KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pengembang Pantai Ratu Gorontalo dituding rusak hutan bakau

Kondisi bekas lahan mangrove yang rusak di sekitar area wisata pantai ratu, Jumat (20/62019). Wisata yang terletak di Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo ini masuk dalam kawasan hutan lindung, dan pembangunannya diduga telah merusak lahan mangrove.
Kondisi bekas lahan mangrove yang rusak di sekitar area wisata pantai ratu, Jumat (20/62019). Wisata yang terletak di Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo ini masuk dalam kawasan hutan lindung, dan pembangunannya diduga telah merusak lahan mangrove. | Franco Dengo /Beritagar.id

Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) Gorontalo, mendatangi kantor Gubernur Provinsi Gorontalo, Selasa (17/6/2019). Kedatangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan itu, terkait adanya temuan dugaan pengrusakan hutan bakau (mangrove) di kawasan hutan lindung lokasi wisata Pantai Ratu, Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim, Japesda menyerahkan surat laporan yang berisi beberapa poin tentang dugaan perusakan mangrove. Dengan merujuk pada peta Overlaping Kawasan Hutan dan Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB) revisi XV, lokasi kegiatan Pantai Ratu masuk dalam kawasan hutan lindung (mangrove).

Akses jalan, cottage, dan dermaga di lokasi yang dibuka untuk umum sejak Februari 2019 tersebut, masuk dalam areal PIPIB. Selain itu, dari hasil survei di lokasi, Japesda juga menemukan banyaknya bekas tebangan pohon-pohon bekas hutan mangrove yang sudah ditimbun.

Dari sisi kebijakan pemerintah, pembangunan wisata Pantai Ratu di kawasan hutan lindung tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo nomor 7 tahun 2016 tentang pengelolaan ekosistem mangrove.

Pasal 26 perda tersebut berbunyi, "Pemanfaatan sumberdaya ekosistem untuk usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan melalui pemanfaatan jasa lingkungan mangrove dengan ketentuan sebagai berikut : (a) dilarang mendirikan bangunan permanen di lokasi mangrove; (b) pemanfaatan ekosistem mangrove secara tradisional tanpa merusak ekosistem mangrove yang ada; (c) memelihara, menjaga dan mengamankan habitat dan vegetasi mangrove yang termasuk dalam areal usahanya".

Ada banyak regulasi yang mengatur tentang perlindungan hutan bakau atau hutan mangrove. Temuan yang melanggar regulasi tersebut membuat Direktur Japesda Gorontalo, Nurain Lapolo, mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menghentikan seluruh kegiatan wisata Pantai Ratu sebelum terbitnya izin lingkungan.

Japesda juga meminta Pemprov Gorontalo untuk memberi sanksi kepada para pemrakarsa karena melakukan usaha dan kegiatan tanpa izin lingkungan.

"Kami menyampaikan hasil assesment, sekaligus meminta pemerintah provinsi untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait laporan dugaan perusakan mangrove di Pantai Ratu," jelas Nur Ain, usai melakukan pertemuan dengan wagub.

Nur Ain menyayangkan langkah pemerintah Kabupaten Boalemo yang tidak melakukan koordinasi lintas sektor terlebih dahulu sebelum membangun pariwisata Pantai Ratu.

Menindaklanjuti laporan Japesda. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo langsung melakukan survei di lapangan. Dari hasil peninjauan di lapangan, DLHK memastikan bahwa pengembangan wisata Pantai Ratu di Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, tidak memiliki izin lingkungan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan DLHK Provinsi Gorontalo, Nasrudin.

"Kegiatan tanpa izin lingkungan yang masuk di wilayah mangrove, kemudian ada penimbunan sekitar 0,5 hektar itu. Memang areanya di APL (Area Penggunaan Lain) tetapi lokasi ini masuk di wilayah data penundaan izin baru, jadi tidak boleh sama sekali. Tidak sesuai dengan tata ruang," jelas Nasrudin.

Nasrudin melanjutkan, dalam program pengembangan wisata Pantai Ratu mereka memetakan bahwa wilayah yang resmi dikelola di kawasan lindung itu seluas 1,4 hektar. Ia mengatakan pihaknya menemukan pembangunan sebagian jalan memang masuk di wilayah kawasan hutan lindung dan sebagian masuk di wilayah PIPIB.

Pemerintah, menurutnya, akan bertemu dengan pihak-pihak terkait dan kemungkinan bakal memberhentikan sementara proses pembangunan di kawasan tersebut.

Sementara itu, Bupati Boalemo, Darwis Maridu, menegaskan tidak ada bakau yang dibabat di Pantai Ratu. Ia mengklaim bahwa akses jalan menuju pantai yang merusak mangrove di kawasan hutan lindung sudah dibangun oleh pemerintah Desa Tenilo sejak 2015.

Menurut Darwis, pemerintah kabupaten hanya berinisiatif membantu pengembangan potensi wisata di kawasan tersebut.

"Aktivitas pembangunan sementara dihentikan, tapi tidak untuk pengujung Pantai Ratu. Minggu besok kita akan ada pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mencari solusi bagaimana pembangunan Pantai Ratu bisa berlanjut dan bisa mendapatkan izin," kata Darwis.

Gorontalo, menurut data Potensi Desa (PODES) dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, termasuk 10 provinsi dengan ekosistem hutan bakau yang terbaik di Indonesia. Dari total luas hutan mangrove yang mencapai 17.204,84 hektare di 116 desa/kelurahan di Gorontalo, 76 persen dinyatakan dalam kondisi baik.

Walau demikian, angka pada 2018 tersebut telah menurun dibandingkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Gorontalo pada 2013. Ketika itu hutan mangrove yang berada dalam kondisi baik di Gorontalo mencapai 14.120,16 ha, atau sekitar 82 persen. Berarti ada penurunan sekitar 6 persen dalam lima tahun terakhir.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tahun 2017, Indonesia memiliki ekosistem mangrove dengan luas total 3.489.140,68 ha atau lebih dari 23 persen ekosistem mangrove dunia. Namun, sebanyak 1.817.999,93 ha, alias lebih dari 50 persen, berada dalam kondisi rusak atau kritis.

Bertambahnya hutan mangrove yang rusak sebagian besar disebabkan ulah manusia. Berbagai kepentingan, seperti tambak, pemukiman, industri dan infrastruktur pelabuhan atau wisata seringkali mengorbankan keberadaan mangrove. Padahal, keberadaan mereka sangat penting di negara kepulauan seperti Indonesia.

Selain menjadi paru-paru dunia, hutan mangrove dapat mencegah intrusi laut, sebagai tempat hidup dan berkembang biak berbagai satwa, melindungi pantai dari erosi dan abrasi, juga dapat menghambat gelombang tsunami.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR