KASUS HAM

Penuntasan kasus HAM berat dinilai hanya janji kosong Jokowi

Aksi Kamisan di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (11/4/2019).  Sepanjang periode pertama pemerintahan Jokowi, tak ada kasus pelanggaran HAM berat yang dibawa ke pengadilan.
Aksi Kamisan di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (11/4/2019). Sepanjang periode pertama pemerintahan Jokowi, tak ada kasus pelanggaran HAM berat yang dibawa ke pengadilan. | Basri Marzuki /Antara Foto

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Choirul Anam menilai, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo gagal menunaikan janjinya dalam urusan pelanggaran HAM berat di masa jabatan 2014-2019. Karena tidak adanya satu pun kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan Jokowi di era pemerintahannya yang pertama.

"Presiden Jokowi itu di periode pertama ketika menyusun Nawa Cita macem-macem gagah betul, agenda HAM termasuk penyelesaian pelanggaran HAM berat. Namun sampai injury time, pelanggaran HAM berat itu ya nggak ada yang dibawa ke pengadilan," kata Choirul saat diskusi di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019), seperti dikutip dari Kompas.com.

Padahal, masalah HAM masuk dalam agenda Jokowi yang tertuang pada Nawacita. Kasus HAM ini jadi salah satu jualan Jokowi-JK dalam Pemilihan Presiden 2014. Dalam visi-misi Nawacita, yang disampaikan sejak kampanye lima tahun lalu disebutkan bahwa Jokowi-JK,

“...berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti: Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965.”

Tapi satu kasus pun tak ada yang disentuh. Komnas HAM sudah memberikan Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat di awal masa jabatan Jokowi. Dalam laporan itu dimuat 10 kasus yang telah selesai diselidiki dan perlu ditindaklanjuti.

Sepuluh kasus pelanggaran HAM berat

Dari 10 kasus itu, Komnas HAM merekomendasikan 9 di antaranya agar Kejaksaan Agung menindaklanjuti, menyidik, atau menangani kasus-kasus tersebut. Di antaranya kasus 1965/1966, kasus penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998, peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.

Komnas HAM juga menambah tiga berkas pelanggaran HAM berat dari Aceh, yakni kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA, dan kasus Rumah Gedong yang diserahkan ke Jaksa Agung pada tahun 2017-2018. Tapi dalam empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, tak banyak beranjak. Kejaksaan enggan menuntaskan kasus ini, dengan dalih minim bukti.

Bahkan Jaksa Agung Prasetyo menilai, hasil penyelidikan itu hanya asumsi, opini saja, bukan bukti.

Hingga lima tahun berselang, Jokowi justru tak mengedepankan urusan HAM. Pada pidato kenegaraan Agustus lalu, Jokowi hanya secuil menyoal HAM. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung persoalan HAM bukan prioritas utama program Jokowi di periode keduanya.

"Karena praktis persoalan HAM, yang memang semua negara memiliki persoalan HAM, tapi tidak menjadi hal yang utama pada saat ini," kata Pramono di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/82019) seperti dikutip dari Tempo.co.

Oleh karenanya, Anam menilai kerja Jokowi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat bukan hanya merah, tapi kosong. "Kalau rapot merah masih ada yang dinilai, kalau kasih skor 1-3 itu merah, ini nggak ada, satupun juga enggak," kata Anam.

Lalu apa masalahnya?

Menurut Anam, masalahnya bukan di program kerja Jokowi. Namun orang-orang yang ada di sekitarnya. Masih banyak orang yang punya rekam jejak HAM yang buruk. Anam meminta Jokowi pengganti Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopohukam) dari kalangan sipil.

Penggantinya juga harus bebas dari rekam jejak pelanggaran kasus HAM berat masa lalu. "Selain itu, dibutuhkan sosok yang memahami politik internasional, dinamika HAM dan narasi hukum," kata Anam kepada Tempo pada Jumat, (20/9/2019).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR