PENINDAKAN KORUPSI

Pengembalian uang Neneng Hassanah ke KPK tak hapuskan pidana

Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (11/12/2018). | Putra Haryo Kurniawan /Antara Foto

Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin total telah mengembalikan Rp8 miliar kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Pengembalian uang itu tidak menghapus tindak pidana Neneng, tetapi sikap kooperatifnya kemungkinan bakal dipertimbangkan sebagai faktor meringankan dalam proses hukum.

Neneng merupakan satu dari 9 tersangka yang dijerat KPK dalam pusaran kasus Meikarta. Neneng Hasanah disebut menerima suap sebesar Rp10.830.000.000 dan $90.000 Singapura.

Neneng mengembalikan uang Rp2 miliar kepada KPK pada Kamis (3/1). "Total pengembalian sampai saat ini adalah Rp8 miliar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dikutip Antaranews.

Suap telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap.

Tindak pidana suap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Penerima uang suap yang mengembalikan uang setelah kasus terungkap, tetap dijerat tindak pidana penyuapan. Pengembalian uang suap tak menghapuskan jerat pidana.

Pengembalian uang suap berbeda dengan pengembalian gratifikasi sesuai UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelapor dan pengembalian gratifikasi dapat menghapuskan pidana.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Penyelenggara negara atau pegawai negeri wajib melaporkan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja sejak menerima uang atau barang yang diduga sebagai gratifikasi itu. Barang atau uang gratifikasi yang sudah dilaporkan dan dikembalikan akan menghapus tindak pidana.

Pelaporan dan pengembalian barang gratifikasi itu bisa berbeda kalau dilakukan sudah terjadi kasus. Pengembalian gratifikasi ketika kasus mencuat, seperti dilakukan sejumlah anggota DPRD Sumatra Utara, tak akan menghapuskan tindak pidana.

Bupati Neneng Hassanah Yasin ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada Senin (15/10/2018) karena diduga menerima Rp7 miliar dari komitmen suap Rp13 miliar. Suap itu diduga untuk pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, pada lahan seluas 774 hektare.

Sehari sebelumnya, Minggu (14/10/2018), KPK menangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jamaludin; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Sahat MBJ Najor; dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati karena diduga terlibat kasus yang sama.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi, yang sempat kabur saat terjadi operasi tangkap tangan (OTT), menyerahkan diri pada Selasa (16/10/2018).

KPK juga menetapkan tersangka pemberi suap, Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), Henry Jasmen (pegawai Lippo Group).

Kasus dugaan penerimaan suap dalam proses perizinan proyek Meikarta itu juga membuka "borok" lain. Seusai kasus itu, muncul dugaan kongkalikong perizinan di berbagai sektor serta buruknya pelayanan publik di Kabupaten Bekasi.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono Sumarsono mengatakan, terdapat sedikitnya tujuh area rawan korupsi di pemerintahan daerah. Salah satunya yakni sektor perizinan yang membuat KPK membongkar praktik suap di Kabupaten Bekasi.

Enam area rawan korupsi lainnya adalah penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemasukan pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, pemberian hibah dan bantuan sosial, serta mutasi pejabat.

Dalam kasus di Kabupaten Bekasi, praktik korupsi terungkap dalam sektor perizinan. Sumarsono pun tidak menutup kemungkinan adanya praktik yang tidak sesuai aturan di wilayah Bekasi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR