Pengadaan pin emas DPRD keterlaluan dan tak ada dasarnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (kanan) bersalaman dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Sabtu (22/6/2019).  Anggota DPRD DKI Jakarta yang terpilih lagi, kembali mendapat pin emas baru.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (kanan) bersalaman dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Sabtu (22/6/2019). Anggota DPRD DKI Jakarta yang terpilih lagi, kembali mendapat pin emas baru. | Nova Wahyudi/hp. /Antara Foto

Polemik tentang pembelian pin emas untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di berbagai daerah ternyata tak ada dasar peraturannya.

Beberapa daerah yang membeli pin emas ini antara lain adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan. Jakarta menghabiskan Rp1,3 miliar, Sulawesi Selatan Rp1,14 miliar, dan Jawa Barat mengeluarkan Rp1 miliar.

Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta M Yuliadi menyatakan pin itu sebagai simbol pembeda antara masyarakat biasa dengan jabatan anggota dewan.

Menurutnya, pemberian pin sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), berikut pula ketentuan jenis karat dan berat dua buah. "Masing-masing mendapatkan dua pin seberat 7 gram dan 5 gram dari emas 22 karat," ujar Yuliadi saat dihubungi Suara.com, Selasa (20/8/2019).

Dengan harga emas dipatok Rp761 ribu per gram, maka untuk 106 anggota DPRD Jakarta menghabiskan Rp1,33 miliar. Tak hanya itu, anggota DPRD yang terpilih lagi, tetap mendapat pin emas lagi. Pada periode 2019-2024, ada 47 anggota dewan yang terpilih lagi.

Tapi klaim Yuliadi ini dibantah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Pin emas tidak pernah diatur dalam Permendagri," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, Rabu (21/8/2019) seperti dikutip dari detikcom.

Justru aturan yang menyoal ini adalah Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Pada pasal 9 dan 12 peraturan itu, tak ada kewajiban membelikan pin emas. Yang ada hanya pengadaan pakaian dan atributnya.

Direktur Fasilitasi Perencanaan Keuangan Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri Arsan Latif menilai, pin emas bagi anggota DPRD yang tak terpilih lagi, harusnya dikembalikan. Sebab, kalau hanya atribut, maka nilainya tak boleh melebihi ambang batas pembelian.

Jika nilai pembeliannya melebihi ambang batas, maka masuk sebagai barang inventaris daerah. Selain itu pin juga barang yang habis sekali pakai, seperti laptop. "Kan milik daerah, jadi kembalikan usai berakhir masa jabatan," kata Arsan, Kamis (22/9/2019) seperti dinukil dari Liputan6.com.

Jika tak dikembalikan, kena tuntutan ganti rugi karena menghilangkan barang milik daerah.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai pengadaan pin emas sungguh keterlaluan. Pin hanyalah aksesoris pengenal anggota dewan yang sama sekali tak ada kaitannya dengan kerja wakil rakyat.

Menurut Lucius, bila anggota DPRD DKI ingin dikenal maka harus menunjukkan kinerja yang baik di mata masyarakat dan memastikan aspirasi rakyat terpenuhi.

Langkah yang bagus justru diambil oleh DPRD Jawa Timur. Menurut sekretaris DPRD, Ahmad Jailani, anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 akan memiliki fasilitas yang sama dengan Anggota DPRD Jawa Timur periode sebelumnya.

"Tidak ada fasilitas yang baru, selain ruangan pribadi per Anggota. Komputer pun tidak ada, mereka harus membawa sendiri-sendiri," ujar Ahmad Jailani Minggu (18/8/2019) lewat situs DPRD.

Anggota DPRD juga tak diberi mobil dinas karena sudah mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp15 juta perbulan sebagai penggantinya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR