MITIGASI BENCANA

Pemprov Sulteng perpanjang lagi masa transisi darurat bencana

Pengendara melintas di dekat papan informasi digital jalur sesar palu Koro segmen Palu yang dipasang di lokasi yang rusak akibat gempa di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (11/12/2018). Pemerintah Sulteng mempepanjang status transisi darurat bencana.
Pengendara melintas di dekat papan informasi digital jalur sesar palu Koro segmen Palu yang dipasang di lokasi yang rusak akibat gempa di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (11/12/2018). Pemerintah Sulteng mempepanjang status transisi darurat bencana. | Mohamad Hamzah /Antara Foto

Pemerintah Provinisi Sulawesi Tengah (Sulteng) memperpanjang status transisi darurat bencana Sulteng selama 60 hari kerja. Keputusan itu diumumkan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, seusai rapat evaluasi di Palu, Selasa (19/2/2019).

Masa transisi darurat terbaru akan dimulai pada 24 Februari hingga 24 April 2019. Dan ini adalah perpanjangan masa transisi darurat ketiga pascabencana gempa dan tsunami yang melanda empat daerah di Sulteng; Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong pada 28 September 2018.

Masa transisi darurat adalah tahap peralihan setelah status tanggap darurat. Pertama kali dilakukan selama 60 hari, mulai 27 Oktober sampai 25 Desember 2018.

Kemudian transisi darurat diperpanjang lagi selama 60 hari, dari 26 Desember 2018 sampai 23 Februari 2019. Namun, menurut Longki, masih ada sejumlah perbaikan infrastruktur dan penanganan pengungsi yang belum tuntas sehingga perlu masa transisi darurat baru hingga24 April 2019.

Kepala Satgas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Arie Sutiadi, menyampaikan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk para korban bencana sudah mencapai 488 unit. Targetnya adalah 699 unit huntara.

Selain itu, 488 unit huntara yang sudah berdiri belum dialiri listrik dan air bersih. "Semoga dalam dua bulan ini bisa terpenuhi. Saya minta Bupati Sigi, Donggala, dan Wali Kota Palu mengisi huntara yang sudah siap huni," tutur Longki.

Sedangkan Arie menjelaskan bahwa penyelesaian huntara juga dilakukan oleh Dinas Sosial. Mereka memberikan dana santunan dan stimulan melalui anggaran dana siap pakai (DSP) yang harus digunakan pada masa transisi darurat.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulteng, Ridwan Mumu, menyampaikan sudah menyelesaikan dana duka untuk 1.606 korban jiwa dari total 4.4.02 korban meninggal. Lalu pemberian jaminan hidup kepada 72.000 jiwa pengungsi selama 60 hari juga sudah disiapkan, termasuk kelengkapan untuk mengisi huntara yang ada.

"Dana santunan duka sudah siap ditransfer kepada rekening masing-masing ahli waris. Namun untuk proses kelengkapan pengisian huntara masih butuh waktu sehingga perlu ada perpanjangan masa transisi darurat," ujar Ridwan.

Saat rapat evaluasi ini, Longki sempat menerima telepon dari Wakil Presiden RI Jusuf "JK" Kalla. JK adalah Komandan Penanganan Korban Gempa dan Tsunami di Sulteng.

Melalui telepon, JK pun menegaskan bakal memberi instruksi kepada PLN agar secepatnya memenuhi kebutuhan listrik untuk huntara. Dalam kesempatan itu, JK kemudian memberi restu kepada Longki untuk memperpanjang masa transisi darurat.

Adapun para korban yang selama tinggal di tenda-tenda darurat mulai pindah ke huntara secara bertahap. Seperti dilansir Antara (h/t detikcom), Selasa (19/2), para pengungsi di Kabupaten Donggala mulai pindah ke huntara.

Kebanyakan pengungsi pindah dari tenda darurat di Desa Wani ke huntara yang juga berada di sana. Desa Wani berada di tepi pantai yang hancur diterjang tsunami.

Mafud yang pindah ke huntara mengaku sudah empat bulan tinggal di tenda darurat, sedangkan Yusuf mengatakan sudah tiga bulan hidup di tenda darurat. Mereka senang bisa pindah ke huntara walau logistik pangan selama di tenda darurat tercukupi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR