KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pemprov Kaltim bentuk tim penyelidik lubang tambang

Areal pertambangan yang longsor di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (15/7/2019).
Areal pertambangan yang longsor di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (15/7/2019). | Sri Gunawan Wibisono /Beritagar.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membentuk tim khusus penanganan lubang bekas tambang batu bara. Tim berisi inspektur tambang dan polisi ini akan menuntaskan masalah lubang yang sudah menewaskan 35 jiwa warga.

Pembentukan tim itu dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim Wahyu Widhi Heranata, Senin (15/7/2019). Adapun bentuk kerjasama antara Pemprov Kaltim dengan kepolisian ini sedang dirumuskan.

"Saya sedang merumuskan bentuk kerjasama tim yang nanti akan dilaporkan dahulu pada Sekretaris Provinsi Kaltim. Setelah itu akan dilakukan kesepakatan kerjasama dengan Polda Kaltim," tegas Wahyu.

Wahyu mengharapkan, tim bentukannya mampu berkoordinasi dengan baik dalam penanganan kasus lingkungan. Menurutnya, perlu teknik khusus menangani masalah lingkungan karena pelakunya dari perusahaan ilegal hingga legal atau berizin.

"Nanti yang ditindak bukan hanya perusahaan ilegal. Perusahaan legal bila melanggar aturan juga dikenakan sanksi tegas. Semuanya akan kami tangani agar masalahnya cepat selesai," tegasnya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Wahyu mengaku sempat membentuk tim kecil bersama penyidik polres di lokasi tambang bermasalah. Kerjasama bersifat sementara untuk menyelidiki laporan masyarakat.

"Sebelumnya ada kerjasama dengan polisi di kota/kabupaten. Kerjasama dengan Polda Kaltim diharapkan mampu memaksimalkan permasalahan tambang," tuturnya.

Ditemui terpisah, Polda Kaltim belum mengetahui konsep kerjasama yang akan ditawarkan Pemprov Kaltim. Hingga saat ini, mereka masih menunggu model kerjasama soal penyidikan lubang tambang.

"Kami juga masih menunggu bentuk kerjasama ditawarkan Pemprov Kaltim. Kalau pemprov sudah menyampaikan teknis kerjasamanya, baru bisa dikomentari polisi," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim Komisaris Besar Budi Suryanto.

Pemprov Kaltim dan Polda Jatim sudah berwacana soal tambang, tapi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) memandang upaya ini sebelah mata. Jatam Kaltim pesimistis kerjasama keduanya mampu mengatasi masalah karena sudah sering berwacana soal penanggulangan lubang tambang.

"Tidak akan mampu berbuat banyak kerjasama ini, seperti rencana rencana mereka sebelumnya," ujar Dinamisator Jatam Kaltim, Pradharma Rupang.

Kepada Pemprov Kaltim, Pradharma berulang kali menyerukan moratorium penerbitan izin tambang di Kaltim. Selain itu, Jatam pun mendesak perumusan peraturan daerah (Perda) tentang pemulihan area pasca-tambang.

Aturan bisa menjadi pijakan hukum untuk menekan perusahaan melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan. Sayangnya, usulan ini langsung ditolak para politikus di DPRD Kaltim.

"Banyak pejabat politik Kaltim yang disandera kepentingan tambang," keluh Pradharma.

Demikian pula Polda Kaltim disebut tebang pilih menangani kasus tambang. Sejumlah laporan tambang liar dipetieskan tanpa kejelasan.

"Polisi terkesan tebang pilih penindakan tambang ilegal," ungkap Pradharma seraya menambahkan bahwa sudah ada kesepakatan penyelamatan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang ditandatangani Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan TNI.

"Zaman Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sudah ada kesepakatan ini. Namun, minim praktek di lapangan," sesalnya.

Pradharma mencontohkan aktifitas tambang CV Sanga Sanga Perkasa di Samboja, Kutai Kartanegara. Meskipun mengantongi izin usaha pertambangan (IUP), menurutnya perusahaan ini belum memiliki izin lingkungan.

"Masyarakat sudah melaporkan sejak lama, tapi tak ada penindakan hukum dari polisi,” tuturnya.

Demikian pula aktivitas tambang PT Kencana Wilsa di Kampung Ongko Asa Kutai Barat. Permasalahan kasus perusahaan tambang ini sama seperti CV Sanga Sanga Perkasa.

"Warga melaporkan ke Polres Kutai Barat setahun silam, sekarang juga belum ada kejelasan penyidikannya," sebutnya.

Setali tiga uang dengan TNI soal komitmen lubang tambang. Insiden tambang longsor di Makroman Samarinda hanya berjarak 500 meter dari asrama TNI. Tapi karena tak ada tindakan apapun dari TNI, Jatam menduga keterlibatan oknum TNI yang mendukung aktivitas tambang liar di konsesi PT Lanna Harita Indonesia ini.

"Ada oknum TNI terlibat di tambang ini, aktivitas tambang tanpa mengindahkan keselamatan," papar Pradharma.

Kalaupun Pemprov Kaltim membuat tim khusus, Pradharma meminta mereka transparan dalam proses penegakan hukum. Apalagi pembentukan tim khusus ini tentunya menyedot anggaran daerah.

"Agar terukur program kerja yang dilakukan mereka. Jangan menjadi pemborosan sementara hasilnya juga belum memuaskan," ujarnya.

Kajian Jatam menyimpulkan, 72 persen wilayah Kaltim seluas 12,7 juta hektare beralih menjadi area tambang dan kebun kelapa sawit. Sementara sektor pertanian hanya seluas 69 ribu hektare atau 1 persen dari total wilayahnya.

Kaltim menerbitkan 1.404 IUP di hampir seluruh kota/kabupaten. Pemerintah pusat pun turut menerbitkan 20 izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Sementara industri pertambangan menyisakan 632 lubang galian yang sejauh ini sudah menewaskan 35 jiwa anak-anak di sekitarnya.

Kerusakan lingkungan terparah terjadi di Samarinda yang 71 persen wilayahnya beralih fungsi menjadi tambang. Pemkot Samarinda meninggalkan warisan 76 izin dan 300 lubang galian tambang.

Polda Kaltim sempat membuka kasus lubang tambang pada awal 2016 silam ketika jumlah korban mencapai 19 jiwa. Kala itu, Polres Samarinda dan Kukar mengkaji apakah kasusnya masuk pidana atau kelalaian. Polisi juga mengkritik kebijakan obral izin berdampak masalah lingkungan.

Tahun itu pula, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel empat perusahaan di Samarinda dan Kukar. Perusahaan ini diduga penyebab tewasnya 19 anak.

Papan segel terpampang di area PT Cahaya Energi Mandiri, PT Multi Harapan Utama, PT Hymco Coal dan PT Energi Cahaya Industritama. Selain itu dipublikasi tujuh perusahaan diduga terlibat perusakan lingkungan; PT Transisi Energi Satunama, PT Lana Harita Indonesia, PT Graha Benua Etam, KSU Kusuma Wijaya, CV Bara Sigi Mining, PT Insani Bara Perkasa dan CV Atap Tri Utama.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR