KONTROVERSI VAKSIN

Perang argumen vaksin tak berkesudahan

Petugas menyuntikan Vaksin Campak dan Rubella (MR) kepada bayi saat dilakukan imunisasi di Puskesmas Darussalam, Banda Aceh, Rabu (19/9/2018).
Petugas menyuntikan Vaksin Campak dan Rubella (MR) kepada bayi saat dilakukan imunisasi di Puskesmas Darussalam, Banda Aceh, Rabu (19/9/2018). | Ampelsa /Antara Foto

- Alhamdulillaah anak-anak saya tidak saya vaksin dan Alhamdulillaah sehat-sehat saja. Saya dulu ketika memutuskan untuk tidak vaksin anak melalui istikharah.

- Alhamdulillah. Anak-anak saya vaksin semua. Ini menjadi bagian orang tua melindungi anaknya dari penyakit.

Dua testimoni itu selalu muncul dan seringkali disebar melalui sosial media setiap kali ada program imunisasi dan vaksinasi di Indonesia. Pro dan kontra imunisasi dan vaksinasi di Indonesia dapat dengan mudah ditemukan di sosial media dengan segudang argumennya. Perang argumen vaksin pun seperti tak berkesudahan.

Imunisasi merupakan pemindahan atau transfer antibodi atau daya tahan tubuh secara pasif. Antibodi diperoleh dari komponen plasma donor yang sudah sembuh dari penyakit tertentu.

Adapun vaksinasi adalah pemberian vaksin atau antigen dari virus/bakteri yang dapat merangsang imunitas atau antibodi dari sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi itu semacam memberi "infeksi ringan".

Dokter Raehanul Bahraen, penulis buku Vaksinasi Mubah dan Bermanfaat, memetakan pro dan kontra imunisasi dan vaksinasi di Indonesia.

Ada banyak argumen yang selalu muncul dari penolakan vaksinasi dan imunisasi. Di Indonesia, argumen agama sangat dominan, yaitu vaksin haram karena menggunakan media ginjal kera, babi, aborsi bayi, darah orang yang tertular penyakit infeksi yang notabene pengguna alkohol, obat bius, dan lain-lain.

Majelis Ulama Indonesia sejatinya sudah mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan vaksin polio khusus (IPV) 2002 dan penggunaan vaksin polio oral (OPV) 2005. Kedua fatwa itu menyatakan bahwa penggunaan vaksin polio khusus dan polio oral dibolehkan sepanjang belum ada vaksin lain yang sesuai syariat Islam.

Pada 2016, MUI pun mengeluarkan fatwa imunisasi. Fatwa menyebutkan bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.

Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan kecuali digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat; belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

Fatwa MUI menyebutkan bahwa imunisasi menjadi wajib ketika jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya.

Argumen agama terhadap penolakan vaksin biasanya beriring dengan anggapan bahwa Tuhan telah menciptakan kekebalan tubuh pada setiap orang. Setelah itu, muncul metode pengobatan dan pencegahan dari negara-negara berkembang dan negara muslim seperti minum madu, minyak zaitun, kurma, dan habbatussauda.

Dokter spesialis anak dan penulis buku Pro Kontra Imunisasi, Arifianto SPA, menyebutkan asupan makanan bergizi, suplemen, serta ASI (air susu ibu) bagi anak penting tetapi harus dibarengi dengan vaksinasi yang memberikan kekebalan spesifik pada anak-anak.

"Vaksin diberikan pada usia sangat dini, bahkan bayi baru lahir pun langsung diberi imunisasi, karena pertama kekebalan tubuh belum sempurna," kata Arifianto dikutip BBCIndonesia.

Setelah ada fatwa MUI dan penjelasan ihwal kekebalan, penolakan muncul karena kekahwatiran efek samping. Vaksin dianggap memiliki efek samping yang membahayakan karena mengandung mercuri, thimerosal, aluminium, benzetonium klorida, dan zat-zat berbahaya lainnya yg akan memicu autisme, cacat otak, dan lain-lain.

Semua obat, tulis Raehanul, memiliki efek samping. Dalam imunisasi dikenal dengan istilah KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), seperti demam. Efek samping ini pun sebenarnya sudah dijelaskan dalam buku Pedoman Imunisasi di Indonesia yang diterbitkan Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

Tak hanya dari sisi agama dan medis, penolakan pun muncul karena anggapan adanya konspirasi dan akal-akalan negara Barat untuk memperbodoh dan meracuni negara berkembang dan negara Muslim dengan menghancurkan generasi muda mereka.

Ada pula anggapan mengenai bisnis besar di balik program imunisasi bagi mereka yang berkepentingan, mengambil uang orang-orang muslim.

Menjawab argumentasi konspirasi, Raehanul menuliskan bahwa pro-kontra imunisasi dan vaksin tidak hanya berada di negara Islam. Pemberian imunisasi juga berlangsung di negara lain, seperti Amerika Serikat, Arab Saudi dan Israel.

Jika memang ada bisnis uang orang-orang Yahudi di balik imunisasi, maka ini perlu ditinjau lagi, karena Indonesia sudah memproduksinya sendiri, misalnya PT Bio Farma.

Seorang balita menangis ketika dokter menyuntikkan vaksin Measle-Rubella (MR) di salah satu Puskesmas di Kota Kupang, NTT, Rabu (19/9/2018).
Seorang balita menangis ketika dokter menyuntikkan vaksin Measle-Rubella (MR) di salah satu Puskesmas di Kota Kupang, NTT, Rabu (19/9/2018). | Kornelis Kaha /Antara Foto

Riwayat imunisasi di Indonesia

Berdasarkan catatan organisasi kesehatan dunia (WHO), Indonesia sudah melakukan program imunisasi untuk penyakit cacar sejak 1956. Imunisasi kala itu belum dilakukan dalam skala besar.

Pada 1967, muncul wabah cacar yang bermula di Jawa Timur dan akhirnya merebak ke provinsi lain. WHO mencatat ada sekitar 100 ribu kasus di Jawa, belum termasuk kasus yang terjadi di pulau lain.

Pemerintah memutuskan untuk melakukan program pembasmian cacar dengan bantuan WHO. Operasi imunisasi bermula di Jawa dan Bali pada 1968, lalu bersambung ke pulau-pulau lain selama setahun kemudian.

Strategi yang pemerintah terapkan adalah imunisasi dari desa ke desa. Demi melaksanakan strategi tersebut, pemerintah membentuk tim beranggotakan 3-4 orang untuk menyambangi masing-masing desa.

Pada 14 Desember 1971, Indonesia lagi-lagi mengalami wabah cacar. Dua tahun setelah itu, perwakilan WHO datang ke Indonesia untuk melihat apakah Indonesia sudah aman dari cacar. Pada 25 April 1974, WHO menyatakan Indonesia bebas cacar sepenuhnya.

Pada tahun 1990 hingga 2000, Indonesia menghadpi wabah difteri yang dilaporkan sebanyak 9.482 kasus. Angka tersebut menjadi nomor dua paling tinggi di dunia di bawah India dengan 53.503 kasus.

Imunisasi DPT (difteri, pertusis, tetanus) pada bayi kian diintensifkan sehingga kasunya semakin menurun. Dalam rentang waktu 2011-2015, hanya terdapat 3.203 kasus di Indonesia, dari 26.363 kasus yang tercatat di seluruh dunia. Merujuk data Kementerian Kesehatan, cakupan imunisasi DPT pada periode 2007-2015 mencapai 90%-100%.

Penyakit lain yang angkanya sudah jauh tertekan di Indonesia adalah polio. Pada 1984, ada lebih dari 800 kasus polio yang tercatat. Setelah pengawasan dan imunisasi yang gencar selama 10 tahun, hanya ada 24 kasus pada 1994.

Program imunisasi sekarang relatif tersendat seiring perkembangan media sosial. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, Muhammad Subuh mengatakan fatwa MUI yang membolehkan imunisasi belum dapat mengembalikan kepercayaan dan keyakinan segelintir masyarakat.

Untuk itu, kata Subuh, perlu upaya upaya advokasi dan sosialisasi fatwa secara utuh dan komprehensif bersama-sama dengan para pihak terkait agar masyarakat dapat memahami dengan baik.

"Tidak dapat dipungkiri juga peran media sosial yang memuat informasi negatif terhadap kampanye imunisasi menyebabkan adanya kelompok-kelompok masyarakat yang menolak imunisasi," kata Subuh dalam keterangan tertulisnya kepada Ronna Nirmala dari Beritagar.id.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR