Pengumuman dua calon Wagub DKI Jakarta bikin Gerindra berang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memimpin Apel Penertiban Reklame di Kuningan, Jakarta, Jumat (19/10/2018). Sudah enam bulan, Anies bekerja tanpa Wakil Gubernur.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memimpin Apel Penertiban Reklame di Kuningan, Jakarta, Jumat (19/10/2018). Sudah enam bulan, Anies bekerja tanpa Wakil Gubernur. | Aprillio Akbar /Antara Foto

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengumumkan dua nama calon Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta. Pengumuman ini membuat Partai Gerindra berang dan menilai PKS tak punya etika politik. Pengamat menilai, PKS cari aman agar calonnya didukung publik.

PKS, Senin (11/2/2019) mengumumkan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu menjadi calon Wagub DKI Jakarta terpilih dalam fit and proper test. "Bahwa dua nama yang akan disampaikan ke gubernur (Anies Baswedan) nanti insyaallah adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu," kata Ketua Umum DPW PKS Syakir Purnomo, dalam keterangannya seperti dipetik dari detikcom.

Dua nama itu dipilih dari tiga kader PKS yang dulu diajukan. Satu calon, Abdurrahman Suhaimi gugur saat proses seleksi. “Suhaimi itu punya kelebihan tapi kalau dibandingkan dua cawagub yang lain kelemahan mereka lebih sedikit,” kata Ubaidillah, salah satu panelis dalam fit and proper test di Jakarta, Selasa, (12/1/2019) seperti dinukil dari Medcom.id. Syakir menyatakan tak ada faktor like and dislike dalam proses seleksi ini.

Partai Gerindra menilai langkah PKS mengumumkan nama calon Wagub ini kurang menghormati etika (fatsun) politik. Menurut Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif setelah rekomendasi tim panelis fit and proper test keluar, seharusnya dilakukan pertemuan antara pimpinan kedua partai politik untuk membahas dan meneliti hasil rekomendasi dari tim panelis. Setelah disepakati dua nama cawagub itu, baru diumumkan ke publik.

“Kalau sudah mengumumkan begini tanpa ada pertemuan lagi, saya mengatakan PKS kurang menghormati fatsun politik,” kata Syarif seperti dikutip dari Beritasatu.com, Selasa (12/2/2019).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tak bisa berkomentar tentang calon yang akan mendampinginya. Dia mengatakan belum menerima surat resmi pengusulan nama cawagub DKI Jakarta. "Tapi saya tunggu surat resmi, karena suratnya belum datang per hari," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019) seperti dipetik dari detikcom.

Senin (11/2/2019) kemarin Anies berharap, Partai Gerindra dan PKS bisa menuntaskan proses penentuan calon wakil gubernur yang akan mendampinginya. Anies menyatakan tidak bisa mengintervensi proses penentuan cawagub DKI Jakarta.

Sebab, berdasarkan peraturan perundang-undangan, penentuan itu sepenuhnya menjadi wewenang partai politik pengusung. "Mudah-mudahan kesepakatan antarpartai bisa tuntas," ujar Anies di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019) seperti dipetik dari Kompas.com.

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pasal 176 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan jika wakil gubernur berhenti karena permintaan sendiri, maka pengisian kursi wakil gubernur dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD. Pemilihan berdasarkan usulan dari partai politik atau partai politik pengusung.

Sementara Ayat (2) menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang calon wakil gubernur kepada DPRD melalui gubernur untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, meyakini dua nama calon yang sudah dirilis oleh PKS tak akan bertahan sampai akhir proses pengusungan. Ia menilai, nama kandidat di sesi akhir penentuan.

Ujang menilai, PKS mengumumkan dua nama itu kepada publik untuk cari aman, biar prosesnya lebih cepat. "Biar publik tahu duluan, biar didukung. Kalau Gerindra pengennya tertutup biar bisa main setelah pemilu. Segala kemungkinan bisa saja terjadi," kata Ujang, kepada Tribunnews.com, Selasa (12/2/2019).

Dua nama itu, menurut Ujang tidak menutup kemungkinan untuk bisa berubah di detik-detik terakhir. Menurut Ujang, kalau seleksi digelar setelah Pemilu, bisa jadi ada peluang untuk kandidat baru nantinya. "Saya jamin berubah," tambahnya.

Posisi Wagub DKI Jakarta kosong setelah Sandiaga Uno mundur karena mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden, 10 Agustus tahun lalu. Sejak itu Anies bekerja sendirian tanpa wakil dalam mengelola pemerintahan Jakarta.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR