainnya yang hadir yaitu dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kubu pasangan Jokowi-Amin. Bawaslu diwakili anggotanya, Fritz Edward Siregar, sedangkan Jokowi-Amin diwakili oleh tim hukum yang diketuai Yusril Ihza Mahendra.

Ketua MK Anwar Usman yang didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. Anwar juga menegaskan, kesembilan hakim MK tidak tunduk dan takut kepada pihak mana pun serta tidak dapat diintervensi oleh siapa pun.

Menurutnya, hakim MK hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan sesuai sumpah yang diucapkan.

Berikut rangkuman proses sidang sengketa Pilpres 2019 di MK:

Puluhan ribu personel gabungan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurunkan sekitar 32 ribu personel selama pelaksanaan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di MK. Puluhan ribu personel gabungan ini diperintahkan untuk tidak menggunakan senjata api selama pelaksanaan pengamanan.

Panglima Daerah Militer Jakarta Raya (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Eko Margiyono meminta seluruh personel mematuhi aturan dalam bentuk pengamanan. Ia juga mengimbau seluruh personel tidak mudah termakan isu bohong alias hoaks.

"Saya tegaskan kepada seluruh personel untuk waspada pada seluruh provokasi yang memecahkan TNI-Polri. Jangan mudah percaya pada berita hoaks. Jangan ada TNI-Polri yang jadi provokator dan sebar berita bohong," kata Eko.

Para calon absen

Selain pasangan Jokowi-Amin, pasangan Prabowo-Sandi juga tak menghadiri sidang perdana di MK. Direktur Bidang Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan mengatakan Jokowi dan Ma'ruf Amin telah mendelegasikan kehadiran pada seluruh sekjen parpol Koalisi Indonesia Kerja.

Sementara Bambang Widjojanto mengungkapkan alasan ketidakhadiran kliennya dalam sidang MK, lantaran Prabowo dan Sandiaga ingin menghormati marwah MK.

"Pak Prabowo-Sandi tidak hadir bukan tidak menghargai MK tapi ingin menjaga marwah MK, dan hatinya ada di dalam ruangan ini," ungkap Bambang di ruang sidang saat hendak membacakan gugatan.

Polemik berkas perbaikan

Ketua tim pengacara kubu Jokowi-Amin, Yusril Ihza Mahendra, mempersoalkan landasan permohonan yang dibacakan oleh Bambang Widjojanto. Dia mempertanyakan berkas gugatan versi mana yang dibacakan rivalnya.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi sebelumnya mengajukan dua kali permohonan kepada MK. Pertama diajukan pada 24 Mei 2019, dan kedua pada 10 Juni 2019, berkas tersebut diterima MK sebagai perbaikan.

Jokowi dituding gunakan APBN untuk kampanye

Bambang Widjojanto dalam dalil permohonannya menyebutkan bahwa capres Nomor Urut 01 Joko Widodo menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan program pemerintah untuk mendukung kepentingannya.

"Paslon 01 menggunakan posisinya sebagai presiden yang juga petahana, untuk menggunakan instrumen berupa anggaran belanja dan program pemerintah untuk mempengaruhi pemilih dalam Pilpres 2019," ujar Bambang.

Dia menyebut beberapa contoh kecurangan yang dilakukan pasangan Jokowi-Ma'ruf adalah pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya bagi PNS, TNI-Polri, serta kenaikan gaji bagi perangkat desa, dan kelurahan.

Ajakan putihkan TPS pelanggaran Pemilu

Bambang juga mengatakan satu kecurangan lain capres petahana adalah ajakan memutihkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan 17 April 2019. Menurutnya, ajakan putihkan TPS mengganggu psikologis dan menimbulkan intimidasi kepada para pemilih.

"Bersifat sistematis karena matang direncanakan putih-putih ke TPS dan dilaksanakan. Gerakan tersebut masif di seluruh wilayah Indonesia maka mempengaruhi psikologis dan menimbulkan intimidasi para pemilih," ujarnya.

Diskualifikasi atau pemilu ulang

Kuasa hukum Prabowo-Sandi menyebut banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan selama Pemilu 2019. Mereka menilai kecurangan itu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Berangkat dari hal itu, MK diminta mendiskualifikasi Jokowi-Amin atau setidaknya dilakukan pemilu ulang.

Daftar tuntutan yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan.
Daftar tuntutan yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. | Antyo® /Beritagar.id

Ratusan orang berunjuk rasa

Beberapa ratus meter dari gedung MK, di Silang Monas Barat Daya atau Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat; massa dari ormas FPI, GNPF, dan PA 212 menggelar unjuk rasa untuk mengawal sidang sengketa Pilpres di MK. Aksi berjalan damai.

Massa membubarkan diri sekitar pukul 16.00 WIB. Pemimpin unjuk rasa Abdullah Hehamahua mengatakan aksi itu bentuk dukungan moral kepada hakim MK agar independen, berani, dan jujur.

Sidang ditunda

Majelis Hakim MK memutuskan menunda sidang sengketa pemilihan presiden yang semula dijadwalkan pada Senin 17 Juni 2019, menjadi Selasa 18 Juni 2019.

MK memutuskan hal tersebut setelah KPU sebagai pihak termohon keberatan sidang dilakukan pada Senin lantaran masalah teknis. "Permohonan termohon dikabulkan sebagian. Artinya tidak perlu hari Senin tapi hari Selasa," ujar Ketua Majelis Hakim Anwar Usman.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR