Pendidikan, sektor dengan pungli tertinggi

Kapolres Padang, Kombes Pol Chairul Aziz (kedua kanan), menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT), di Mapolresta Padang, Sumatera Barat, Selasa (13/6). Pendidikan adalah sektor paling tinggi oleh pungli.
Kapolres Padang, Kombes Pol Chairul Aziz (kedua kanan), menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT), di Mapolresta Padang, Sumatera Barat, Selasa (13/6). Pendidikan adalah sektor paling tinggi oleh pungli. | Iggoy el Fitra /ANTARA

Liburan panjang Lebaran ini malah menjadi pengalaman kelam buat, sebut saja namanya Raisa. Siswi kelas 9 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini panik bukan kepalang karena gurunya membantah tabungannya senilai Rp42 juta.

"Bu guru (Widyawati) tidak mengakui jika saya menabung. Katanya itu tidak ada, sementara ibu menanyakan terus," keluh siswi 15 tahun itu kepada wartawan, Selasa (20/6) seperti dikutip dari detikcom.

Tabungan itu mau digunakan buat merayakan Lebaran serta persiapan masuk ke jenjang sekolah berikutnya.

Nahas, saat ditanyakan ke sekolah, uang itu tak diakui. Sementara ibunya menanyakan terus. Raisa depresi. Ia akhirnya menandaskan hidupnya dengan minum obat sakit kepala dan minuman bersoda. Beruntung ia ketahuan bunuh diri, dan segera ditolong.

Raisa dan ibunya selalu mencatat dalam buku tabungan yang dimiliki sendiri. "Karena dari sekolah tidak diberi," ujar Wijiyati, ibu Raisa.

Pono, kepala sekolah mengakui ada program tabungan itu. Tapi program tabungan ini bukan inisiatif sekolah, tapi ide wali kelas. "Sesuai dengan keterangan wali kelas, semua tabungan dicatat, sesuai dengan nominal yang disetorkan," kata Pono.

Pono mengakui, buku tabungan tak diberikan ke siswa karena ada kekhawatiran buku tabungan dipalsukan. Karena siswa bisa membeli buku tabungan baru di koperasi.

Wijiyati bersikukuh anaknya menabung sebanyak itu. Wijiyati mencatat pada tanggal 29 April 2017 anaknya menabung Rp20 juta. Jika tabungannya tak diakui, baginya sangat aneh. Sebab setiap kali waktu pembayaran SPP, putrinya selalu ditawari pembayaran dipotong dari uang tabungan.

Pono menyarankan masalah ini diselesaikan ke jalur hukum. Tapi keluarga Raisa memilih sumpah pocong.

Kisah Raisa setidaknya menunjukkan wajah pungutan dalam dunia pendidikan.

Pendidikan adalah sektor yang paling tinggi ditemukan pungutan liar (pungli). Menurut Kepala Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liat (Kasatgas Saber Pungli) Komjen Dwi Priyatno, terkadang pungutan-pungutan yang terjadi di bidang pendidikan dianggap bukan pungli.

"Karena mungkin persepsi orang masih berbeda," ujarnya, di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Senin (19/6). Dwi tak memparkan berapa persentase pungli di sektor pendidikan. Timnya masih mendalami tiap kasus. Jika bukan termasuk pungli, maka tidak ditindak. "Kami serahkan ke instansi terkait," tutur Dwi.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang diundangkan pada 30 Desember 2016 memang bisa menjadi akal-akalan. Sebab, beda antara sumbangan, bantuan, dan pungutan memang tipis.

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Januari lalu menjelaskan, beda antara bantuan, sumbangan, dan pungutan. Bedanya, hanya pada sifat sukarelanya.

Bantuan merupakan pemberian uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik. Syaratnya harus disepakati semua pihak. Sedang sumbangan adalah pemberian uang/barang/jasa oleh peserta didik secara sukarela.

Sementara pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan berupa uang dan/atau barang/jasa dari peserta didik secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktunya ditentukan.

"Penggalangan dana oleh sekolah harus dapat persetujuan dari Komite Sekolah, dipertanggungjawabkan secara transparan," ujar dia, seperti dinukil dari republika.co.id.

Tapi penjelasan itu belum juga dipahami hingga daerah-daerah. Di Bali, pendidikan paling banyak diadukan karena pungli. Data Tim Saber Pungli Provinsi Bali menunjukkan, hingga Mei 2017 ada 121 aduan masyarakat. Pendidikan memegang persentase paling banyak, 23,3 persen.

"Memalukan sebenarnya. Dunia yang mestinya bersih, kenapa laporan punglinya paling tinggi," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab di Inspektorat Provinsi Bali, Kamis (15/6), seperti dikutip dari Balipost.com.

Data pungli nasional menunjukkan, lembaga paling banyak diadukan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Ini terkait pengadaan barang dan jabatan. Itu muncul dalam laporan-laporan terkait Kemdikbud, terutama yang banyak di daerah karena kan otonomi," ujar Dwi seperti dipetik dari Liputan6.com.

Kasus yang masih hangat adalah suap agar jabatan kepala sekolah tetap aman di Klaten, Jawa Tengah.

Sejak dikukuhkan Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2016, Tim Saber Pungli sudah menerima laporan 30an ribu laporan Pungli dari berbagai daerah di Indonesia.

"Bahkan, baru dua hari dikukuhkan pada Oktober 2016, sudah 1.500 laporan masuk ke Saber Pungli," kata Dwi. Hingga kini, tercatat Satgas Saber Pungli menggelar 840 operasi tangkap tangan dan menetapkan 1.675 tersangka.

Tahun lalu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mencatat indikasi pungli di sektor pendidikan tertinggi kedua setelah sektor penegakan hukum. Persentasenya mencapai 45 persen pada 2016.

"Kami menerima sekitar dua laporan per hari," kata Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih pada diskusi pemberantasan pungli di Jakarta, seperti dinukil dari Antaranews.com, Minggu (23/10/2016).

Alamsyah mengatakan dugaan pemberian imbalan umumnya dilakukan orang tua murid pada musim penerimaan siswa baru yang ingin anaknya masuk ke sekolah favorit, terutama sekolah negeri.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR