REVISI KUHP

Pentingnya KPK tangani korupsi sektor swasta

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan) bersama juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/1/2018).
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan) bersama juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/1/2018). | Rosa Panggabean /Antara Foto

Korupsi selalu melibatkan paling tidak dua pihak, bukan kejahatan tunggal. Ada penyuap dan ada yang disuap. Pelakunya pun bisa dari berbagai kalangan, pejabat pemerintahan dan kalangan swasta.

Berdasarkan laporan tahunan KPK 2016, dari semua perkara korupsi yang ditangani KPK, sekitar 80 persen melibatkan pihak swasta. Modusnya, antara lain suap-menyuap dan gratifikasi untuk mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara atau pegawai negeri.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta agar lembaga yang dipimpinnya juga mempunyai kewenangan menangani korupsi swasta sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Dalam KUHP harus ada pasal yang mengatakan bahwa KPK juga memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi swasta," kata Laode melalui Antaranews.

DPR dan pemerintah menyepakati pasal mengenai korupsi di sektor swasta diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dengan demikian, korupsi yang terjadi di sektor swasta bisa dijerat sanksi pidana.

Korupsi sektor swasta sudah masuk dalam UU No 7 tahun 2006 mengenai ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) tapi dalam legislasinya masih banyak kekurangan. RUU KUHP mengatur korupsi sektor swasta tetapi penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap korupsi sektor swasta hanyalah Polri dan Kejaksaan.

KPK tidak dimasukkan sebagai penegak hukum yang bisa mengusut korupsi tingkat swasta karena UU KPK no 30 tahun 2002 hanya memberikan kewenangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara.

"KUHP Indonesia nanti akan jadi bahan tertawaan karena KPK dilarang menyidik/menuntut korupsi sektor swasta padahal semua lembaga anti korupsi negara lain seperti ICAC, CPIB, SFO, FBI, SPRM dan lain-lain melakukan penyidikan korupsi sektor swasta dan sektor publik," kata Laode.

Hal senada diungkapkan Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter. KPK, kata Lalola, tetap harus dilibatkan dalam penanganan kasus korupsi di sektor swasta.

Lalola mengatakan, KPK sebagai satu lembaga independen harus mengawal proses pemberantasan korupsi. Hal itu sejalan dengan fungsi KPK sebagai lembaga supervisi dan koordinasi.

Lalola menilai, RKUHP cukup mengatur delik korupsi di sektor swasta secara umum. Sementara, ketentuan lebih detail diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Lalola mengatakan tidak sepakat dengan pendapat bahwa jika KPK ingin memiliki kewenangan menangani korupsi di sektor swasta, maka harus ada perubahan ketentuan atau revisi dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pelibatan KPK, ujar Lalola, bisa diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga tak perlu merevisi UU KPK. Dengan diperjelasnya posisi KPK sebagai penyidik dalam KUHAP dapat mengurangi potensi gugatan praperadilan oleh tersangka kasus korupsi.

Ihwal kewenangan KPK itu dipertegas anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP Arsul Sani. KPK, kata Arsul, bisa saja dilibatkan dilibatkan dalam penanganan kasus korupsi di sektor swasta. Namun, kata Arsul, ketentuan yang mengatur kewenangan KPK dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK harus direvisi.

Berdasarkan UU KPK, KPK hanya bisa menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Adapun korupsi sektor swasta hanya ditangani dua lembaga yakni kepolisian dan kejaksaan.

Arsul menjelaskan, ketentuan kewenangan suatu lembaga dalam menangani tindak pidana tidak bisa diatur dalam KUHP. Sebab, kewenangan suatu institusi yang bisa menangani tindak pidana diatur dalam UU tersendiri, misalnya UU KPK.

Ia mencontohkan, kewenangan Polri dalam menangani kasus korupsi diatur dalam UU Polri, UU Tipikor dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Begitu juga dengan kewenangan Kejaksaan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR