Pemprov DKI membatasi transaksi tunai mulai hari ini

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2015.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2015. | Frannoto /TEMPO

Mulai hari ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya aturan baru. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok membatasi jumlah penarikan uang tunai maksimal Rp2,5 juta -dari sebelumnya Rp25 juta--setiap harinya. "Karena banyak yang bohong kalau tarik Rp 25 juta setiap hari," kata Ahok seperti dilansir Detik.

Aturan ini, kata Ahok, berlaku untuk seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) DKI.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, selama ini dana kas yang dialokasikan ke SKPD maupun UKPD DKI kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan, Beritajakarta menulis, ada SKPD yang sampai menarik tunai sebanyak delapan kali di Bank DKI dengan nilai Rp 400 juta.

Penerapan aturan ini merupakan kelanjutan dari kerjasama Pemprov DKI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memberantas pencucian uang di kalangan pejabat Pemprov DKI Jakarta yang ditekennya pada akhir Januari lalu.

Nantinya, kata dia, semua pegawai Pemprov dan pengusaha yang berhubungan juga wajib memberikan laporan transaksinya ke PPATK dan Pemprov. "Jadi nantinya semua pegawai maupun pengusaha wajib melaporkan data keuangannya kepada kita dan kita tidak akan memberikan kesempatan lolos untuk maling" kata Ahok.

Upaya ini, begitu Metrotvnews menulis, sejalan dengan target Pemprov DKI yang mulai menggencarkan transaksi non tunai dan menggantikannya dengan menggunakan e-money. Jika semua pegawai mengguinakan e-money dalam segala transaksinya, kata Ahok ,maka akan lebih mudah menelusuri transaksi yang mencurigakan di lingkungan Pemprov DKI.

Apa itu pembatasan transaksi tunai?

Mengutip ori.or.id, pembatasan transaksi tunai ini secara resmi diluncurkan pada 14 Juni 2010 di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saat pendaftaran Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Ide itu terus bergema pada saat Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada 15 Oktober 2010.

Di Eropa, pembatasan transaksi tunai mulai dipublikasikan oleh The European Central Bank (ECB) tentang Opnion of The European Central Bank of 10 November 2010.

Pembatasan transaksi tunai adalah suatu mekanisme atau sistem untuk membatasi transaksi dengan uang tunai, dimana transaksi di atas batas yang ditentukan harus dilakukan melalui sistem perbankan.

Penerapan pembatasan transaksi tunai akan sangat membantu lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi dan pemberantasan mafia lainnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR