PERPAJAKAN

Penurunan tarif PPh badan akan bertahap hingga 2023

Warga berkonsultasi dengan petugas pajak saat melapokan SPT tahunan wajib pajak melalui layanan e-Filling Pojok Pajak di pusat perbelanjaan Grand Mall Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/3/2019).
Warga berkonsultasi dengan petugas pajak saat melapokan SPT tahunan wajib pajak melalui layanan e-Filling Pojok Pajak di pusat perbelanjaan Grand Mall Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/3/2019). | Mohammad Ayudha /Antara Foto

Direktorat Jenderal Pajak akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25 persen menjadi 20 persen secara bertahap sampai 2023. Kebijakan ini akan diatur khusus dalam rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan, mengatakan penurunan PPh badan dilakukan secara bertahap dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2021, baru kemudian 20 persen mulai 2023. Penurunan tarif PPh badan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.

“Meski demikian, potensi kehilangan penerimaan negara akibat penurunan PPh badan menjadi 20 persen sebesar Rp 87 triliun per tahun. Sedangkan, penurunan PPh badan menjadi 22 persen sebesar Rp 52,8 triliun per tahun,” kata Robert dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Penurunan tarif PPh badan, lanjut Robert, juga berlaku untuk perusahaan yang baru melakukan penawaran saham perdana ke publik. Tarif PPh badan turun dari 5 persen menjadi 3 persen lebih rendah dari tarif normal, dan berlaku selama 5 tahun. Persyaratan khusus terkait penurunan tarif PPh badan ini akan diatur dalam peraturan turunan.

Fasilitas penurunan tarif PPh badan menjadi satu dari tujuh fasilitas perpajakan baru yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. RUU itu akan masuk program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2020 mendatang.

Robert mengatakan, sejauh ini pemerintah belum menghitung potensi keuntungan negara akibat penurunan PPh badan. Namun, penurunan tarif PPh badan bertujuan untuk meningkatkan pendanaan investasi dari dalam negeri sehingga bisa menambah investasi atau menarik penanaman modal asing.

"Yang lain-lain dampaknya belum kami hitung. Langkah ini diambil untuk menggerakkan perekonomian domestik," kata Robert.

Tarif PPh badan di Indonesia memang lebih tinggi dibandingkan mayoritas negara-negara Asia Tenggara. PPh badan di Malaysia 24 persen, Vietnam 20 persen, Thailand 20 persen, dan Singapura 17 persen. PPh badan Indonesia hanya lebih rendah dari Filipina yang sebesar 30 persen.

Skema omnibus law

Rencana masuknya RUU terkait dengan ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian berisiko membuat nasib revisi paket UU pajak semakin tidak menentu. Saat ini terdapat tiga RUU yang pembahasannya masih macet di DPR, yakni; RUU PPh, RUU PPN, dan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Apalagi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan RUU baru yang menggunakan skema omnibus law ini akan menjadi perhatian penuh pemerintah.

Selain mengatur delapan poin utama, RUU itu juga mencakup detail substansi dalam tiga regulasi perpajakan (RUU PPN, PPh, dan KUP).

“Mengatur semuanya bukan berarti aturan itu harus ribuan halaman. Semuanya akan diatur dalam omnibus law dan dibahas dalam satu paket,” ujarnya.

Substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kententuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.
Substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kententuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. | File presentasi Ditjen Pajak /Ditjen Pajak Kemenkeu

Ia membantah anggapan konsep RUU terkait ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian menjadi jalan tengah antara kepentingan perpajakan dan investasi atau dalam hal ini adalah dunia usaha.

Omnibus law ini adalah upaya melihat pengaturan itu secara komprehensif,” katanya.

Ia menjamin Revisi UU KUP, UU PPh, dan UU PPN secara komprehensif tetap akan dilaksanakan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR