LEBARAN 2019

Penyelenggara negara dan PNS harus tolak gratifikasi

Foto Ilustrasi. Seorang warga menunjukkan uang pecahan kecil seusai mengikuti layanan penukaran uang yang digelar Bank Indonesia menjelang Lebaran 2019, di Stasiun Balapan, Solo, Jawa Tengah, Senin (13/5/2019).
Foto Ilustrasi. Seorang warga menunjukkan uang pecahan kecil seusai mengikuti layanan penukaran uang yang digelar Bank Indonesia menjelang Lebaran 2019, di Stasiun Balapan, Solo, Jawa Tengah, Senin (13/5/2019). | Maulana Surya /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil (PNS) untuk menolak gratifikasi terkait hari Idulfitri 1440 H atau Lebaran 2019.

Apalagi jika pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. KPK juga mengimbau tradisi saling berbagi antara sesama pada hari raya Idulfitri tidak dijadikan alasan melakukan pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, imbauan itu disampaikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo melalui Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi yang diterbitkan tanggal 8 Mei 2019.

"Gratifikasi sangat mungkin menumpangi peristiwa agama, adat istiadat atau bahkan peristiwa duka," ungkap Febri dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Beritagar.id, Senin, (13/5/2019).

Surat edaran, sebut Febri; telah disampaikan kepada berbagai pimpinan lembaga, kementerian, kepala daerah, BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan swasta hingga ke berbagai asosiasi, himpunan atau gabungan perusahaan di Indonesia.

"Tindakan pertama yang diharapkan adalah menolak jika ada pihak yang dipandang memiliki hubungan jabatan ingin memberikan gratifikasi," imbuhnya.

Apabila kondisi tidak memungkinkan untuk menolak, tambah Febri; seperti pemberian secara tidak langsung, penerimaan itu segera dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan.

Dari catatan Anti Corruption Clearing House (ACCH) KPK, pelaporan gratifikasi sepanjang tahun 2018 mencapai 2.349 laporan. Pelaporan paling banyak dilakukan penyelenggara eksekutif sebanyak 1.476.

Sementara laporan pada instansi kementerian mencapai 683 laporan, begitu juga pelaporan dari BUMN atau BUMD sebanyak mencapai 717 laporan.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001, gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Harus dilaporkan

Dalam surat edaran yang telah disebar sejak akhir pekan lalu itu, para PNS atau penyelenggara negara diimbau untuk melaporkan kepada KPK apabila menerima gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kedaluwarsa dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar, dapat disalurkan ke pihak yang membutuhkan, seperti panti asuhan dan pihak lain yang berhak.

"Syaratnya harus melaporkan terlebih dahulu kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK," jelasnya.

Lalu, bagaimana cara melaporkannya? Informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan gratifikasi ke KPK dapat diakses melalui:

  1. www.kpk.go.id/gratifikasi
  2. Call Center KPK 198
  3. Disampaikan secara langsung atau pos kepada KPK secara langsung atau pos
  4. Disampaikan melalui surat elektronik ke alamat : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
  5. Aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id
  6. Aplikasi pelaporan online (GOL mobile) dan sosialisasi gratifkasi online (Gratis2GO) diunduh melalui play store atau app store dengan kata kunci: GOL KPK dan Gratifikasi KPK.

Bagaimana jika tak melaporkan gratifikasi? Dalam Pasal 12 UU No. 20/2001 ditegaskan:

  • Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar:
  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Bahkan Pasal 12B ayat (2) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 mengancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Selain imbauan menolak gratifikasi, KPK juga mengimbau kepada pimpinan instansi atau lembaga negara agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti penggunaan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik.

Penggunaan fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan dan merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR