Pence tak permasalahkan polemik Freeport di Indonesia

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Michael R. Pence saat menghadiri Business Leaders and Commercial Deal Signing, Jakarta, Jumat (21/4).
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Michael R. Pence saat menghadiri Business Leaders and Commercial Deal Signing, Jakarta, Jumat (21/4).
© Rosa Panggabean /ANTARAFOTO

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Michael Richard "Mike" Pence, sudah mendengarkan penjelasan pemerintah Indonesia terkait permasalahan status Freeport.

Dalam kunjungan ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/4/2017) pagi, Presiden Joko "Jokowi" Widodo disebut menjelaskan sedikit terkait keinginan pemerintah atas divestasi 51 persen saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Pence pun disebut puas dengan penjelasan Jokowi. "Masak minta (saham) untuk rakyat tidak boleh," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mewakili Jokowi.

Akan tetapi, menurut Luhut, Pence tidak melakukan pembahasan lebih jauh terkait polemik yang tengah terjadi di tubuh Freeport.

Patut diketahui, ketakutan atas campur tangan pemerintah AS atas polemik Freeport Indonesia menguat setelah Presiden AS, Donald J Trump, menunjuk Carl Icahn sebagai penasihat khusus bidang regulasi bisnisnya, Desember 2016.

Carl Icahn adalah miliarder dan investor besar AS yang juga pemegang saham terbanyak ketiga Freepot McMoran, induk perusahaan PT Freeport Indonesia.

Maret 2017, seperti yang dikutip dalam New York Times, Icahn pernah menyebut taktik Jakarta (Indonesia) soal kontrak pertambangan Freeport sebagai sesuatu yang "tidak jujur dan merendahkan".

Sampai saat ini, perundingan pemerintah dengan Freeport Indonesia masih berlangsung. Luhut menyebut perundingan tersebut sudah hampir memasuki tahap final.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan menyebut, Freeport telah sepakat untuk melepaskan 51 saham mereka sesuai dengan PP Nomor 1 Tahun 2017.

Namun, Jonan mengingatkan Freeport tidak boleh memasukkan harga cadangan mineral di tambang sebagai nilai tambah untuk harga saham yang akan dilepaskan. Sebab, cadangan mineral itu milik negara, bukan Freeport Indonesia.

Oleh karenanya, harga saham yang akan didivestasikan nanti memiliki harga yang wajar.

Di tengah proses negosiasi yang sedang berjalan, pemerintah juga telah membuka kembali izin ekspor konsentrat Freeport melalui perubahan status KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang bersifat sementara sampai Oktober 2017.

Kerja sama bidang energi

Kunjungan Pence ke Indonesia juga membuahkan sejumlah kesepakatan dan kerja sama. Setidaknya kerja sama senilai US$10 miliar (sekitar Rp130 triliun) ditandatangani, Kamis (20/4/2017).

Kerja sama yang disepakati umumnya berada pada sektor energi, mulai dari geothermal, pengolahan limbah, dan lainnya. Namun dari jumlah tersebut, Freeport tidak termasuk di dalamnya.

Beberapa kesepakatan yang ditandatangani tersebut antara lain:

  • ExxonMobil menandatangani kontrak penjualan LNG (gas alam cair) sebanyak 1 juta ton per tahun dengan Pertamina selama 20 tahun, yang mulai berlaku 2025
  • Kerja sama Pacific Infra Capital, PT Infra Cerdas Indonesia, dan PT PLN untuk pemasangan smart-metering di jaringan listrik Jawa-Bali
  • Kerja sama PLN dan PowerPhase untuk pemasangan TurboPhase booster system pada PLTG
  • Kerja sama PLN dan Applied Material untuk memasang Fault Current Limiter yang dapat mengurangi Fault Current Levels di jaringan listrik Jawa Barat
  • Kerja sama PLN dan Halliburton dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Tulehu Ambon serta strategi jangka panjang untuk pengembangan panas bumi
  • Kerja sama GreenbeltResources dan JababekaInfrastructure dalam pengembangan fasilitas pengolahan limbah di Jababeka yang akan diberi nama JababECO
  • Kerja sama NextGen dengan Pemerintah Samarinda untuk proyek low carbon waste-to-electricity.

Dalam kesempatan tersebut, diumumkan juga kerja sama yang telah ditandatangani sebelumnya. Yang pertama adalah kerja sama antara General Electric (GE) dengan PLN terkait pengadaan turbin yang paling efisien dan membantu menekan harga listrik, serta mereduksi emisi karbon.

Yang kedua, kerja sama Ormat Technologies dengan PLN dalam penyelesaian PLTP Sarulla 3 x 110 megawatt (MW) dengan total investasi sekitar US$1,7 miliar.

Dari investasi tersebut, US$260 juta pengadaannya didukung oleh Ormat. PLTP Sarulla Unit I telah beroperasi secara komersial sejak Maret 2017 lalu.

x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.