TOLERANSI BERAGAMA

Penutupan gereja dan kesetaraan rumah ibadat

| Salni Setyadi /Beritagar.id

RUMITKAH? | Selama lima tahun terakhir, sudah 32 gereja ditutup oleh pemerintah daerah. Tepatnya: bangunan gereja, bukan gereja sebagai lembaga. Tirto.id, yang melaporkan hal itu kemarin (20/2/2019), menyebut Presiden Joko "Jokowi" Widodo tak melakukan apa-apa.

Tak hanya pemerintah daerah yang menutup gereja atas nama legalitas bangunan. Warga pun dapat melakukan persekusi dengan menyegel pintu gereja. Misalnya pada 2010 di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah ormas, termasuk Front Pembela Islam, menyegel Gereja Galilea karena bangunan tak berizin.

Salah satu pangkal masalah adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006. Surat itu tak hanya mengatur soal legalitas bangunan untuk rumah ibadat tetapi juga bukti dukungan warga dan komposisi jumlah penduduk di sekitar rumah ibadah.

Selain 32 gereja, rumah ibadat lain juga ditutup, yakni lima masjid Ahmadiyah.

Urusan rumah ibadat sering jadi masalah. Jika patokannya adalah jumlah pengguna, bagaimana dengan rumah ibadat harian di kawasan bisnis, yang pada malam hari dan hari libur bisa saja tak seramai hari kerja?

Tetang legalitas, dalam hal ini izin mendirikan bangunan (IMB), memang harus diterapkan terhadap semua bangunan, termasuk rumah tinggal dan toko. Jangankan membangun rumah, mengubah bangunan saja harus minta izin.

Namun menurut siaran pers Dewan Masjid Indonesia tiga tahun silam, 95 persen dari 39.000 masjid di Jawa Tengah tak memiliki IMB.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR