PELEMAHAN KPK

Pengembalian mandat KPK ke presiden tak berdasar, tapi tak melanggar

Simpatisan memasang spanduk bertuliskan KPK Shut Down di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Simpatisan memasang spanduk bertuliskan KPK Shut Down di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). | Sigid Kurniawan /ANTARA FOTO

Pengembalian mandat pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke presiden pada Jumat malam (13/9/2019) adalah bentuk sikap lembaga itu terhadap Revisi UU KPK yang dinilai akan melemahkan institusi ini. Pengembalian mandat itu dianggap inkonstitusional atau tak berlandaskan hukum walau tak juga melanggar hukum.

"Secara hukum, KPK itu bukan mandataris presiden, tidak bisa dia lalu mengembalikan mandat kepada presiden karena presiden tak pernah memberikan mandat ke KPK," ujar pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Yogyakarta, dikutip dari antaranews.com.

Dalam ilmu hukum, mandataris adalah orang yang diberi mandat. KPK adalah lembaga independen yang tak bekerja di bawah presiden. Pun, KPK tak diberi mandat presiden meski bertanggungjawab kepada presiden.

Langkah para pemimpin lembaga antirasuah ini dianggap tak sesuai nomenklatur perundangan yang berlaku. Hal senada diucapkan oleh Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zaenur Rahman.

"Jika dicari dasar hukumnya, itu melebihi tindakan hukum. Tidak ada. Itu tindakan terakhir setelah semua jalur yang tersedia tidak dapat digunakan. Ada kebuntuan," kata Zaenur ketika dihubungi Beritagar.id, Senin (16/9).

Dalam UU KPK, kepemimpinan lembaga tersebut bisa kosong dengan sejumlah kondisi seperti meninggal dunia, berakhir masa jabatan, menjadi terdakwa tindak pidana, berhalangan terus-menerus selama tiga bulan, mengundurkan diri, dan dikenai sanksi beleid tersebut.

Dalam Pasal 32 ayat 2 disebutkan apabila pemimpin lembaga antikorupsi menjadi tersangka pidana, maka akan diberhentikan sementara dan ditetapkan oleh presiden.

Susunan pemimpin KPK sebanyak lima orang yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua. Apabila seluruh komisioner tak lagi menjabat dengan kondisi tersebut, maka presiden berhak menentukan pelaksana tugas pimpinan.

Presiden memiliki hak prerogatif untuk menunjuk seseorang baik dari internal lembaga antikorupsi maupun dari luar.

Selama ini, lima posisi komisioner tak pernah kosong seluruhnya. Namun, Presiden Joko “Jokowi” Widodo pernah menunjuk tiga orang sebagai pelaksana tugas untuk melengkapi komisioner sebelumnya yang mundur atau alasan lain.

Di antara pelaksana tugas tersebut adalah Johan Budi yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Pencegahan, pakar hukum Indriyanto Seno Adji, dan mantan Ketua KPK Taufiequrachman Rukie.

Saat ini, dari lima pimpinan KPK periode 2015-2019, hanya satu orang yang mundur yakni Saut Situmorang, per Jumat (13/9). Sementara empat lainnya masih berstatus aktif. Dari empat orang tersebut, satu di antaranya terpilih menjadi wakil Ketua KPK untuk periode selanjutnya, 2019-2023, yakni Alexander Marwata.

Tak langgar hukum

Meski inkonstitusional, sikap pemimpin KPK dianggap wajar dan tak melanggar hukum. Alih-alih, presiden yang dianggap melanggar hukum karena tak meminta pendapat pimpinan KPK saat menentukan RUU KPK usulan DPR.

“Itu adalah bentuk protes paling keras, menyerahkan (kepemimpinan) kepada presiden sebagai kepala negara karena presiden tidak lagi mendengarkan masukan bahkan tidak mengajak KPK berbicara tentang RUU KPK sendiri,” kata Zaenur.

"Apakah melanggar hukum? Tidak. Presiden dan DPR yang melanggar hukum UU 12/2011 pasal 16 dan 23 ayat 2."

Pasal tersebut mengatur aturan penyusunan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Disebutkan, “Dalam keadaan tertentu, DPR atau presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional.”

Zaenur menilai, tak ada urgensi nasional yang diperlukan untuk membahas RUU KPK. Terlebih, pembahasan yang terburu-buru dan disahkan saat malam hari tanpa ada prosedur jejak pendapat yang jelas dianggap melanggar hukum.

Menurutnya, tindakan tersebut justru dinilai mengamputasi kewenangan lembaga antirasuah. Sebelumnya, Jokowi menyerahkan surat presiden (surpres) terkait RUU KPK ke DPR sejak Rabu (11/9) pagi.

Presiden menyetujui RUU KPK untuk tiga poin, yakni adanya dewan pengawas, pemberian kewenangan untuk penerbitan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3), dan pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Presiden tidak menyetujui apabila penyadapan harus izin eksternal, tetapi Jokowi sepakat penyadapan harus meminta izin dewan pengawas. Kemudian, Jokowi tak sepakat penyidik dan penyelidik tidak hanya dari jaksa dan polisi, penuntutan tidak perlu koordinasi dengan Kejaksaan, dan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tetap di tangan KPK.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR