PENINDAKAN KORUPSI

Penindakan jual beli jabatan seperti gunung es

Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin (tengah) digiring petugas saat tiba di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (15/3/2019). Haris bersama Ketua Umum PPP non aktif Romahurmuziy dan tiga orang lainnya terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait transaksi jual-beli untuk pengisian jabatan di Kemenag wilayah pusat dan daerah.
Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin (tengah) digiring petugas saat tiba di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (15/3/2019). Haris bersama Ketua Umum PPP non aktif Romahurmuziy dan tiga orang lainnya terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait transaksi jual-beli untuk pengisian jabatan di Kemenag wilayah pusat dan daerah. | Reno Esnir /Antara Foto

Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Romy, dan sejumlah pejabat negara (15/3/2019) lalu, menunjukkan penindakan jual beli jabatan di lembaga pemerintahan masih seperti fenomena gunung es.

Anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menandaskan praktik jual beli jabatan di lembaga pemerintahan ini seperti fenomena gunung es karena yang terungkap hanya satu atau dua kasus. Sedangkan yang tidak terungkap bisa jadi sangat banyak.

"Bisa jadi bukan hanya di Kementerian Agama, kementerian lain dan lembaga-lembaga lain mungkin lebih banyak," ujar Wana kepada Beritagar.id, Selasa (19/3) siang.

Praktik jual beli jabatan seperti ini, jelas Wana, akan berdampak terhadap kualitas pelayanan publik. Seseorang yang membayar untuk menduduki jabatan, tidak akan memiliki orientasi kualitas layanan.

"Orientasinya jumlah uang yang diperoleh. Akibatnya, ini menimbulkan potensi untuk korupsi, salah satunya melakukan pungutan liar," jelasnya.

Ungkapan senada disampaikan Ketua Ombudsman Amzulian Rifai. Seperti disiarkan Katadata.co.id, ia menilai potensi jual beli jabatan juga terjadi di kementerian dan lembaga lain. Ia mengaku lembaganya kerap mendapat laporan dari masyarakat terkait kejanggalan dalam seleksi jabatan di berbagai lembaga negara.

Berbagai rekomendasi untuk mencegah masalah dalam pengisian jabatan, kata Rifai, telah disampaikan kepada pimpinan kementerian dan lembaga terkait, tapi diabaikan.

Untuk mengantisipasi potensi jual beli jabatan, Ombudsman akan terus memantau kepatuhan dalam menjalankan rekomendasi. "Kalau tidak patuh juga, saya akan ngomong terang-terangan. Kami akan buka kementerian atau lembaga yang tidak patuh," ujarnya.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah menyatakan sikap akan menindak tegas mereka yang terlibat jual beli jabatan. Kenyataannya, jual beli jabatan masih terjadi. Padahal Undang-undang ASN tegas mengamanatkan untuk menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Menilik data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, dari tahun 2004 hingga 2018, jumlah tindak pidana korupsi menurut instansi sebanyak 887.

Instansi atau lembaga negara yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi adalah kementerian atau lembaga (321 kasus). Kemudian, pemerintah kabupaten atau kota sebanyak 295 kasus. Sementara, instansi yang paling sedikit adalah komisi 20 kasus.

Romy ditetapkan tersangka dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag. "Dalam perkara ini, diduga RMY (Romy) terlibat dalam Sistem Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi di Kantor Kementerian Agama di Jawa Timur," kata Laode dalam konferensi pers, Sabtu (16/3).

Selain Romy, KPK juga menetapkan lima orang tersangka lain. Dua di antaranya adalah Haris Hasanudin dan Muhammad Muafag yang diduga memberi uang kepada Romy total Rp300 juta agar bisa membantu proses seleksi jabatan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik (Muafaq) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur (Haris).

Muafaq diduga memberi uang senilai Rp50 juta ke Romy, Jumat (15/3) dan Haris diduga menyetor Rp250 juta ke Romy pada Rabu (6/2).

Romy dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahan basah kepala daerah

Praktik jual beli jabatan kerap terjadi di lembaga pemerintahan tingkat daerah. Bahkan kata Anggota Divisi Investigasi ICW, Wana Alamsyah, jual beli jabatan ini menjadi lahan basah para kepala daerah.

Dia menjelaskan, ada dua modus yang menjadi lahan basah para kepala daerah. Pertama, modus meminta fee proyek. Kedua, modus jual beli jabatan di lingkungan pemerintahannya. Kedua modus itu melibatkan uang haram yang sangat besar.

Uang yang beredar dalam jual beli jabatan sambung Wana, jumlahnya cukup fantastis. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Januari 2017 lalu pernah memperkirakan bahwa uang yang terlibat dalam jual beli jabatan per tahun mencapai Rp35 triliun.

Sebelum sandungan kasus jual beli jabatan dalam OTT Romy dan pejabat Kemenag, sejumlah kepala daerah terseret kasus serupa. Siapa mereka?

Bupati Cirebon: KPK menangkap tangan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, 25 Oktober 2018. Sunjaya ditetapkan tersangka dalam kasus suap jual beli jabatan serta terkait proyek dan perizinan.

Menurut KPK, Sunjaya telah menerima fee atas mutasi dan pelantikan Sekretaris Dinas PUPR Cirebon. Uang suap jual beli jabatan itu diberikan kepada ajudan Sunjaya sebesar Rp100 juta.

Bupati Jombang: Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Jombang yang ditangkap KPK pada awal Februari 2018. Nyono dituding menerima suap sebesar Rp275 juta dalam jual beli jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Awal September 2018; Nyono divonis penjara 3,5 tahun, denda Rp200 juta, dan hak politiknya dicabut selama 3 tahun.

Bupati Nganjuk: Taufiqurrahman, Bupati Nganjuk dicokok KPK Oktober 2017. Dia disangka menerima suap Rp298 juta dalam jual beli sejumlah jabatan di daerahnya. Taufiq divonis 7 tahun penjara, denda Rp350 juta dan hak politiknya dicabut selama 3 tahun.

Bupati Klaten: Sri Hartini, Bupati Klaten ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahannya pada akhir tahun 2016. Pada September 2017, Sri divonis 11 tahun penjara dan denda Rp900 juta.

Saat kasus jual beli jabatan ini menjadi sorotan publik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, di Klaten menemukan surat bertanda tangan sekretaris daerah yang berisi tarif jabatan. Misalnya, kepala seksi harganya Rp50 juta, kepala dinas Rp350 juta.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR