PEMERINTAH DAERAH

Pemprov DKI akan ambil alih pengelolaan air Jakarta dari swasta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan saat peluncuran program DP 0 persen.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan saat peluncuran program DP 0 persen. | Dede Rizky Permana /Antara Foto

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan mengambil alih hak pengelolaan air di Jakarta dari pihak swasta. Selama ini, pengelolaan air di Jakarta dilakukan dalam skema kerja sama antara PD PAM Jaya dengan dua operator, PT Aetra di wilayah timur dan PT Palyja di wilayah barat. Perjanjian Kerja Sama (PKS) itu berlaku sejak 1998 dan baru akan berakhir 2023.

Anies mengatakan tujuan pengambilalihan adalah memperluas cakupan akses air sekaligus mengoreksi kebijakan yang dibuat pada masa orde baru. Menurut dia, pada mulanya cakupan layanan air ibu kota sebesar 44,5 persen.

Anies menuturkan, Pemprov DKI saat ini tengah mematangkan kebijakan untuk mengambil alih pengelolaan air yang selama ini dikelola pihak swasta sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Ia juga menyebut Pemprov DKI siap melanjutkan program pipanisasi yang selama ini dilakukan oleh pihak swasta.

Keputusan ini sejalan dengan desakan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) yang meminta Anies untuk segera menjalankan putusan MA soal penghentian swastanisasi air. Salah satu opsinya, Anies disarankan untuk mengambil langkah memutus langsung kontrak dengan Palyja dan Aetra.

Anies mengatakan saat ini Pemprov DKI telah menugaskan PD PAM Jaya selaku BUMD DKI di bidang pengelolaan air untuk berkomunikasi dengan pihak swasta.

"Pembicaraannya sekarang dengan swasta jadi kita menugaskan PD PAM jaya untuk membahas lebih jauh," kata Anies dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (12/2/2019).

Ia menekankan, selama ini ada tiga kerugian yang dialami oleh Pemprov DKI dari pola kerja sama dengan swasta. Masalah pertama adalah soal eksklusivitas pengelolaan air.

"Jadi kita tahu investasi terkait dengan pengelolaan air ini, dalam perjanjian air ini harus seizin pihak swasta. Kita tahun lalu ingin tambah jaringan namun tidak dimungkinkan oleh peraturan, karena hak itu ada pada swasta. Tambah saja harus izin ke pihak swasta," ucap Anies.

Kemudian, pengelolaan seluruh aspek pada air bersih dikuasai oleh swasta. Pemerintah tidak memiliki hak untuk pengelolaan. "Dari air baku, pengolahannya, lalu distribusi, dan pelayanan, empat-empatnya ada di sana. Kita Tidak punya kontrol," kata Anies.

Lalu, lanjut dia, negara harus membagi keuntungan sebesar 22 persen. Padahal, lanjutnya, selama 20 tahun pihak swasta hanya membangun jaringan air dari 44,5 persen pada 1998 menjadi 59,4 persen pada 2018, padahal, target tahun 2023 adalah 82 persen.

"Ini problematik, negara dalam perjanjian ini memberikan jaminan keuntungan 22 persen. Target tidak tercapai, tapi keuntungan wajib dibayarkan oleh negara. Kalau hari ini angka tercapai mungkin lain cerita," ucap Anies.

Untuk itu, Anies akan ikuti saran dari Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum untuk melakukan pengambilalihan pengelolaan air bersih menjadi sepenuhnya oleh PAM Jaya. Anies menyebut Pemprov akan lakukan tindakan perdata.

Lantas, siapa Aetra dan Palyja?

A. PT Aetra Air Jakarta (AETRA)

Dilansir dari situs resmi perseroan, Aetra didirikan pada 4 Desember 1997 dengan nama PT Kekar Thames Airindo sesuai UU Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU Nomor I Tahun 1967 tentang Penanaman Modal.

Saat itu, pemegang saham perusahaan terdiri dari Thames Water Overseas (TWOL) 80% persen dan PT Kekar Pola Airindo (KPA) 20 persen. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) pada 28 Januari 1998 dengan tanggal berlaku 1 Februari 1998 dan memiliki jangka waktu 25 tahun.

PKS ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola produksi dan distribusi air bersih di wilayah bagian timur DKI Jakarta. Sehubungan dengan proyek ini, pada tanggal 26 Oktober 1998 nama perusahaan berganti, menjadi PT Thames PAM JAYA (TPJ) dengan struktur kepemilikan saham terdiri dari TWOL 95 persen dan KPA 5 persen.

Pemegang Saham Aetra adalah Acuatico Pte. Ltd dengan kepemilikan sebesar 95 persen dan PT Tamaris Prima Energi sebesar 5 persen. Wilayah operasional Aetra adalah sebelah timur Sungai Ciliwung meliputi sebagian wilayah Jakarta Utara, sebagian wilayah Jakarta Pusat, dan seluruh wilayah Jakarta Timur.

Salah satu sosok yang sempat memiliki saham Aetra adalah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Saat terpilih sebagai wakil gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017, Sandi melepas saham PT Aetra Air Jakarta.

"Pertama saya ingin tidak ada benturan kepentingan, saya tahu sistem jual saham itu susah dan repot. Tapi intinya kita tidak ingin potensi KKN (korupsi, kolusi, nepotisme)," kata Sandi seperti dikutip CNN Indonesia.

Sandi menjual saham PT Aetra Air Jakarta pada Agustus lalu. Saat itu Grup Salim mencaplok mayoritas saham tiga perusahaan penyedia air bersih; PT Aetra Air Jakarta, PT Aetra Air Tangerang, dan PT Acuatico Air Indonesia dari genggaman Grup Recapital bentukan Rosan Roeslani dan Sandiaga Uno.

B. PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja)

Menurut situs resmi perseroan, Palyja hadir untuk meningkatkan penyediaan dan pelayanan air bersih kepada masyarakat di wilayah barat DKI Jakarta sejak 1 Februari 1998. Hal itu tertuang dalam 25 tahun kerja sama dengan PAM Jaya.

Salah satu misi Palyja adalah memberikan kepuasan pelanggan dengan pelayanan prima, dengan menyediakan air bersih berkualitas, berkuantitas dan berkesinambungan yang memenuhi harapan pelanggan melalui operasi unggul dan inovatif.

Setelah 21 tahun beroperasi, Palyja mengklaim telah berhasil meningkatkan akses air bersih menjadi lebih dari 406 ribu sambungan bagi lebih dari tiga juta penduduk di wilayah Barat DKI Jakarta.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR