KERUSUHAN PAPUA

Penegakan hukum di Papua tak akan pandang bulu

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat Papua (IMMAPA) Bali mengikuti aksi damai di kawasan Renon, Denpasar, Bali, Kamis (22/8/2019).
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat Papua (IMMAPA) Bali mengikuti aksi damai di kawasan Renon, Denpasar, Bali, Kamis (22/8/2019). | Fikri Yusuf /AntaraFoto

Penegakan hukum terhadap pelaku diskriminasi ras dan etnis yang memicu kericuhan di Papua dan Papua Barat bakal ditindak dengan tegas.

Dalam pernyataan pers di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019 sore, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengaku telah memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk melakukan penindakan terhadap terduga pelaku.

“Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk menindak secara tegas,” kata Jokowi.

Jokowi turut menyebut ketegangan di sejumlah titik di Papua dan Papua Barat sudah mereda, bahkan kondisi telah berangsur normal kembali.

Laporan itu didapatnya dari Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditugaskan berangkat ke Papua Barat untuk melihat langsung kondisi terakhir di provinsi paling timur di Indonesia ini.

Sayang, Jokowi belum berbicara detail kapan pembatasan akses internet dan pemblokiran data bakal dicabut. “Ya itu semuanya untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama,” tuturnya.

Demi meredakan suasana, Jokowi juga berencana mengundang para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dari Papua dan Papua Barat ke Istana Negara, pekan depan.

Jokowi berjanji dalam pertemuan tersebut akan dibahas terkait upaya pemerintah dalam menjamin dan menyediakan kesejahteraan bagi provinsi paling timur Indonesia itu.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan penegakan hukum tersebut tidak akan pandang bulu.

Pemerintah menjamin, oknum aparat yang terbukti melakukan tindakan rasial di Surabaya dan Malang, Jawa Timur—pangkal terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua Barat, sudah pasti akan dilakukan penegakan hukum juga.

“Presiden kemarin sudah menyampaikan kepada Panglima TNI (Hadi Tjahjanto), kalau memang ada aparatnya yang nyata-nyata melakukan hal itu, tindak. Tidak ada alasan,” kata Moeldoko, di Gedung Bina Graha, Jakarta.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hingga kini masih memetakan kelompok-kelompok yang diduga sebagai provokator kerusuuhan di Papua dan Papua Barat.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Asep Adi Saputra mengatakan penyelidikan tersebut turut melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kepolisian belum membuka arah kecurigaan mereka terhadap kelompok tertentu. Meski Asep mengakui apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat berkelindan dengan dugaan kelompok organisasi perlawanan.

Untuk mengantisipasi ketegangan susulan, aparat keamanan memutuskan untuk tetap menurunkan pasukan di Bumi Cenderawasih sampai waktu yang tidak bisa ditentukan.

Saat ini terdapat total 12 satuan setingkat kompi (SSK) yang bersiaga di Papua dan Papua Barat. Jumlah itu setara dengan 1.200 personel. Selain dari kepolisian, pengamanan juga melibatkan personel dari TNI.

“Kami tidak boleh underestimate. Ada hal-hal dan situasi yang tidak bisa kami prediksi,” tukas Asep.

Pemerintah Pusat memang didesak untuk segera mencari solusi atas persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Kastorius Sinaga menilai kerusuhan di Papua dan Papua Barat bisa menjadi faktor utama disintegrasi nasional jika dibiarkan terlalu lama.

"Ini bisa berujung fatal bagi stabilitas dan keamanan nasional seperti ketika Timor Timur lepas dari Indonesia pada 1999," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8/2019).

Permasalahan di Papua dan Papua Barat, sambung Kastorius, tidak bisa dilihat secara parsial dari sudut keamanannya saja. Pemerintah harus melihat adanya pergeseran pesan dari sekadar ungkapan emosional akibat laku rasisme menjadi motif kemerdekaan Papua.

Bila itu tidak dilakukan, eskalasi kerusuhan akan menjalar ke arah kebuntuan politik yang bisa mengancam persatuan bangsa.

"Penempatan martabat ras Papua sebagai entry point utama harus diprioritaskan oleh Presiden dalam menangani masalah Papua ke depan. Presiden harus mengajak semua perwakilan masyarakat adat Papua dalam mencari solusi terbaik," pungkas Kastorius.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR