KONSERVASI ALAM

Penutupan Taman Komodo harus dengan izin pusat

Pengunjung menyaksikan sejumlah komodo di Pulau Rinca, Kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, Jum'at (7/12/2018).
Pengunjung menyaksikan sejumlah komodo di Pulau Rinca, Kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, Jum'at (7/12/2018). | Indrianto Eko Suwarso /AntaraFoto

Wacana penutupan Taman Nasional Komodo (TNK) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk kepentingan revitalisasi terpaksa dibatalkan lantaran belum mendapat izin dari Pemerintah Pusat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan kewenangan Taman Nasional Komodo berada di tangan pemerintah pusat. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu mengkonsultasikan seluruh kebijakannya kepada pusat terlebih dahulu.

Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi mengatur, dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada pemerintah daerah.

Aturan itu diperjelas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

Dalam permen termaksud, pengelolaan taman nasional diserahkan kepada balai besar/balai setingkat Eselon II atau III di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Pemerintah daerah harus konsultasi terlebih dahulu. Semuanya harus di dalam koridor urusan yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Konservasi,” sebut Siti Nurbaya usai rapat tertutup di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Selain itu, penutupan taman nasional bisa dilakukan dengan pertimbangan ilmiah atau atas kondisi khusus, seperti terjadi erupsi gunung berapi, cuaca ekstrem, kerusakan habitat, gangguan terhadap satwa liar yang dilindungi dari aktivitas pengunjung, bencana alam, dan wabah hama dan penyakit.

Kendati demikian, Siti mengapresiasi inisiatif Gubernur NTT untuk merevitalisasi Taman Nasional Komodo. Untuk itu, pihaknya akan tetap melakukan kajian lebih jauh terkait rencana tersebut.

“Sekarang sedang dikerjakan (kajian). Kami sedang mengumpulkan semua informasi dari lapangan. Sebab, di Taman Nasional itu sudah ada masterplan-nya, ada zonanya. Sekaligus cek apa yang jadi masalah,” sambungnya.

Siti berjanji setelah kajian rampung pihaknya bakal mengundang jajaran Pemerintah Provinsi NTT untuk mencari jalan keluar dari masalah ini.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat pekan lalu, mengatakan penutupan Taman Nasional Komodo dilakukan agar pihaknya bisa melakukan penataan terhadap kawasan serta memberi kesempatan bagi komodo dan rusa untuk berkembang biak dengan baik. Sebab, menurut klaim mereka ukuran tubuh komodo saat ini semakin kecil.

Semakin kecilnya ukuran komodo diduga lantaran dampak dari populasi rusa yang berkurang karena perburuan ilegal.

Untuk menjalankan rencananya tersebut, Viktor disebut telah menyiapkan anggaran hingga Rp100 miliar untuk membenahi Taman Nasional Komodo.

Setelah direvitalisasi, Viktor berencana untuk melakukan beberapa hal untuk Taman Nasional Komodo. Pertama, tamu yang datang harus disaring dan bukan dibuka sembarangan. Kedua, pengunjung asing harus membayar minimal $500 AS (sekitar Rp7 juta) dan pengunjung lokal sebesar $100 AS (sekitar Rp1,4 juta) untuk akses masuk Taman Nasional Komodo.

Selain itu, Viktor akan menyerahkan Taman Nasional Komodo ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten bisa meningkat hingga Rp1 triliun.

Kawasan Taman Nasional Komodo merupakan salah satu dari lima taman nasional tertua di Indonesia dengan luasan mencapai 173.300 hektare, terbagi atas 132.572 hektare kawasan perairan dan 40.728 hektare kawasan daratan.

Pada 1991, Taman Nasional Komodo ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia (World Heritage Center). Begitu pula pada 2012, ditetapkan sebagai New 7 Wonders of Nature oleh New 7 Wonders Foundation.

Berdasarkan pemantauan Balai Taman Nasional Komodo dan Komodo Survival Programme, pada tahun 2017, jumlah populasi komodo sebanyak 2.762 ekor, tersebar di Pulau Rinca (1.410), Pulau Komodo (1.226), Pulau Padar (2), Pulau Gili Motang (54), dan Pulau Nusa Kode (70).

Sementara, populasi rusa mencapai 3.900 ekor dan kerbau sebanyak 200 ekor. Pada 2018, ditemukan satu ekor komodo mati secara alamiah karena usia. Ancaman utama komodo adalah berkurangnya populasi rusa sebagai makanan utama mereka akibat perburuan ilegal.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR