KETERTIBAN KOTA

Pemprov DKI segel 60 reklame tak taat aturan

Petugas Satpol PP beraktivitas di dekat papan reklame yang telah tersegel di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (19/10/2018). Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban terhadap 16 reklame di jalan protokol Ibu Kota yang melanggar peraturan.
Petugas Satpol PP beraktivitas di dekat papan reklame yang telah tersegel di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (19/10/2018). Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban terhadap 16 reklame di jalan protokol Ibu Kota yang melanggar peraturan. | Aprillio Akbar /AntaraFoto

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah tegas untuk menertibkan reklame yang tak memenuhi aturan. Hal ini dibuktikan dengan Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame yang dilaksanakan pada Jumat (19/10/2018).

Operasinya dimulai dengan apel pagi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Anies Rasyid Baswedan, bekerja sama dengan KPK yang diwakili oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Lalu diikuti pula oleh TNI, Polri, Satpol PP, serta petugas pemadam kebakaran.

Operasi penertiban reklame ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

"Mulai hari ini kita tertibkan dan penertiban dimulai dengan pemasangan segel di Jalan Rasuna Said. Ada 60 ya nanti akan diberikan segel," kata Anies di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, seperti dikutip Merdeka.com, Jumat (19/10).

Adapun penyegelan dilakukan terhadap papan reklame yang kedapatan menyalahi beberapa aturan, misalnya saja soal ukuran dan alpa dalam membayar pajak.

Eksekusi pertama dijatuhkan pada satu titik reklame di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, milik PT Warna Warni Media. Penyegelan dilakukan sebab reklame telah habis masa Izin Mendirikan Bangunan- Reklame (IMB - BR) dan belum membayar pajak yang sudah jatuh tempo per 31 Agustus 2018, namun tidak segera membongkar bangunan reklamenya.

Reklame ini langsung disegel dengan bentangan spanduk berwarna oranye bertuliskan "Pelanggar Pasti Ditindak. Dukung Jakarta Tertib Reklame.”

Operasi penyegelan lalu akan dilanjutkan secara bertahap, mulai dari Jumat (19/10) malam.

"Di Rasuna Said sebanyak 16 titik pemasangan tanda pelanggaran seperti yang telah pak gubernur seremonikan pada pagi hari ini. Besok kan ada 60 berarti tinggal 44, besok 15, besoknya lagi 15 terakhirnya baru 14, bertahap," jelas Kasatpol PP Yani Wahyu, dikutip Merdeka.com, Jumat (19/10).

"Sisanya yang 44 itu kan di 5 wilayah kota. Nanti, saya minta Kasatpol PP kota untuk memasang tanda pelanggaran seperti yang sekarang ini."

Untuk membongkar papan reklame yang melanggar aturan di satu titik, Yani menyatakan Pemprov DKI harus mengeluarkan dana antara Rp50 juta sampai Rp60 juta. Pasalnya, mereka harus menyewa crane yang mahal dan dibayar per jam.

Sebenarnya pemerintah pun tak serta merta memasangkan segel. Sebelumnya, para pemilik papan reklame telah diberi peringatan untuk membongkarnya karena terbukti melanggar izin.

Mereka diberi surat peringatan (SP1 sampai dengan SP3), tetapi tidak ada tindak lanjut dengan membongkar sendiri bangunan miliknya.

Anies pun menegaskan, jika peringatan ini tak juga diindahkan, maka pemprov yang akan membongkarnya dan pemilik bangunan reklame tak lagi akan diberi izin untuk memasang reklame di seluruh wilayah Jakarta dalam jangka waktu enam bulan hingga satu tahun ke depan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga tak khawatir tindakan penyegelan akan memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta.

Memang, reklame merupakan salah satu sumber pendapatan penting, karena menyumbangkan Rp964 Miliar, sekitar tiga persen total PAD.

Tapi, menurut Anies, Pemprov DKI tak semata-mata mengejar pendapatan, tapi juga memperhitungkan aspek-aspek lain yang tak kalah penting, seperti penegakan hukum, tata kota, dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemprov DKI juga menginginkan Jakarta, sebagai Ibu Kota Indonesia, menjadi wilayah yang tertib dan taat pada tata kelola yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Diharapkan, dengan adanya aturan baru ini, maka para pengusaha reklame akan lebih tertib dan menaati aturan. Pemprov DKI Jakarta menilai perlunya melakukan penertiban reklame ini secara tegas untuk memastikan Jakarta sebagai kota yang aman, tertib, nyaman dan indah," tambah Anies, dinukil Republika.co.id, Jumat (19/10).

"Pemprov DKI Jakarta juga ingin meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah dengan cara yang baik, sesuai dengan prinsip tata kelola penerimaan yang bersih dan tertib aturan."

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, menyatakan pihaknya hadir untuk membantu Pemprov DKI meningkatkan pendapatan daerah. Kerja sama tersebut, menurut Laode, sudah berlangsung lama, bahkan sejak era gubernur sebelum Anies.

“Tadi Pak Gubernur mengatakan ada hampir Rp1 triliun per tahun dari reklame saja di DKI Jakarta. Kami yakin itu potensinya jauh lebih besar dibanding tadi cuma Rp900 miliar lebih ya. Tapi kita yakin kalau itu ditertibkan juga akan jauh lebih banyak mendatangkan pendapatan kepada DKI,” ujar Laode dalam Kumparan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR