Penurunan harga Pertamax picu deflasi Februari 2019

Suasana stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan,Jakarta, Minggu (10/2/2019).
Suasana stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan,Jakarta, Minggu (10/2/2019). | Reno Esnir /Antara Foto

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi pada bulan lalu dan penurunan komoditas bahan makanan menjadi penyebab utama deflasi pada Februari 2019. Penurunan tercatat 0,08 persen.

Dengan deflasi 0,08 persen pada Februari 2019, maka inflasi secara tahun berjalan mencapai 2,57 persen (year on year/yoy). Sehingga secara keseluruhan, laju inflasi tahunan saat ini berada di bawah target bank sentral, yakni 4,5 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti, mengungkapkan deflasi pada Februari tahun ini sebagai pencapaian paling baik untuk periode sama sejak 2017. "Harga kebutuhan masyarakat cukup rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya," kata dia dalam keterangan pers, Jumat (1/3/2019).

Selain itu, komoditas yang turut andil atas deflasi berasal dari bensin --khususnya jenis nonsubsidi. Penurunan terjadi pada harga Pertamax dan Pertamax Turbo oleh PT Pertamina (Persero).

Pada 10 Februari 2019 Pertamina menurunkan harga BBM nonsubsidi seri Pertamax dengan besaran penurunan yang bervariasi hingga Rp800 per liter. Penurunan ini mengurangi tekanan harga dari berbagai tarif kelompok transportasi.

Pasalnya, pada kelompok yang sama, tarif transportasi angkutan udara dan transportasi mobil menyumbang inflasi masing-masing 0,03 persen dan 0,01 persen. Secara keseluruhan, pergerakan harga pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mencatat inflasi 0,05 persen dengan andil terhadap inflasi keseluruhan sebesar 0,01 persen.

Penyumbang deflasi lainnya pada Februari 2019 adalah kelompok bahan makanan. Pergerakkan harga pada kelompok bahan makanan ini terjadi deflasi 1,11 persen. Komoditas bahan makanan yang deflasi, kata Yunita, antara lain daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras, bawang merah, cabai rawit, ikan segar, wortel, dan jeruk.

"Tidak semua bahan makanan terjadi deflasi, ada juga yang terjadi inflasi. Antara lain beras, mie kering, mie instan, bawang putih, meskipun andilnya kecil 0,01 persen pada masing masing komoditas," ujar dia.

Dengan dinamika itu, harga kelompok bahan makanan menyumbang deflasi 0,24 persen. Sedangkan, kelompok pengeluaran lainnya seperti makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mencatat inflasi 0,31 persen dengan andil inflasi keseluruhan 0,06 persen.

"Komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain nasi dan lauk dengan andil 0,01 persen, rokok kretek filter dengan andil inflasi 0,01 persen," ujar Yunita.

Kemudian, kelompok pengeluaran sandang terjadi inflasi 0,27 persen dengan andil terhadap inflasi keseluruhan 0,01 persen. Pada kelompok pengeluaran kesehatan juga terjadi inflasi 0,36 persen dengan andil terhadap inflasi keseluruhan 0,01 persen.

"Sedangkan untuk kelompok pendidikan rekreasi dan olahraga, inflasinya 0,11 persen dan andil terhadap inflasi secara keseluruhan 0,01 persen," ujarnya.

Selanjutnya, kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar berikan inflasi 0,25 persen, dengan kontribusi terhadap inflasi secara keseluruhan 0,06 persen.

BPS mencatat sebanyak 69 kota mengalami deflasi pada Februari 2019, sedangkan 13 kota lain mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Merauke, Papua, yang mencapai 2,11 persen karena penurunan harga sayuran dan cabai.

Sementara itu, inflasi paling besar terjadi di Tual, Maluku. Lantaran harga bayam dan ikan segar, inflasi naik 2,98 persen.

Haruskah suku bunga acuan turun?

Perlambatan inflasi pada Februari 2019 memberikan alasan lebih lanjut kepada pembuat kebijakan untuk mengakhiri pengetatan kebijakan moneter. Pertanyaan lanjutan mengemuka karena sejak Mei 2018, suku bunga naik hingga 175 basis poin.

Bank Indonesia (BI) pun mempertahankan suku bunga utamanya pada level 6 persen dalam tiga pertemuan terakhir. Namun ekonom menilai saat ini bukan waktu yang tepat bagi BI untuk menurunkan suku bunga acauan.

Sebelum menurunkan suku bunga acuan, sebenarnya bank sentral menyatakan akan tetap memastikan perekonomian dalam kondisi benar-benar stabil sebelum membalik arah kebijakan moneternya.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai setidaknya ada dua alasan utama mengapa masih terlalu dini bagi BI untuk mengubah arah kebijakan moneternya saat ini.

Pertama, sentimen negatif global sejatinya belum benar-benar mereda. Risiko geopolitik, geoekonomi, hingga keamanan masih menyelimuti kondisi dunia saat ini.

"The Fed masih dalam stance hawkish, pembicaraan dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok masih maju mundur, pertemuan AS dan Korea Utara tidak membuahkan hasil, dan sekarang ada konflik India dan Pakistan yang mencuat," ujar Josua dikutip dari Kontan.

Kedua, BI mestinya tetap konsisten pada latar belakang utamanya memperketat kebijakan moneter yaitu menekan defisit transaksi berjalan alias current account deficit (CAD).

Persoalan CAD yang melebar menjadi faktor utama dari dalam negeri yang membuat kurs rupiah bergerak volatil sepanjang tahun lalu. Lantas, BI mengambil langkah menaikkan suku bunga hingga 175 basis poin sambil mengikuti jejak The Fed.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR