Penggugat kepemilikan tanah di Yogyakarta terancam diusir

Sidang putusan gugatan larangan kepemilikan tanah bagi warga nonpribumi di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 20 Februari 2018.
Sidang putusan gugatan larangan kepemilikan tanah bagi warga nonpribumi di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 20 Februari 2018. | Anang Zakaria /Beritagar.id

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah yang dialami Handoko, pengacara berdarah Tionghoa asal Yogyakarta.

Handoko, 35 tahun, kalah dalam sidang gugatan larangan kepemilikan tanah bagi warga nonpribumi di Yogyakarta pada 20 Februari silam. Setelah kalah, sekelompok masyarakat pun bersiap mengusirnya dari Yogyakarta.

Sikap masyarakat itu diutatarakan pada Kamis (1/3/2018) malam. Bertempat di Ndalem Notoprajan Yogyakarta, ratusan massa bernama Aliansi Rakyat Jogja Anti Persamaan Hak Atas Tanah menyatakan bakal menemui Handoko dan Zealous Siput Lokasari --warga berdarah Tionghoa yang menentang larangan kepemilikan tanah di Yogyakarta bagi warga nonpribumi.

Bahkan aliansi tersebut bakal mengerahkan massa ke jalan untuk menemui dua orang termaksud pada pekan depan (Senin 5/3). "Kalau perlu kami usir (mereka) dari Yogya, saya akan pimpin," kata Kanjeng Raden Tumenggung Purbokusumo alias Romo Acun, tuan rumah pertemuan itu.

Selain Romo Acun, dalam aliansi itu terdapat pula tokoh dan kerabat keraton Yogyakarta. Antara lain Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwinoto (adik Sultan Hamengku Buwono X), Emha Ainun Nadjib, dan Komandan SAR DIY Brotoseno.

Aliansi itu juga menghadirkan empat warga nonpribumi untuk memperkuat anggapan tak semua warga minoritas menentang aturan itu. Mereka adalah warga Yogyakarta berdarah Tionghoa; Hans Poerwanto, Chang Wendriyanto, Koh Bing, dan Susilo --sebagian besar adalah pengusaha dan legislator di Yogyakarta.

Adapun Handoko menggugat keputusan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dan Kepala Badan Pertahanan DIY ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam surat gugatannya pada 7 September 2017, Handoko menilai ada perbuatan melawan hukum karena larangan itu memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI NonPribumi.

Instruksi keluaran 5 Maret 1975 itulah yang menjadi pangkal pelarangan bagi warga nonpribumi, termasuk etnis Tionghoa, untuk memiliki tanah di wilayah Yogyakarta. Handoko pun tak sepakat dan menghadirkan Siput sebagai saksi di depan majelis hakim.

Pertemuan massa pendukung larangan kepemilikan tanah bagi warga nonpribumi di Ndalem Notoprajan Yogyakarta, Kamis (1/3/2018).
Pertemuan massa pendukung larangan kepemilikan tanah bagi warga nonpribumi di Ndalem Notoprajan Yogyakarta, Kamis (1/3/2018). | Anang Zakaria /Beritagar.id

Namun setelah bersidang selama lima bulan, PN Yogyakarta memutuskan menolak gugatan itu. Majelis Hakim yang diketuai Hendro Cokro Mukti berpendapat instruksi bukan produk perundang-undangan sehingga tak bisa diuji dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Majelis hakim menilai instruksi itu adalah kebijakan yang hanya bisa diuji dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang melanggar dianggap tak terpercaya dan tak bisa dikenai sanksi hukum.

Dalam kasus ini, Hendro menyatakan gubernur tak melanggar karena penerapan instruksi itu untuk melindungi kepentingan warga lemah. Adapun Kepala BPN DIY sebatas menjalankan fungsi koordinatif.

Sementara Hadiwinoto mengatakan ada dua golongan masyarakat nonpribumi, terutama Tionghoa, di Yogyakarta. Mereka yang beranak pinak sejak masa penjajahan dan mereka yang baru datang/tiba atau lahir pasca-kemerdekaan.

Itu sebabnya Hadiwinoto menilai para penentang larangan itu adalah orang yang tak tahu diri. Mereka sudah diberi kebebasan menetap (tinggal), tapi melupakan sejarah.

"Di Yogya ini semua ada tapi jangan utak-atik yang aneh-aneh," katanya. Boleh saja mereka menentang aturan itu, tapi jangan tinggal di Yogyakarta. "Handoko itu bocah kemarin sore."

Adapun gugatan hukum ke PN Yogyakarta sejatinya adalah langkah hukum ketiga oleh Handoko. Ia pernah mengajukan uji materi atas instruksi wakil kepala daerah DIY tahun 1975 itu ke Mahkamah Agung pada 2015 dan menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada 2016. Dua upaya hukum itu kandas.

Di sisi lain Handoko mengatakan ancaman pengusiran tak menyurutkan langkahnya mencari keadilan persamaan hak bagi tiap warga negara. Bahkan Handoko langsung melayangkan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DIY pada Rabu (28/2).

Handoko sadar sepenuhnya bahwa sikap kukuh mencari keadilan akan berisiko pada keselamatan dirinya. Ancaman pengusiran dan persekusi itu dinilainya menjadi bukti wajah asli Yogyakarta yang intoleran. "Saya sudah siap," katanya kepada Beritagar.id.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR