PENGUNGSI

Pemprov DKI hentikan bantuan kepada pencari suaka

Seorang anak pencari suaka beraktivitas di tempat penampungan sementara di Kalideres, Jakarta, Jumat (12/7/2019). Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan jumlah para pencari suaka yang telah dipindahkan ke penampungan sementara di gedung bekas Kodim, Kalideres, Jakarta Barat bertambah dari 250 orang menjadi 1100 orang.
Seorang anak pencari suaka beraktivitas di tempat penampungan sementara di Kalideres, Jakarta, Jumat (12/7/2019). Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan jumlah para pencari suaka yang telah dipindahkan ke penampungan sementara di gedung bekas Kodim, Kalideres, Jakarta Barat bertambah dari 250 orang menjadi 1100 orang. | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Dalam hitungan hari, ribuan pencari suaka yang dilokalisir di eks-lahan Kodim Kalideres, Jakarta Barat, harus meninggalkan tempat itu. Sebab, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menghentikan bantuan bagi mereka per 31 Agustus 2019.

Hal ini diumumkan setelah Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), dan Organisasi Internasional PBB untuk Migrasi (IMO) melakukan pertemuan pada Rabu (21/8/2019) kemarin.

Keputusan tersebut berarti para pengambil kebijakan ibu kota melempar tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan UNHCR, badan PBB yang mengurusi pengungsi di berbagai negara.

"Seluruh pengelolaan para pengungsi ada di tangan UNHCR," tegas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Kamis (22/8), dalam Antara.

"Untuk kepulangan, keputusan ada di tangan UNHCR dan kepastian tetap tinggal atau tidak, ada di tangan pemerintah pusat, karena statusnya WNA (Warga Negara Asing)."

Kini, menurut Anies, pihaknya tengah menunggu kepastian dari kedua institusi tersebut mengenai nasib para pengungsi. Jika nantinya pemerintah pusat memutuskan untuk tetap menempatkan mereka di Indonesia, Pemprov DKI siap-siap saja.

Hanya, "Kita akan membicarakan di mananya (lokasi penampungan)," kata Anies. "(Karena) ketika diputuskan untuk tetap berada di wilayah hukum Indonesia, maka keputusannya bukan di Pemprov, tapi di pusat."

Memang, soal lokasi ini, menjadi masalah tersendiri. Pasalnya, menurut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, lokasi eks-lahan Kodim sudah tidak representatif untuk ditinggali.

"Situasi sekarang sudah kurang kondusif, takut menimbulkan gejolak sosial. Apalagi menurut kesehatan, sudah tidak layak tempat itu. Limbah juga sudah meluap sehingga warga sekitar merasa tidak nyaman," ucap Taufan Bakri, Kepala Kesbangpol DKI dalam Poskotanews.com.

Memang, sejak ditempatkan di eks-lahan Kodim pertengahan Juli lalu, sulit mendapat jaminan mereka mampu menjaga kondisi aman. Saat ini ada lebih dari 1.100 pencari suaka di lahan tersebut. Sudah beberapa kali terjadi perkelahian antar-pengungsi yang berasal dari negara berbeda.

Kondisi ini bisa semakin runyam lantaran Pemprov DKI, lewat Dinas Sosial (Dinsos), menghentikan bantuan makanan sama sekali bagi para pengungsi. Padahal, sejak mereka mulai mengungsi pada 11 Juli, Dinsos rutin memberi bantuan makan dua kali sehari.

"Bantuan dari kita, makanan, selesai hari ini terakhir, jadi mulai besok sampai 31 Agustus kita gak beri makanan lagi," kata Syarif, selaku Perwakilan Sudinsos Jakarta Barat, Rabu (21/8).

Sedangkan, menurut DPRD, pihaknya meminta kepastian kepada UNHCR mengenai nasib para pengungsi. Pasalnya, keberadaan mereka di Jakarta sudah cukup lama, yakni 41 hari.

"Mereka sudah kita bantu selama 41 hari karena alasan yang sifatnya kemanusiaan. Saya minta pada pihak UNHCR bagaimana setelah 31 Agustus?" tanya Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Prasetio juga tidak mengerti bagaimana sikap yang harus diambil. "Bukan dideportasi, dipulangkan, (atau seperti apa) silakan UNHCR. Jadi kita tidak punya wewenang lagi," ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR