Penyisiran FPI di Pamekasan dan watak kekerasan

Aktivis Laskar Pembela Islam (LPI) membentangkan poster saat melakukan "Aksi 22" menolak tempat prostitusi di halaman Pendopo Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Senin (22/1).
Aktivis Laskar Pembela Islam (LPI) membentangkan poster saat melakukan "Aksi 22" menolak tempat prostitusi di halaman Pendopo Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Senin (22/1). | Saiful Bahri /Antara Foto

Penyisiran atau sweeping yang dilakukan Laskar Pembela Islam (LPI), organisasi di bawah Front Pembela Islam (FPI) di Dusun Langtolang, Desa Ponteh, Pamekasan, Madura, berbuntut panjang. Kecaman bermunculan karena aksi main hakim sendiri itu akhirnya berujung ricuh karena masyarakat setempat sempat melakukan perlawanan.

Laskar di bawah Front Pembela Islam (FPI) itu menyisir Dusun Langtolang, pada Jumat (19/1/2018) karena menduga di desa itu ada sebuah rumah yang dijadikan tempat prostitusi ilegal. Aksi penyisiran itu dianggap melawan hukum sehingga polisi harus mengambil tindakan hukum yang tegas.

"SETARA Institute mendesak pihak kepolisian untuk mengambil tindakan hukum yang memadai dan menjerakan kepada pelaku sweeping brutal di Pamekasan, Madura," kata Ketua Setara Institute Hendardi melalui Antaranews, Selasa (23/1/2018).

Bentrokan menyebabkan lima orang warga dusun terluka. Sedangkan kendaraan bermotor milik kelompok LPI dirusak yakni, 1 unit mobil Suzuki Swift serta 1 unit sepeda motor Honda Beat.

Hendardi mengatakan penyisiran yang mendapat perlawanan dari masyarakat setempat itu telah mengakibatkan jatuhnya korban luka-luka akibat kekerasan, mulai dari pemukulan dengan pentungan sampai disiram air cabai.

Tindakan main hakim sendiri oleh LPI-FPI, kata Hendardi, telah mengakibatkan trauma pada anak-anak dan perempuan.

Dalam pernyataan tertulisnya, Setara menyatakan bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh LPI-FPI semakin menegaskan watak kekerasan yang tidak beradab yang ditampilkan secara berpola dan konsisten oleh FPI.

FPI --sebagaimana kelompok-kelompok laskar lainnya yang sering main hakim sendiri-- selalu memanfaatkan masyarakat sebagai objek untuk menunjukkan eksistensi dan daya tawar diri mereka. Saat ini, Jawa Timur termasuk wilayah yang menggelar pemilihan kepala daerah pada Juni nanti.

Setara menganggap, kelompok yang sering menggunakan kekerasan itu seringkali memakai tameng agama. Mereka juga sering mengklaim mewakili aspirasi mayoritas muslim dalam melakukan tindakan-tindakan organisasional untuk kepentingan mereka sendiri.

"Padahal umat Islam di Indonesia pada umumnya mengimani Islam yang berorientasi rahmatan lil alamin, termasuk umat Islam di Madura," kata Hendardi.

Hendardi mengatakan impunitas atau ketiadaan tindakan hukum yang memadai akan mengundang pengulangan tindakan oleh FPI dan laskar-laskar keagamaan lainnya. Menurut Hendardi, ketiadaan hukuman itu selalu mengundang kejahatan yang lebih besar.

"SETARA juga mendesak pemerintah untuk memberikan tindakan hukum secara organisasional kepada FPI dan ormas-ormas milisional lainnya yang secara berpola melakukan tindak kekerasan, tindakan melawan hukum, dan aksi main hakim sendiri," kata Hendardi.

SETARA mengimbau para politisi yang sedang berkompetisi dalam Pilkada mana pun untuk tidak memanfaatkan kelompok-kelompok ini untuk bertindak sebagai "polisi moral" yang seringkali mengatasnamakan dan mengklaim sebagai representasi aspirasi mayoritas demi kepentingan menghimpun suara.

Partai politik dan kontestan, kata Hendardi, hendaknya bertindak positif mempromosikan toleransi dalam kampanye elektoral dengan mengusung politik kebangsaan melalui tawaran gagasan dan program yang kondusif bagi toleransi dan kebinekaan.

Seusai kejadian penyisiran yang berakhir bentrokan itu, polisi belum menetapkan adanya tersangka. Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Machfud Arifin mengatakan bahwa kasus itu sudah ditangani dengan baik.

Machfud mengatakan, perkara tersebut sudah ditangani Polres Pamekasan. Machfud menegaskan, tetap melaksanakan penegakan hukum dan akan menindak pelaku yang bertindak anarkis. "Penegakan hukum berjalan. Kalau ada yang main-main, kekerasan, itu pasti kami lakukan tindakan tegas," kata Machfud.

BACA JUGA