PERANG DAGANG

Perang tarif baja Indonesia dan Tiongkok

Pekerja memotong lempengan baja panas di pabrik pembuatan hot rolled coil (HRC) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Cilegon, Banten, Kamis (7/2/2019).
Pekerja memotong lempengan baja panas di pabrik pembuatan hot rolled coil (HRC) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Cilegon, Banten, Kamis (7/2/2019). | Asep Fathulrahman /AntaraFoto

Pemerintah berjanji melindungi produk besi baja dalam negeri dari ancaman pengenaan bea masuk anti-dumping oleh Tiongkok untuk kiriman komoditas ini dari Indonesia.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyatakan pengenaan tarif tambahan terhadap impor besi baja Indonesia ke Tiongkok berpotensi membuat defisit neraca dagang semakin melebar.

Oleh karenanya, pemerintah mengaku akan mengambil langkah balasan dengan mengkaji ulang produk besi baja kiriman Tiongkok.

Airlangga menyadari bahwa Indonesia mengimpor baja dari Tiongkok dalam jumlah yang tinggi. Dari catatan Kementerian Perdagangan, diketahui 1,85 juta ton flat steel datang dari Tiongkok pada tahun 2018, naik 53,7 persen dibanding 2017.

Impor baja yang datang dari Tiongkok didominasi oleh produk hot rolled coil (HRC), plate, cold rolled coil (CRC), section, dan wire rod.

Tingginya gempuran impor baja dari Tiongkok ini merujuk pada konsumsi baja yang terus tumbuh setiap tahunnya. Pada 2020, konsumsi baja per kapita diproyeksi mencapai 70 kilogram (kg), naik nyaris 50 persen dari posisi 2014 yang hanya berkisar 40 kg per kapita.

Pemerintah menyatakan produksi dalam negeri tidak mungkin cukup mengejar kebutuhan tersebut. Dari total kebutuhan nasional yang mencapai 14 juta ton pada 2018, produsen lokal hanya memiliki kapasitas produksi sebanyak 8 sampai 9 juta ton per tahun.

Data South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI) menunjukkan impor baja Indonesia tahun 2018 mencapai 7,6 juta ton atau meningkat 7,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah ini setara 46,48 persen dari konsumsi baja nasional.

Maka tarif relatif murah (sekitar 11,95 persen) pun diberlakukan bagi bea masuk komoditas yang datangnya tak hanya dari Tiongkok, melainkan juga Rusia, India, Taiwan, Thailand, Kazakhstan, dan Belarusia.

Baru pada Maret 2019, pemerintah menerapkan tarif masuk anti-dumping hingga 20 persen untuk impor besi baja. Namun tarif itu relatif masih rendah dibandingkan proteksi yang diberlakukan Amerika Serikat (25 persen) dan Uni Eropa (22,1 persen).

Kevin Bai, seorang analis dari CRU di Beijing, Tiongkok, bahkan menyebut tarif itu “tidak signifikan” jika dihadapkan dengan skema anti-dumping. Dengan posisi demikian, Indonesia tetap menjadi bagian dari lima negara tujuan impor besi baja Tiongkok terbesar, setelah Vietnam, Korea Selatan, Filipina, dan Thailand.

Di sisi lain, pemerintah juga merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 menjadi Permendag Nomor 110 tahun 2018. Revisi itu mencakup kendali pengawasan baja impor dikembalikan ke skema border melalui pusat logistik berikat (PLB).

Namun, pihak legislatif menuding revisi aturan tersebut sudah terlambat, mengingat kinerja produsen besi baja lokal sudah terlanjur berdarah.

Tetap sulit bersaing

Per 23 Juli 2019, Kementerian Perdagangan Tiongkok bakal memberlakukan bea masuk anti-dumping terhadap produk billet besi baja dan pelat besi baja hot-rolled sebesar 18,1 persen sampai 103,1 persen.

Kebijakan ini tak hanya berlaku bagi Indonesia, melainkan berdampak pada besi baja asal Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.

Billet besi baja dan pelat besi baja hot-rolled biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat pelat besi baja cold-rolled. Produk-produk ini biasa digunakan untuk pembangunan kapal, kontainer, rel, pembangkit listrik, dan sebagainya.

Tiongkok adalah produsen besi baja terbesar di dunia. Tahun 2018, produksinya mencapai 26,71 juta ton atau meningkat 2,4 persen secara tahunan.

Meski produksinya tinggi, jumlahnya tetap tidak mencukupi kebutuhan dalam negerinya. Pada 2018, Tiongkok tercatat mengimpor 1,85 juta ton besi baja (naik 53,7 persen). Impor yang masuk di antaranya juga berasal dari Indonesia.

Kendati terjadi “pertukaran” barang, porsi impor baja dari Tiongkok tetap tidak menyeimbangi produk yang dibuat dalam negeri, termasuk dari PT Krakatau Steel Tbk.

Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, serbuan baja asal Tiongkok sudah terlanjur mendominasi pangsa pasar baja Indonesia.

Bukan hanya soal volume, produk baja impor dari Tiongkok juga cenderung lebih murah dan berkualitas. Berbeda dengan yang diproduksi Krakatau Steel. Pada poin ini lah Krakatau Steel akan tetap sulit untuk bersaing.

Tak ayal, BUMN produsen baja itu mengalami kerugian, setidaknya sejak 2012. Utang membelit. Perseroan memutuskan untuk mem-PHK ribuan karyawannya dengan dalih restrukturisasi. Keputusan PHK sampai kini masih ditentang karyawannya.

Selain PHK, Krakatau Steel juga menjual sejumlah aset dan memisahkan beberapa unit usahanya.

Pada laporan keuangan 2018, Krakatau Steel tercatat mencetak utang hingga $2,49 miliar AS, naik 10,45 persen dari tahun sebelumnya. Posisi utang jangka pendek yang harus dibayar pada 2018 sebesar $1,59 miliar AS, naik 17,38 persen dari tahun 2017. Nilai ini jauh lebih besar dibanding utang jangka panjangnya, sebesar $899,43 juta.

Akibatnya, kerugian yang harus dibukukan pada tahun lalu menjadi $1,73 miliar, meski pendapatan perusahaan tercatat naik 20 persen.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR