PENDIDIKAN NASIONAL

Peran aktif industri dalam kualitas pendidikan vokasi

Seorang siswa mencoba sepeda motor yang telah di modifikasi pada pameran kreatif siswa SMK Negeri 2 Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (2/5/2019).
Seorang siswa mencoba sepeda motor yang telah di modifikasi pada pameran kreatif siswa SMK Negeri 2 Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (2/5/2019). | Jojon /AntaraFoto

Perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi bakal dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan penekanan utama dalam perbaikan adalah mencocokkan kualitas keahlian lulusan dengan industri.

Langkah pertama yang bakal dilakukan pemerintah adalah menyusun apa saja kebutuhan industri, berapa jumlah kebutuhan, serta pendidikan yang serasi.

“Agar semua SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan BLK (Balai Latihan Kerja) benar-benar dilihat seperti apa kualitasnya, kemudian sertifikasi kompetensi apa yang dihasilkan dari sekolah tersebut yang nantinya sesuai dengan kebutuhan kerja,” kata Bambang, usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Bambang mengatakan ada ketakselarasan antara jumlah BLK dan SMK saat ini dengan kebutuhan industri. Pasalnya, banyak lowongan pekerjaan di berbagai sektor industri yang tak bisa terserap langsung oleh para lulusan.

Namun bukan persoalan bidang pendidikan. Menurut Bambang, inti dari ketidakselarasan itu ada pada keahlian yang dimiliki para lulusan.

“Memang SMK sekarang sudah ada klaster-klasternya; pariwisata, manufaktur, maritim, dan seterusnya. Itu bidang yang barangkali sudah sesuai, tapi keahliannya sudah (sesuai) belum?” tutur Bambang.

Maka dari itu, pemerintah tidak berniat untuk mengubah bidang kejuruan yang sudah ada saat ini pun rasio jumlah tenaga pendidiknya. Salah satu yang bakal dikejar adalah mengukur tingkat keahlian dan keterampilan dari calon lulusan dari sudut pandang permintaan pasar.

“Artinya kita tidak boleh jalan sendiri dari sisi suplai, tetapi harus melihat sisi demand-nya. Cuma sekarang kita tidak bisa memulai dari nol, jadi kita harus memanfaatkan yang ada,” tukasnya.

Untuk menyokong rencana perbaikan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengaku bakal lebih mengoptimalisasikan pelibatan perusahaan dalam perekrutan lulusan SMK dan BLK.

Hanif menyebut salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan program magang. Namun saat ini pihaknya bakal memetakan terlebih dahulu klasifikasi baik dari SMK, BLK, dan sertifikasinya.

“Kapasitas seluruhnya berapa banyak..itu baru kita petakan. Nanti kita lanjutkan pemetaan dengan demand side. Setelah itu, baru kita cari terobosan yang bisa digenjot,” kata Hanif pada kesempatan yang sama dengan Bambang.

Insentif pajak besar

Dari sisi sektor pekerjaan, Kementerian Perindustrian bakal turut menggenjot dengan mendorong industri untuk mengembangkan lebih banyak politeknik dalam negeri. Hal ini bisa meniru langkah yang sudah dilakukan Indorama dan Astra baru-baru ini.

“Kalau vokasi, link and match itu kerja sama antara industri dengan SMK, seperti yang sudah dilaksanakan itu kita perdalam, fasilitas dan kesiapannya, sedangkan yang politeknik itu industri yang bangun, pemerintah fasilitasi. Tentu model seperti ini kita replikasi di tempat lain,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto.

Untuk itu, pemerintah mengaku telah menyiapkan insentif khusus kepada industri yang mengembangkan politeknik, salah satunya dengan pemberian super tax deduction atau pengurangan pajak di atas 100 persen.

“Tapi nanti, kita rapat lagi kita perdalam,” tukasnya.

Pemerintah sampai saat ini masih memfinalisasi aturan mengenai super deductible tax. Rencananya, insentif fiskal ini akan diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk menghasilkan inovasi.

Usulannya skema pengurangan pajak bagi industri yang melakukan pelatihan dan pendidikan vokasi sebesar 200 persen. Sedangkan, bagi industri yang melakukan kegiatan litbang atau inovasi sebesar 300 persen.

Airlangga mematok regulasi insentif pajak tersebut bisa rampung pada bulan ini. Saat ini, pihaknya masih membahas definisi tentang research and development (R&D) atau litbang. Sementara, untuk aturan yang terkait vokasi sudah rampung.

Dari sisi sektor pekerjaan, Kementerian Perindustrian bakal turut menggenjot dengan mendorong industri untuk mengembangkan lebih banyak politeknik dalam negeri. Hal ini bisa meniru langkah yang sudah dilakukan Indorama dan Astra baru-baru ini.

“Kalau vokasi, link and match itu kerja sama antara industri dengan SMK, seperti yang sudah dilaksanakan itu kita perdalam, fasilitas dan kesiapannya, sedangkan yang politeknik itu industri yang bangun, pemerintah fasilitasi. Tentu model seperti ini kita replikasi di tempat lain,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto.

Untuk itu, pemerintah mengaku telah menyiapkan insentif khusus kepada industri yang mengembangkan politeknik, salah satunya dengan pemberian super tax deduction atau pengurangan pajak di atas 100 persen.

“Tapi nanti, kita rapat lagi kita perdalam,” tukasnya.

Pemerintah sampai saat ini masih memfinalisasi aturan mengenai super deductible tax. Rencananya, insentif fiskal ini akan diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk menghasilkan inovasi.

Usulannya skema pengurangan pajak bagi industri yang melakukan pelatihan dan pendidikan vokasi sebesar 200 persen. Sedangkan, bagi industri yang melakukan kegiatan litbang atau inovasi sebesar 300 persen.

Airlangga mematok regulasi insentif pajak tersebut bisa rampung pada bulan ini. Saat ini, pihaknya masih membahas definisi tentang research and development (R&D) atau litbang. Sementara, untuk aturan yang terkait vokasi sudah rampung.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR