Pengusaha Indonesia yang masuk Panama Papers

James Riady, pengusaha dari Grup Lippo ini masuk dalam daftar Panama Papers
James Riady, pengusaha dari Grup Lippo ini masuk dalam daftar Panama Papers | Dennis M Sabangan /EPA

Selasa (10/5/2016) dini hari, Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) kembali merilis bocoran data klien firma hukum Mossack Fonseca yang populer dengan sebutan Panama Papers.

Setidaknya ada 200,000 perusahaan cangkang yang dibentuk Mossack Fonseca untuk kliennya di 200 negara sejak 40 tahun lalu (hingga 2015) dalam data yang bisa diakses publik dengan mudah di offshoreleaks.icij.org.

Jika kita melakukan pencarian dengan kata kunci "Indonesia", maka laman itu akan menampilkan deretan 71 perusahaan cangkang dengan 3.544 nama, 530 perantara, dan 3.253 alamat. Keseluruhannya adalah bocoran data dari dua dokumen, Panama Papers dan Offshore Leaks.

Dilansir dalam Tempo,satu-satunya media Indonesia yang turut dalam investigasi Panama Papers, setidaknya ditemukan ada 844 orang Indonesia yang tersangkut dalam dokumen tersebut.

Sekitar 719 nama tersebut berdomisili di Jakarta, sisanya tersebar di 20 kota atau kabupaten lainnya, seperti Aceh, Medan, Tangerang, Depok, Bekasi, Yogyakarta, Makassar, hingga Sorong. Kebanyakan dari mereka memilih British Virgin Islands untuk mendirikan perusahaannya, kemudian disusul oleh Seychelles, Bahama, Samoa, dan Panama.

Beberapa nama pengusaha Indonesia seperti keluarga Riady muncul dalam data tersebut. James Tjahaja Riady tercatat sebagai pemegang saham di perusahaan bernama Golden Walk Enterprise Ltd yang berada di British Virgin Islands. Perusahaan yang didirikan pada 30 Mei 2011 itu memiliki status aktif.

Putra James, John Riady, tercatat sebagai pemegang saham Phoenix Pacific Enterprises Ltd. yang didirikan pada Februari 2014 dan berada di yuridiksi British Virgin Islands. Perusahaan yang beralamat di Hong Kong tersebut diketahui kini berstatus defaulted (gagal).

Data Forbes menunjukkan keluarga Mochtar Riady, ayah serta kakek dari James dan John, menduduki posisi ke-854 keluarga terkaya di dunia dengan total kekayaan mencapai USD2,1 miliar (sekitar Rp27,97 triliun). Sementara di Indonesia, keluarga Riady menduduki posisi ke-9 sebagai keluarga terkaya.

Selanjutnya ada keluarga Ciputra. Dari data itu terungkap baik istri maupun empat anak-anak dari Ciputra memiliki perusahaan cangkang dengan bantuan Mossack Fonseca.

Istri dan tiga anaknya, Dian Sumeler Ciputra, Rina Sastrawinata, Candra Ciputra, dan Cakra Ciputra, terafiliasi dengan Grace Global Inc. yang didirikan pada 8 April 2003 di British Virgin Islands dengan status aktif hingga saat ini. Junita Ciputra tercatat memiliki perusahaan Grace 28 Inc (juga terafiliasi dengan Grace Global Inc) yang terdaftar di British Virgin Islands.

Keluarga Ciputra menduduki posisi ke-16 individu terkaya di Indonesia versi Forbes dengan total kekayaan mencapai USD1,48 miliar atau sekitar Rp19,71 triliun.

Wilmar International Limited, perusahaan yang didirikan oleh Martua Sitorus, diketahui memiliki dua perusahaan cangkang, yakni Kleinwort Benson (Jersey) Trustees Ltd. yang berada di British Virgin Islands, dan Mossack Fonseca & Co. yang berlokasi di Bahama dan terkoneksi dengan 2.986 entitas di Swiss.

Selain itu juga ada pengusaha dari Grup Djarum, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Keduanya terafiliasi dengan perusahaan Pacific Brands Limited yang didirikan Mei 1989. Namun sejak 5 Mei 2005, perusahaan tersebut sudah berstatus tidak aktif.

Penelusuran lain juga merujuk kepada Sandiaga Uno. Bakal calon Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Umum Kadin Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif ini tercatat memiliki empat perusahaan cangkang yang seluruhnya didirikan di British Virgin Islands: Ocean Blue Global Holdings Ltd, Saratoga Financial Partners Limited, Saratoga Equity Partners Limited, dan Aldia Enterprises.

Saat dimintai konfirmasinya, Sandiaga tidak mengelak kepemilikan dirinya atas perusahaan-perusahaan tersebut. Ia menilai iklim investasi di Indonesia belum memadai seperti di negara-negara yang sering disebut surga bebas pajak itu.

"Dalam proses investasi, sangat lazim menggunakan fasilitas firma hukum di luar. Yang saya pastikan tidak ada hukum yang dilanggar. Kewajiban pajak selalu dipenuhi," tegasnya dalam Kompas.com, April 2016.

Nama pejabat seperti Harry Azhar, ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK), juga muncul. Harry tercatat sebagai pemilik Sheng Yue International Limited, perusahaan yang berada di British Virgin Islands sejak 23 Februari 2010.

Jika sebelumnya Harry mengatakan perusahaan tersebut telah ditutup sejak 2015, atau semenjak dirinya ditunjuk sebagai ketua BPK, dokumen Panama Papers menunjukkan sebaliknya. Perusahaan yang menggunakan alamat di Hong Kong tersebut masih berstatus aktif hingga hari ini.

Sementara nama Luhut Pandjaitan tidak muncul dalam dokumen tersebut.

Tempo menduga nama-nama orang Indonesia masih akan bertambah mengingat bocoran data Panama Papers sangatlah banyak.

Deputi Direktur ICIJ, Marina Walker Guevara, mengatakan tidak semua data Panama Papers yang berjumlah 11,5 juta dokumen akan ditayangkan. Mereka hanya akan menayangkan informasi paling mendasar dari sebuah perusahaan.

Adapun berbagai catatan rekening bank, transaksi keuangan, surat elektronik, paspor, nomor telepon, dan korespondensi lainnya yang berkaitan dengan individu dan korporasi tidak akan dipublikasikan.

ICIJ juga menegaskan tidak semua nama yang tercantum dalam dokumen ini melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ada juga penggunaan yang sah untuk perusahaan dan trust offshore.

"Kami tidak berniat atau menunjukkan atau menyiratkan bahwa siapa pun orang, perusahaan atau entitas lainnya termasuk dalam Database Offshore Leaks ICIJ telah melanggar hukum atau bertindak tidak benar. Jika Anda menemukan kesalahan pada database ini silakan hubungi kami," terang ICIJ.

Pemerintah Indonesia sendiri berencana memberikan pengampunan pajak bagi pengusaha Indonesia yang namanya tercantum dalam Panama Papers. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan akan menindaklanjuti lebih jauh data yang dipublikasikan ICIJ ketika ada hubungan dengan tindak kejahatan.

''Kalau datanya soal penghindaran pajak, kita cukup memberikan pengampunan,'' kata Kalla dalam republika.co.id, April 2016.


BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR