BUKU

Penyitaan buku di Kediri dikecam

Foto ilustrasi pameran buku juara di Gedung Landmark, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/11/2018)..
Foto ilustrasi pameran buku juara di Gedung Landmark, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/11/2018).. | Raisan Al Farisi /Antara Foto

Hantu komunisme di negeri ini bisa kapan saja muncul dan diembuskan. Penyitaan ratusan buku yang dianggap berbau komunisme di Kediri Jawa Timur menjelang akhir tahun ini pun mendapat sorotan.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju, mengatakan, perampasan ratusan buku oleh TNI dan Polri merupakan tindakan sewenang-wenang. Aparat penegak hukum, kata Anggara, semestinya bertindak sesuai prosedur yang ditentukan dalam hukum yang berlaku dalam melakukan upaya paksa tersebut.

"Penyitaan yang dilakukan khususnya terhadap buku-buku yang merupakan sumber literasi bagi masyarakat tersebut semestinya tidak dilakukan secara represif," kata Anggara dalam keterangan tertulisnya dikutip Beritagar.id, Jumat (28/12/2018).

Komando Distrik Militer (Kodim) 0809 Kediri, Jawa Timur menyita ratusan buku yang dianggap komunisme di dua toko di Kediri, Jawa Timur pada Rabu (26/12/2018). Penyitaan buku itu diawali dengan adanya laporan dari warga pada Selasa (25/12/2018). Toko yang didatangi aparat Kodim adalah Toko Q Ageng dan Toko Abdi di Jalan Brawijaya, Kecamatan Pare, Kediri.

Banyak buku yang disita merupakan keluaran penerbit besar, misalnya, buku berjudul Gerwani: Kisah Tapol Wanita dari Kamp Plantungan merupakan terbitan Kompas. Ada juga Di Bawah Lentera Merah karangan Soe Hok Gie yang diterbitkan Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta.

"Kami amankan beberapa buku yang diduga mengandung ajaran komunisme," kata Dandim 0809 Kediri Letkol Kav Dwi Agung Sutrisno melalui Antaranews. "Buku itu kami amankan dan akan dilakukan kajian. Pengamanan ini bukan berarti sweeping atau penggerebekan, tapi tidak lain ada laporan masyarakat supaya tidak menimbulkan keresahan."

Dwi mengatakan akan menggandeng pihak terkait untuk melakukan kajian isi buku itu. Jika dari hasil kajian tidak ada isi tentang ajaran komunis, buku akan dikembalikan ke pemiliknya.

Penyitaan buku --dalam bahasa aparat disebut pengamanan--dilakukan berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI.

Penyitaan barang cetak, seperti buku yang mengandung konten yang bertentangan atau melawan undang-undang, pernah diatur melalui Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang pengamanan barang-barang cetak yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Undang-undang itu dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU-VIII/2010.

Putusan MK menyatakan bahwa penyitaan yang dahulunya merupakan kewenangan kejaksaan, harus melalui perintah pengadilan dan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Penyitaan dapat dilakukan atas perintah ketua pengadilan setempat. Apabila tidak ada surat perintah, penyitaan tersebut tidak sah.

"ICJR berpendapat bahwa penyitaan yang dilakukan oleh TNI dan juga Polisi tersebut harus dipertanyakan dasar hukum pelaksanaannya," kata Anggara.

Anggara juga menyoroti kewenangan TNI dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan. TNI tidak memiliki wewenang terlibat dalam perkara yang melibatkan masyarakat sipil. TNI juga bukan penyidik yang memiliki kewenangan menggeledah dan menyita buku seperti di Kediri.

Untuk itu, ICJR merekomendasikan agar Kepala Polri, Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan evaluasi terhadap penyitaan berdasarkan ketentuan hukum.

Bagi masyarakat yang merasa dirugikan, khususnya pemilik toko buku yang barang dagangannya diambil paksa, ICR mengimbau untuk membuat laporan ke kepolisian agar tindakan sewenang-wenang itu dapat diusut.

ICJR juga mengimbau kepolisian dan pemerintah memperhatikan prosedur yang berlaku dalam upaya paksa penyitaan, khususnya terhadap buku-buku yang menjadi sumber literasi bagi masyarakat. "Agar tidak ada lagi insiden penyitaan terhadap barang milik masyarakat sipil secara represif," kata Anggara.

Sebelum di Kediri, penyitaan buku yang dianggap berbau komunisme pernah terjadi di berbagai wilayah. Pada 2016, aparat TNI menangkap empat orang aktivis karena tudingan menyebar paham komunisme di Ternate, Maluku Utara. Bersama mereka turut pula disita sejumlah buku koleksi pribadi, yang diduga memuat ajaran komunisme.

Di Yogyakarta Kejaksaan Tinggi DIY menyita buku Sejarah Gerakan Kiri Indonesia untuk Pemula (terbitan Ultimus Bandung), dari sebuah kios buku di Shopping Center, sebelah utara Taman Pintar Yogyakarta.

Kodim 0712 Tegal, Jawa Tengah juga pernah membawa puluhan buku dari pameran buku yang berlangsung di sebuah mal.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR