Pengesahan hukuman kebiri beriring catatan dan penolakan

Anggota DPR Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (kiri) didampingi Ketua Komnas Perempuan Azriana (kanan) berbicara terkait penolakan pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).
Anggota DPR Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (kiri) didampingi Ketua Komnas Perempuan Azriana (kanan) berbicara terkait penolakan pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10). | M Agung Rajasa /Antara Foto

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merampungkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) perlindungan anak menjadi Undang-Undang, pada pekan lalu (12/10).

Aturan itu menyasar pelaku kekerasan seksual, dengan menambahkan bentuk hukuman pidana. Mulai dari kebiri hingga hukuman mati.

Sebagai informasi, aturan semula tertuang dalam Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 24 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu itu belakangan dikenal sebagai Perppu Kebiri dan kini disahkan DPR menjadi Undang-Undang.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, menyambut antusias keputusan DPR itu. "Sekarang kita memiliki hukuman paling keras. Hukuman mati, penjara seumur hidup, pengebirian kimia, pengungkapan nama pelaku di muka umum, dan pemasangan cip elektronik," kata Yohana dilansir BBC.

Adapun isi aturan itu bisa dilihat melalui tautan ini.

Di sisi lain, kesepakatan DPR sebenarnya tak bulat mutlak. Pasalnya, dua partai oposisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menambahkan catatan terhadap di balik pengesahan itu.

Penolakan keras datang dari politisi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang menyebut bahwa sanksi kebiri kimia bukanlah jalan keluar terbaik.

"Harus ada pendidikan dan training kepada hakim, mengapa itu tidak dijalankan terlebih dahulu, kita mau menambah hukuman tetapi yang menuntut saja tidak mengerti, ya sama saja. Ini tidak benar, ini tumpul," kata Rahayu.

Politisi PKS, Iskan Qolba Lubis, juga menyebut ada kesan pemerintah terburu-buru mengeluarkan Perppu Kebiri ini, karena desakan opini publik.

"Padahal penyebab orang melakukan kejahatan seksual bukan semata karena hasrat libido yang tinggi, tapi juga menyangkut mental orang tersebut," ujar Iskan, dikutip Republika.co.id.

Mendapat penolakan

Suara kontra atas keputusan ini juga datang dari Komnas Perempuan. Mereka berpendapat bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan keji, tidak beradab, dan menghancurkan kehidupan korban. Meski begitu, aturan teranyar dianggap tidak punya kesesuaian dengan Konstitusi dan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Komnas Perempuan menyampaikan enam alasan penolakan terhadap aturan anyar itu.

"Pidana mati dan pidana kebiri merupakan pelanggaran atas hak hidup dan merupakan tindakan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Karenanya, kedua bentuk pidana ini dianggap melanggar hukum hak asasi manusia internasional," demikian salah satu poin keberatan mereka, Jumat (14/10).

Komnas Perempuan juga menilai aturan hukum yang ada belum diterapkan secara maksimal. Hambatan itu muncul dalam bentuk proses peradilan yang bias gender, hingga praktik mafia hukum. Dalam kacamata Komnas Perempuan, langkah yang mesti diambil adalah menjawab hambatan-hambatan tersebut, bukan menambah bentuk pidana baru.

Poin keberatan lain yang laik disimak datang dari Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri. Salah satu poin keberatan mereka, menyangkut kurangnya transparansi dalam membuat dan menerbitkan peraturan.

"Tidak dibahas secara terbuka; sekaligus mengonfirmasi kita bahwa diskusi tentang Perppu hanya untuk orang-orang tertentu. Publik hanya dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan Perppu dari media," kutipan pernyataan aliansi itu.

Ada pula ketakutan bila aturan baru ini akan menyasar anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Hal itu diungkapkan Sri Mulyati, pegiat Forum Pengada Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pasalnya, kata Sri, ada tren pelaku kekerasan seksual semakin muda. "Dari kasus yang kami tangani tren yang terjadi itu pelaku semakin muda usia di bawah 18 tahun atau yang tua sekalian, dan hampir separuhnya adalah anak-anak," jelas dia, dilansir BBC Indonesia.

Adapun Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sejak semula menyatakan keberatan bila harus menjadi eksekutor hukuman kebiri. Alasannya, menjadi eksekutor hukuman kebiri bertentangan dengan sumpah dan kode etik profesi dokter.

Mereka pun menganjurkan pemerintah untuk mencari bentuk hukuman tambahan lain, dan lebih mengedepankan penanganan psikis terhadap korban.

Meski demikian, IDI mengatakan bila tetap ada eksekusi kebiri, maka hukuman itu bisa dieksekusi petugas khusus, yang bukan dokter.

"Kalau metode yang dipilih melalui suntik kimia, maka harus ada petugas khusus yang harus dilatih keterampilan menyuntik. Keterampilan menyuntik ini dapat diajarkan kepada individu yang bukan dokter," kata Ketua IDI, Daeng M Faqih, dikutip Republika.co.id.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR